RADARSEMARANG.ID, Semarang — Keberadaan Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), bukan sekadar kebijakan, melainkan kebutuhan strategis dunia pesantren. Ini bukan perjuangan istimewa, tetapi hak pesantren. Bahkan sejumlah poin penting terkait pendirian Direktorat Jenderal Pesantren yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subiyanto pada 22 Oktober 2025.
“Lebih dari 10 juta santri membutuhkan struktur yang kuat agar fungsi pesantren, pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan umat, tetap berjalan optimal,” kata Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI Dr. KH. Romo R. Muhammad Syafi’i, M.Hum. saat membuka acara dan menjadi Keynote Speech Halaqoh Pesantren.
Halaqah yang bertema “Penguatan Kelembagaan Pendirian Direktorat Jenderal Pesantren” tersebut dilaksanakan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang di Teater Rektorat UIN Walisongo, Rabu 26 November 2025.
Acara yang diikuti 70 pengasuh pondok pesantren dari Kota Semarang dan sekitarnya ini, dihadiri Plh. Rektor UIN Walisongo Prof. Dr. Mukhsin Jamil, M.Ag., Kakanwil Kemenag Jawa Tengah Dr. H. Syaiful Mujab, M.A., dan Kasubid Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-Qur’an H. Aziz Syaifudin, M.S.I.
Wamenag menyoroti bahwa selama ini pesantren dianggap sebagai “anak tiri” dalam hal alokasi anggaran. Padahal kalau berbicara Indonesia itu berbicara pesantren. Dan berbicara pesantren itu berbicara Indonesia.
“Tapi ini bukan soal dianaktirikan, tetapi soal struktur. Karena itu kita perbaiki strukturnya dengan menghadirkan Direktorat Jenderal Pesantren,” ujar Wamenag.
Romo Syafi’i menambahkan, peningkatan anggaran akan menjadi salah satu dampak besar pendirian Dirjen Pesantren. Setelah Dirjen Pesantren berdiri, rancangan anggaran meningkat sepuluh kali lipat, mencapai 13 triliun rupiah.
“Harapannya, pelayanan terhadap pesantren bisa lebih baik dan lebih cepat. Kemandirian pesantren itu harga mati. Tugas kami hanya memastikan negara hadir memberikan layanan, tanpa ikut mengatur dapur pesantren,” tuturnya.
Wamen Syafi’i juga menyoroti perkembangan santri dalam bidang vokasi dan teknologi. “Santri kita sudah ikut kompetisi robotik, drone, dan riset sains. Ini bukti pesantren mampu melahirkan generasi yang menguasai agama sekaligus ilmu pengetahuan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa integrasi ilmu agama dan sains menjadi arah penguatan pendidikan pesantren ke depan. “Kami ingin pesantren melahirkan generasi yang faqih dalam agama, tetapi juga mahir teknologi. Karena ilmu itu semuanya dari Allah,” pungkasnya.
Sedangkan Plh. Rektor UIN Walisongo, Prof. Mukhsin Jamil menyampaikan, halaqoh ini menjadi momentum penting bagi dunia pesantren.
“Pesantren memiliki tiga peran strategis, pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Tantangan era digital menuntut pesantren lebih adaptif dan mandiri, karenanya penguatan kelembagaan menjadi urgensi,” katanya.
Sementara itu, Aziz Syaifudin menjelaskan, halaqoh kali ini digelar sebagai bentuk sosialisasi awal pendirian Direktorat Jenderal Pesantren kepada masyarakat pesantren.
“Pertumbuhan pesantren yang kini mencapai 42.300 lembaga adalah lonjakan luar biasa. Dengan jumlah sebesar itu, pesantren membutuhkan dukungan struktur kelembagaan khusus agar tata kelolanya lebih optimal,” ujarnya. (ida)
Editor : Ida Nor Layla