Berikut versi yang lebih tajam, hidup, dan bernilai berita dengan lead yang lebih kuat serta alur yang lebih rapi:
Kritik MBG, Aliansi Perempuan Semarang Gelar Dapur Umum di Depan DPRD Jateng
RADARSEMARANG.ID, Semarang – Cara tak biasa dipilih puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Semarang untuk menyuarakan kritik terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Di tengah rintik hujan, mereka mendirikan dapur umum dan memasak bersama di depan Kantor DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Selasa (23/6/2026).
Aksi memasak di ruang publik itu menjadi simbol protes terhadap program MBG yang dinilai menelan anggaran negara hingga triliunan rupiah, namun masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.
Baca Juga: Update Transfer Liga 2 2026/2027, Semen Padang FC Resmi Datangkan Esteban Vizcarra
Selain berorasi, peserta aksi membawa sejumlah spanduk bernada kritik. Salah satunya bertuliskan "Kita Bisa Masak Sendiri Tanpa Keracunan". Spanduk lain bertuliskan "SPPG Satuan Penolak Prabowo-Gibran".
Di lokasi aksi, sejumlah peserta tampak memotong sayuran, menyiapkan bumbu, dan mengolah bahan makanan layaknya dapur umum.
Aktivitas tersebut sengaja dilakukan sebagai bentuk sindiran terhadap pelaksanaan MBG yang dinilai belum sepenuhnya melibatkan masyarakat.
Koordinator aksi, Tuti Wijaya, mengatakan kegiatan memasak bersama itu lahir dari keresahan atas berbagai polemik yang mengiringi program MBG.
Mulai dari dugaan kasus keracunan makanan hingga persoalan tata kelola dan kepemilikan dapur penyedia makanan.
"Kami membuat dapur umum karena melihat dapur-dapur MBG saat ini belum sepenuhnya melibatkan masyarakat. Pengelolaan program seharusnya juga membuka ruang bagi rakyat," ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.
Menurutnya, bahan pangan yang digunakan dalam aksi tersebut berasal langsung dari hasil produksi masyarakat.
Di antaranya cabai gendot dari petani Dieng, kerang hijau dari warga Tambakrejo, hingga beras dari petani yang tengah memperjuangkan persoalan lingkungan dan lahan.
Penggunaan bahan pangan lokal itu, kata dia, menjadi simbol dukungan terhadap produk masyarakat desa yang selama ini dianggap kurang mendapatkan ruang dalam kebijakan pangan nasional.
Baca Juga: Geger! SKTP Juni 2026 Mendadak Terbit Massal Hari Ini, Guru Sertifikasi Langsung Sujud Syukur
"Kami ingin menunjukkan bahwa pangan lokal mampu dikelola masyarakat sendiri dan memiliki kualitas yang baik," katanya.
Aliansi Perempuan Semarang juga menilai pelaksanaan MBG masih membutuhkan evaluasi menyeluruh, terutama terkait kualitas makanan, keamanan pangan, transparansi pengelolaan, hingga keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan program.
"Faktanya, dapur-dapur MBG yang berjalan sekarang belum tentu dimiliki rakyat. Karena itu kami menghadirkan dapur umum sebagai bentuk kritik sekaligus alternatif yang melibatkan masyarakat secara langsung," tegasnya.
Mereka mendesak pemerintah membuka ruang evaluasi yang transparan terhadap pelaksanaan MBG.
Menurut peserta aksi, pembahasan tidak hanya menyangkut kualitas makanan, tetapi juga proses perencanaan, pembangunan infrastruktur, hingga pengelolaan program.
"Bukan hanya evaluasi hasilnya, tetapi sejak awal konteks pembuatannya, infrastrukturnya, hingga siapa yang mengelola juga harus dibicarakan secara terbuka," lanjut Tuti.
Massa menilai masa libur sekolah yang membuat distribusi MBG sementara berhenti dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program tersebut.
Dalam aksi itu, peserta menyiapkan sekitar 80 hingga 100 porsi makanan yang kemudian dibagikan kepada masyarakat umum. Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan berupa donasi dari sejumlah pihak.
Meski berlangsung di bawah cuaca gerimis, aksi berjalan tertib hingga selesai. Tidak terlihat pengawalan terbuka dari kepolisian, namun sejumlah petugas diduga dari unsur intelijen dan reserse tampak memantau jalannya kegiatan dari sekitar lokasi. Beberapa anggota Satpol PP juga terlihat berjaga di area halaman DPRD Jawa Tengah.
Melalui aksi simbolik tersebut, massa berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kritik yang muncul dan segera melakukan evaluasi menyeluruh agar program MBG benar-benar tepat sasaran, berkualitas, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (mha)
Editor : Baskoro Septiadi