RADARSEMARANG.ID, BANDUNGAN - Seluruh kepala desa di Kabupaten Semarang hadiri rapat koordinasi penanganan kemiskinan ekstrem melalui pengembangan usaha ekonomi desa di Balai Desa Jetis, Kecamatan Bandungan Rabu (22/1).
Selain itu permasalahan stunting juga terus ditekankan dihadapan 208 kepala desa yang hadir.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati Semarang, H Basari saat mewakili Bupati Semarang, Ngesti Nugraha.
Ia menegaskan jika kasus stunting bisa terjadi karena terdapat warga yang miskin.
Sehingga mereka tidak mampun untuk memenuhi kebutuhan gizi terutama untuk anak-anak.
"Hal ini harus diselesaikan bersama-sama dan pemerintah desa harus memiliki peran yang besar," katanya.
Hal tersebut merujuk pada peran pemdes serta melibatkan badan usaha milik desa (BUMDes).
Sehingga perekonomian masyarakat desa bisa meningkat pemenuhan gizi bisa teratasi.
Orang nomor dua di Bumi Serasi tersebut memiliki resep jitu untuk menangani kasus stunting.
Yakni dengan menyisihkan uang Rp 2 ribu atau setara dengan harga telur per harinya.
"Jika setiap warga yang mampu itu membantu Rp 60 ribu per bulan untuk dibelikan telur dan dibagikan ke penyandang gizi buruk. Maka persoalan stunting bisa segera diatasi," ungkapnya.
Pihaknya juga menghimbau BUMDes agar bisa memberdayakan perekonomian lokal di desa masing-masih. Sehingga percepatan penurunan kemiskinan ekstrem bisa diatasi.
"Salah satu dengan membantu masyarakat mengakses pembiayaan usaha ekonomi produktif yang mereka lakukan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Baperinda) Kabupaten Semarang, Muhammad Muslih menyampaikan berdasarkan data dari Kemenko PMK saat ini tercatat 94.953 warga miskin ekstrem.
Pihaknya juga telah memberikan data by name by address ke pemerintah desa agar segera mendapatkan penanganan.
"Berdasarkan kesepakatan antara Dispermasdes dan Dinsos, setiap desa mengalokasikan dana Rp 60 juta hingga Rp 80 juta dari dana desa untuk intervensi kemiskinan ekstrem," ujarnya.
Dengan danya intervensi-intervensi penanganan yang dilakukan masing-masing desa.
Sehingga ditargetkan tahun 2024 dan dinilai tahun 2025 Kabupaten Semarang bisa zero kemiskinan ekstrem. (nun)
Editor : Agus AP