Oleh: ISKANDAR
Jurnalis Jawa Pos Radar Semarang
RADARSEMARANG.ID - MEDIA sosial punya cara sendiri untuk mengingatkan orang pada masa lalu. Satu unggahan bisa membuat orang lupa apa yang sedang dibicarakan, lalu tiba-tiba membawa kita kembali ke momen Pilpres 2024. Nah, belakangan ini, nama Kiky Saputri, komedian perempuan, kembali muncul dalam percakapan semacam itu. Kali ini, lebih banyak di Threads. Bukan karena materi roasting-nya. Juga bukan karena acara televisi tempat Kiky menjadi salah satu pelakonnya.
Nama Kiky muncul karena sesuatu yang sebenarnya sudah lama diketahui publik. Ia pernah menjadi salah satu public figure yang secara terbuka mendukung Prabowo-Gibran. Kini, ketika pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi berbagai kritik, dukungan lama itu kembali diungkit. Bahkan muncul ajakan untuk melakukan cancel culture kepada Kiky dan sejumlah public figure lain yang pada Pilpres 2024 lalu ada di barisan pendukung 02. Ajakan untuk “menghukum” Kiky Saputri dan circle pilihan politiknya, belakangan memenuhi unggahan netizen di Threads.
Melalui unggahan di medsos, Kiky sendiri pernah mengungkapkan rasa lelah karena terus dikaitkan dengan dukungannya kepada Prabowo. Bahkan, keluarganya ikut menerima hujatan. Saya kira, di sinilah masalahnya. Menjadi menarik, karena ini bukan lagi soal Kiky. Kiky hanya salah satu contoh. Yang sebenarnya sedang kita lihat adalah perubahan hubungan antara pemilih, influencer, dan kekuasaan pasca pemilu.
Baca Juga: Speling, Cara Ahmad Luthfi Mengobati Warga Jateng
Kita semua tahu, pemilu itu punya tanggal. Ada masa kampanye. Ada hari pencoblosan. Ada penghitungan suara. Lalu selesai. Tapi, bagi media sosial, pemilu tidak pernah benar-benar selesai. Jejaknya tetap ada. Foto kampanye masih tersimpan. Video dukungan masih bisa ditemukan. Pernyataan politik masih bisa diputar kembali. Orang yang dulu berdiri di panggung kampanye bisa dipanggil kembali oleh algoritma. Di sinilah masalahnya.
Apa yang dulu jadi kebanggaan politik, beberapa tahun atau beberapa bulan kemudian, bisa berubah menjadi semacam tagihan. “Dulu kamu mendukung dia.” “Dulu kamu mengajak kami memilih dia.” “Sekarang bagaimana?” Pertanyaan semacam itu sebenarnya wajar dalam demokrasi. Yang tidak selalu wajar adalah bagaimana pertanyaan itu kemudian berkembang. Dari pertanyaan menjadi kemarahan. Dari kemarahan menjadi ajakan unfollow. Dari unfollow menjadi boikot. Dari boikot bisa berkembang menjadi serangan terhadap pekerjaan. Kalau sudah sampai menyerang keluarga, membocorkan data pribadi, atau mengintimidasi seseorang, persoalannya sudah berubah. Ini bukan lagi kritik. Melainkan bentuk penghukuman massa.
Saya coba melihat fenomena ini dari posisi yang sederhana. Kita sedang hidup dalam zaman ketika masyarakat punya alat penghukuman yang dulu tidak mereka miliki. Dulu, jika seseorang tidak suka kepada artis, paling ia tidak menonton televisinya. Sekarang beda. Satu orang bisa membuat unggahan. Sepuluh orang ikut membagikan. Seratus orang berkomentar. Ribuan orang melihat. Lalu, muncul tekanan kepada sponsor. Tekanan kepada stasiun televisi. Tekanan kepada perusahaan. Tekanan kepada orang yang bersangkutan. Dalam beberapa jam saja, sebuah opini bisa berubah menjadi tekanan sosial. Itulah salah satu wajah cancel culture.
Sejumlah penelitian melihat cancel culture sebagai bentuk sanksi sosial digital. Seseorang dianggap melanggar norma tertentu, kemudian komunitas memberikan hukuman berupa kecaman, pengucilan, boikot, atau pencabutan dukungan.
