RADARSEMARANG.ID, Semarang — Pemerintah berencana menaikkan gaji PNS sebesar 8 persen untuk semua golongan.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 5 Tahun 2024 dan diberlakukan mulai Januari 2025.
Tak hanya gaji pokok, tambahan dua tunjangan berupa uang lembur dan uang makan lembur juga telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023.
Kenaikan gaji ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja para PNS sekaligus memberikan penghargaan atas kontribusi mereka dalam mendukung jalannya roda pemerintahan.
Tujuannya adalah untuk memberikan apresiasi kepada para PNS yang bekerja lebih dari jam kerja normal, sekaligus mendorong efisiensi kerja di lingkungan pemerintahan.
Dampak Positif Kenaikan Gaji dan Tunjangan
Kenaikan gaji sebesar 8 persen dan tambahan dua tunjangan ini memiliki beberapa dampak positif, di antaranya:
1. Peningkatan Kesejahteraan
Dengan gaji pokok yang lebih tinggi dan adanya tunjangan tambahan, kesejahteraan para PNS, termasuk golongan 3c, diharapkan meningkat.
Hal ini memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan lebih baik.
2. Motivasi Kerja
Kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja para PNS.
Dengan apresiasi berupa kenaikan gaji dan tunjangan, para pegawai diharapkan lebih bersemangat dalam menjalankan tugas-tugas negara.
3. Dukungan terhadap Efisiensi Kerja
Adanya tunjangan lembur dan uang makan lembur memberikan insentif bagi para pegawai yang bekerja lebih dari jam kerja normal, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.
Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi peningkatan kesejahteraan ASN, terutama golongan I dan II.
Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan skema gaji baru yang membuat gaji PNS naik signifikan.
Pemerintah resmi mengubah sistem penggajian aparatur sipil negara (ASN) lewat kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024.
Baca Juga: Pertama Kali Gus Iqdam Kholid Akan Mengaji di Wujil-Ungaran, Ini Waktu dan Lokasinya
Perubahan ini ditujukan untuk menciptakan keadilan dan meningkatkan motivasi kerja, khususnya bagi pegawai golongan rendah yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.
Kebijakan baru tersebut mulai diterapkan pada tahun anggaran 2025 dan difokuskan pada penguatan fondasi kesejahteraan PNS golongan I dan II.
Langkah ini diambil untuk menjamin ASN bekerja lebih tenang, produktif, serta memiliki daya beli yang lebih baik di tengah situasi ekonomi yang terus berubah.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang menyeluruh dan menjangkau semua lini ASN, termasuk mereka yang selama ini berada di lapisan bawah.
Sementara Sri Mulyani menyebutkan bahwa skema gaji baru ini adalah bagian dari strategi fiskal untuk memperkuat layanan publik.
Peningkatan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, menetapkan kenaikan gaji PNS hingga 8 persen, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan aparatur negara.
Tunjangan anak PNS adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki anak, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah mulai memberlakukan tiga jenis tambahan penghasilan di luar gaji pokok dan tunjangan mulai 1 Agustus 2025.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan /PMK Nomor 39 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
Tambahan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas beban kerja, kebutuhan komunikasi kedinasan, serta untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Kabar berita kenaikan gaji PNS mencuat setelah Presiden Prabowo menyatakan akan melakukan penyesuaian untuk pendapatan ASN.
Hal tersebut diketahui publik setelah Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 12 Tahun 2025 disahkan.
Diketahui gaji PNS terakhir kali alami kenaikan pada era Jokowi yakni termuat dalam PP Nomor 5 Tahun 2024.
Kepastian kenaikan gaji PNS tersebut diumumkan Jokowi secara resmi pada tanggal 16 Tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membacakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN.
Hingga saat ini belum ada pengumuman pasti bahwa Presiden Prabowo akan mengumumkan kenaikan gaji PNS tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan saat ini belum ada kebijakan pasti perihal kenaikan gaji PNS 2025.
Meskipun begitu, Sri Mulyani mengatakan bahwa kenaikan gaji PNS tetap menjadi perhatian utama pemerintah.
Hal tersebut mengingat kenaikan gaji PNS merupakan salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Nantinya kenaikan gaji PNS akan diberikan berdasarkan kemampuan anggaran negara dan kebutuhan pegawai.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa rencana untuk merealisasikan kenaikan gaji PNS perlu adanya pembicaraan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan.
”Kami perlu bicara dulu dengan Menteri Keuangan,” katanya ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu (9/7/2025).
Meski begitu, Rini menyampaikan bahwa pihaknya bersama Kementerian Keuangan berkomitmen untuk merealisasikan rencana kenaikan gaji PNS tersebut.
Hal ini lantaran sudah ada di dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2025.
”Kenaikan gaji itu memang sudah ada di nota keuangan, dan itu tetap menjadi komitmen untuk kami bicarakan,” katanya.
Sebelumnya, Rini juga menyebut belum adanya pembahasan mengenai kenaikan gaji PNS di tahun ini.
Salah satu alasannya dikarenakan masih berlangsungnya penyesuaian program dan anggaran di tahap awal pemerintahan.
”Saya belum ada pembicaraan secara khusus dengan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani),” Ujar Rini (22/4/2025).
Rini sendiri mengakui bahwa rencana kenaikan gaji PNS tercantum dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Namun demikian, Rini menekankan bahwa di dalam dokumen itu tidak disebutkan berapa persentase kenaikannya.
Menurut Rini, Kementerian PANRB bersama Kementerian keuangan harus duduk bersama untuk membahas rencana kenaikan itu.
Oleh karena itu, masyarakat perlu untuk menantikan konfirmasi yang akan diberikan oleh pihak pemerintah soal kepastian kenaikan gaji ASN tahun 2025. (fal)
Editor : Baskoro Septiadi