RADARSEMARANG.ID, Semarang - Siswa SMAN 11 Semarang kembali melakukan unjuk rasa atas sikap sekolah terhadap penanganan kasus edit foto pornografi wajah siswa, alumni, dan guru berbasis kecerdasan buatan (AI) atau deepfake dengan pelaku Chiko Radityatama Agung Putra.
Dengan mengenakan seragam pramuka, mereka membentangkan berbagai spanduk bertuliskan tuntutan untuk sekolah.
Koordinator lapangan aksi, Albani Telanai mengatakan aksi kedua dalam seminggu ini untuk memperjelas soal mediasi tertutup yang lalu, pasalnya banyak ketidakjelasan dari dinas maupun kepala sekolah.
Menurutnya, sampai saat ini dinas dan kepala sekolah tidak turut serta dalam pelaporan kasus dan bahkan tidak menangani korban.
"Jadi dinas dan kepala sekolah hanya memberikan ruang saja kepada korban untuk melapor tapi tidak ingin ikut campur atau tidak ingin turun langsung kepada para korban," tuturnya, Jumat (24/10/2025).
Ia mengakui, dari sekolah dan dinas memang mau membantu untuk membuat laporan hukum. Hanya saja banyak korban yang merasa takut untuk melapor.
Oleh karenanya, menurutnya harus harus ada pendampingan terlebih dahulu sebelum pelaporan.
"Nah, dinas dan kepala sekolah tidak melakukan hal tersebut. Jadi ya kalau misalkan hal ini terjadi terus-menerus ya sudah dipastikan tidak akan ada yang melapor," tegasnya.
Dalam kesempatan ini, ia juga menampik pernyataan kepala sekolah yang menyatakan siswa tidak menginginkan adanya klarifikasi ulang.
"Enggak. Justru kita butuh klarifikasi ulang karena kemarin dinas juga menyebutkan katanya klarifikasi itu malah menjadi senjata para pelaku gitu. Kan kita juga mempertanyakan ya, kenapa kok klarifikasi bisa menjadi senjata para pelaku gitu?" ucapnya.
Sama seperti sebelumnya, tuntutan dalam aksi ini untuk memperjelas tanggung jawab pernyataan kepala sekolah. Lebih dari itu mereka ingin kepala sekolah lengser dari jabatannya. Tuntutan itu agar menciptakan rasa keadilan.
"Jika memang sampai sekarang tidak ada yang mau fair-fair-an dengan kita, ya kita tuntut untuk dia turun dari jabatannya saja. Kita juga menuntut untuk lengsernya jabatan kepala sekolah yang sekarang," tegas Albani.
Hal itu karena kepala sekolah sebagai pemimpin tidak menunjukkan transparansi seperti dalam kasus ini. Ia mengingatkan agar kepala sekolah tidak mengambil keputusan sepihak.
Ia juga mengkritik kebijakan sekolah yang tidak memperbolehkan alumni dan media masuk ke sekolah.
Menurutnya, hal itu menghalangi kebebasan pers dan kebebasan bersuara dari pihak teman-teman korban dan media.
"Karena kan sebetulnya kita butuh kasus ini untuk di-up juga agar semua tahu kalau memang kepala sekolah itu sebetulnya sangat-sangat membatasi kita dalam bergerak,"
keluhnya.
Albani menyebut telah menemui salah satu korban yang masih menjadi pelajar di sini. Ia mendorong korban untuk melapor bersama korban-korban lain yang sudah didampingi kuasa hukum.
"Saya sarankan untuk kita ketemukan dengan korban itu, saya sarankan untuk mereka ikut ke lawyer ini saja. Jangan ikut ke dinas ataupun kepala sekolah karena ya itu memang enggak jelas aja arahnya mau ke mana. Kalau lawyer kan sudah sudah jelas karena kemarin hari Senin sudah ada 10 orang yang melapor," tuturnya.
Ditanya apakah ada intervensi dari keluarga pelaku karena merupakan anak dari anggota polisi, ia mengakui belum mengetahui. Namun, menurutnya, kepala sekolah memang nampak untuk menutup-nutupi kasus ini.
Dalam aksi yang dilakukan di halaman sekolah itu, para alumni yang hadir tak diperbolehkan masuk. Begitupun dengan media.
Berdasarkan informasi yang dihimpun. Para siswa menyuarakan beberapa poin. Berikut isinya:
"Kami, para siswa, bukan boneka yang bisa dikendalikan oleh kekuasaan yang busuk.
Kami menolak diam ketika keadilan dikubur di ruang guru dan kebenaran dikunci di balik pintu mediasi tertutup.
Inilah 5 tuntutan kami, suara murni dari hati siswa yang muak dengan kepura-puraan:
1. Lengserkan RO²!
Karena kami sudah terlalu sering melihat arogansi dan kelakuan yang tidak pantas dari seorang pemimpin sekolah. Kami butuh pemimpin yang beretika, bukan yang haus kuasa.
2. Kejelasan dari Mediasi!
Kenapa selalu pihak dinas yang berbicara, sementara pihak sekolah diam seribu bahasa? Jangan-jangan ada permainan di balik meja?
3. Mediasi Terbuka Bersama Siswa!
Kami tidak mau lagi disuruh percaya tanpa bukti. Kami ingin menyaksikan, mendengar, dan memastikan kebenaran itu sendiri.
Mediasi bukan rahasia - ini soal keadilan publik!
4. Transparansi Keuangan Sekolah!
Uang yang kami bayarkan bukan untuk diputar demi kepentingan pribadi. Kami menuntut kejelasan setiap rupiah yang keluar dan masuk.
5. Klarifikasi Roro di Tik Tok!
Kalau berani bermain di ruang publik, maka harus siap pula bertanggung jawab di ruang publik. Jangan berlindung di balik jabatan!
Kami tidak takut. @sman11semarang.official
Kami hanya ingin kebenaran berdiri di halaman sekolah kami sendiri.
Karena kami tahu satu suara siswa lebih kuat dari seribu alasan orang dewasa yang takut kehilangan jabatan" (ifa)
Editor : Baskoro Septiadi