Penelitian mengenai cancel culture di Indonesia juga menunjukkan bagaimana media sosial menjadi ruang mobilisasi untuk menuntut pertanggungjawaban terhadap public figure maupun institusi. Menariknya, sanksi seperti itu tidak butuh pengadilan. Tidak ada hakim. Tidak ada jaksa. Tidak ada meja hijau. Hukumannya diberikan oleh publik. Publik tinggal ngomong: “Kami tidak mau lagi melihat kamu.”
Bagi seorang influencer, itu bukan hukuman ringan. Sebab, modal seorang influencer adalah perhatian. Jika perhatian hilang, maka nilai ekonominya ikut anjlok. Income-nya pun berkurang. Tapi, saya kira, kita perlu membedakan sesuatu. Tidak semua orang yang pilih Prabowo-Gibran punya posisi yang sama. Ada rakyat biasa. Ada orang yang memilih karena program. Ada yang pilih pasangan 02 karena tidak suka kandidat lain. Ada yang memilih karena mengikuti keluarga. Ada juga yang memang sejak awal menjadi pendukung Prabowo. Dan, ada pula influencer yang secara aktif mengajak pengikutnya memilih. Ini dua hal yang berbeda.
Baca Juga: Dokter, Ilmu, dan Empati yang Hilang
Seorang ibu di kampung yang memilih pasangan 02 (Prabowo-Gibran), tidak sama dengan seorang selebritas yang punyai jutaan pengikut, lalu membuat konten kampanye. Mereka sama-sama punya hak pilih. Tapi pengaruhnya jelas beda. Karena pengaruhnya berbeda itulah, maka konsekuensi moralnya juga bisa berbeda. Ini penting untuk dipahami.
Jangan sampai kita membuat kesalahan dengan mengatakan bahwa semua pemilih 02 harus ikut bertanggung jawab atas semua kebijakan pemerintah. Tidak begitu. Dalam demokrasi, memilih bukan kontrak seumur hidup. Kita boleh memilih seseorang hari ini, besok bisa kecewa, dan lusa mengkritik. Pemilu berikutnya, bisa jadi ia akan pilih kandidat lain.Itulah demokrasi. Tidak ada dosa karena pernah salah memilih.
Meski begitu, ada persoalan yang beda ketika seseorang menggunakan pengaruhnya untuk meyakinkan orang lain agar ikut memilih. Di sinilah muncul apa yang disebut utang moral. Sederhananya begini: seorang influencer punya lima juta pengikut. Lantas, ia menyampaikan, “Menurut saya, pasangan ini paling tepat untuk Indonesia.” Ia membuat video, ikut kampanye, lantas tak berhenti memuji kandidat.
Ia mengajak pengikutnya datang ke TPS. Lantas, Ia juga menggunakan modal sosial yang selama ini dibangun dari popularitas untuk memberikan legitimasi kepada seorang kandidat. Orang boleh mengatakan: “Itu haknya.” Benar. Itu haknya. Namun ketika kandidat yang didukungnya kemudian menjadi pemerintah dan sebagian masyarakat kecewa, rasanya juga tidak aneh kalau publik kembali bertanya: “Bagaimana pendapatmu sekarang?”
Menurut saya, pertanyaan seperti itu bukan bentuk hukuman. Melainkan akuntabilitas. Yang jadi masalah adalah ketika pertanyaan itu berubah menjadi: “Karena dulu kamu mendukung dia, sekarang kamu tidak boleh hidup dari pekerjaanmu.” Itu sudah lain ceritanya. Kita harus membedakan antara accountability dan punishment.
Accountability mengatakan: “Dulu kamu mendukung. Sekarang kebijakan pemerintahnya bermasalah. Apa sikapmu?” Punishment mengatakan: “Dulu kamu mendukung. Karena itu kamu pantas dihancurkan.” Yang pertama masih bagian dari demokrasi. Yang kedua bisa jadi persoalan. Sebab, publik tidak boleh kehilangan satu hal penting: proporsionalitas.
