RADARSEMARANG.ID, Pekalongan – Pemerintah Kota Pekalongan terus berupaya menjaga mutu layanan gizi masyarakat. Salah satunya dengan memastikan bangunan dapur Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) memenuhi standar keamanan dan kesehatan.
Hal itu disampaikan Wakil WaliKota Pekalongan Hj Balgis Diab, dalam kegiatan Sosialisasi Perizinan Bangunan bagi SPPG, yang digelar oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) di Ruang Buketan, Jumat (31/10/2025).
Acara ini diikuti oleh sejumlah perwakilan SPPG dari berbagai wilayah di Kota Pekalongan. Dalam kesempatan itu, Wawali menekankan pentingnya pembangunan dapur yang layak, aman, dan sesuai ketentuan teknis, sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat.
“Pemerintah hadir bukan untuk menyalahkan, tapi memberi pengertian dan pendampingan. Dapur SPPG harus memenuhi standar bangunan yang berlaku demi keamanan dan kesehatan masyarakat penerima manfaat,” ujar Hj. Balgis.
Ia menambahkan, dapur SPPG bukan sekadar tempat memasak, melainkan bagian dari sistem pelayanan gizi publik. Karena itu, aspek legalitas, keamanan, dan kelayakan bangunan perlu diperhatikan agar proses produksi pangan bergizi berjalan berkelanjutan dan bebas dari risiko kesehatan.
Balgis juga menyoroti masih adanya dapur yang dibangun tanpa mempertimbangkan syarat teknis seperti ventilasi, pencahayaan, dan luas halaman. Menurutnya, hal-hal kecil seperti itu berpengaruh besar terhadap kualitas hasil olahan makanan.
“Kadang ada bangunan yang memaksakan diri berdiri di lahan sempit, padahal aturan mensyaratkan halaman atau jarak tertentu. Ke depan, kami mendorong agar hal ini dibenahi secara bertahap,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala DPU Kota Pekalongan, Andrianto, menjelaskan bahwa sosialisasi ini menjadi langkah awal dalam melakukan evaluasi kelayakan bangunan SPPG. Saat ini, terdata sekitar 22 dapur SPPG aktif di Kota Pekalongan.
Namun, sebagian diantaranya masih menggunakan bangunan rumah tinggal yang secara konstruksi belum mendukung aktivitas pengolahan makanan dalam skala besar.
“Kami menghadirkan tenaga ahli bangunan agar SPPG memahami pentingnya struktur dapur yang higienis dan aman. Ini bukan sekadar formalitas izin, tapi upaya melindungi masyarakat dari risiko seperti keracunan atau pencemaran makanan,” terang Andrianto.
Ia menambahkan, kualitas pangan tidak hanya bergantung pada bahan baku, tetapi juga lingkungan tempat pengolahan. Karena itu, SPPG diingatkan untuk melengkapi izin bangunan dan melakukan renovasi jika diperlukan agar sesuai dengan Standar Laik Sehat (SLS) dan regulasi bangunan publik.
“Bangunan dapur yang legal dan aman menjadi bentuk tanggung jawab sosial kita bersama. Pemerintah akan terus mendampingi agar proses pelayanan gizi berjalan sesuai aturan,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkot Pekalongan berharap seluruh pengelola SPPG dapat membangun dapur sesuai standar teknis bangunan dan perizinan yang berlaku. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan gizi masyarakat, sekaligus menjamin keamanan pangan dari hulu hingga ke meja makan warga.
Tenaga ahli bangunan, Bambang Harnato, turut memberikan paparan teknis dalam kegiatan ini. Ia menegaskan, dapur yang digunakan untuk pengolahan makanan publik harus memenuhi beberapa aspek dasar, mulai dari kekuatan struktur, sistem pembuangan, sirkulasi udara, hingga bahan bangunan yang ramah lingkungan.
Menurut Bambang, desain dapur yang baik akan mendukung efisiensi kerja, menjaga kebersihan, serta mencegah kontaminasi.(han)