Kita boleh tidak menyukai seseorang. Boleh tidak mengikuti akunnya. Boleh tidak menonton filmnya. Boleh tidak membeli produknya. Boleh pilih artis lain. Tapi tidak berarti kita punya hak untuk menghancurkan kehidupannya.
Saya kira Indonesia sekarang sedang memasuki fase yang menarik. Pemilu sudah selesai. Prabowo-Gibran sudah menjadi pemerintah. Maka hubungan antara mereka dengan para influencer pendukungnya juga berubah. Ketika masih menjadi kandidat, influencer adalah aset. Popularitas mereka berguna. Mereka membantu membangun persepsi. Mereka membantu menjangkau kelompok pemilih yang mungkin tidak tersentuh oleh pidato politik konvensional. Tetapi setelah berkuasa, situasinya berbeda.
Yang kini dinilai bukan lagi janji kampanye. Yang dinilai adalah hasil. MBG dilihat dari pelaksanaannya. Kopdes dilihat dari manfaatnya. Kebijakan pertahanan dan perluasan peran militer dilihat dari batas-batasnya. Pengisian jabatan publik dilihat dari kompetensi dan kepantasannya. Pidato presiden dinilai bukan lagi sebagai materi kampanye, tapi sebagai pernyataan kepala negara. Di sinilah jarak antara harapan dan kenyataan mulai terasa.
Nah, ketika jarak itu semakin lebar, publik mulai mencari siapa saja yang dulu ikut membangun harapan tersebut. Salah satunya adalah influencer. Maka muncul fenomena yang menurut saya sangat manusiawi: orang kecewa kepada pemerintah. Hanya saja, pemerintah terlalu jauh untuk disentuh.
Baca Juga: Keserakahan yang Kehilangan Batas
Lalu, kemarahan mencari jalan lain. Influencer lebih dekat. Selebritas lebih mudah ditandai. Akun mereka ada di depan mata. Video lama bisa ditemukan. Maka terjadilah pemindahan objek kemarahan. Dari pemerintah kepada orang yang dulu mendukung pemerintah. Di sinilah cancel culture menjadi menarik sekaligus problematis. Menarik karena menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi pasif. Problematis karena kemarahan kepada pemerintah bisa salah sasaran. Kiky Saputri, misalnya, bukan orang yang menjalankan negara. Ia bukan menteri. Ia bukan pejabat yang menentukan anggaran.
Ia tidak membuat kebijakan. Ia hanya pernah memilih dan mendukung. Kalau kita marah kepada kebijakan pemerintah, tentu sasaran utamanya tetap pemerintah. Bukan artisnya. Tapi, sekali lagi, saya tidak sepenuhnya setuju kalau para influencer juga kemudian mengatakan: “Jangan libatkan saya. Saya cuma artis.” Tidak sesederhana itu. Kalau dulu mereka berkata: “Saya mendukung karena saya percaya dia akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik,” maka sekarang sangat wajar kalau masyarakat bertanya: “Masih percaya?”
Kalau jawabannya, “Masih.” Silakan. Itu hak politik. Kalau jawabannya: “Saya kecewa.” Juga silakan. Bahkan menurut saya lebih sehat. Kalau jawabannya: “Saya dulu keliru.” Lebih bagus lagi. Sebab mengakui kesalahan politik bukan kelemahan. Justru itu tanda bahwa seseorang masih punya kebebasan berpikir. Yang berbahaya justru ketika seseorang merasa harus mempertahankan pilihan masa lalu hanya karena takut dianggap tidak konsisten. Padahal, konsistensi tidak selalu berarti terus mempertahankan kesalahan. Ada kalanya konsistensi justru berarti: setia kepada nilai, bukan kepada orang.
Kalau hari ini kita menghukum mereka karena pernah salah memilih, besok mungkin giliran kita yang ditagih karena pernah salah memilih. Ketika itu terjadi, mungkin kita baru akan sadar bahwa demokrasi tidak membutuhkan manusia yang tidak pernah salah.
Demokrasi butuh manusia yang berani mengatakan: “Dulu saya memilih. Sekarang saya melihat lagi. Kalau ternyata saya keliru, saya berhak berubah.” Justru di situlah kedewasaan politik dimulai. Bukan ketika kita menemukan pilihan yang selalu benar. Tetapi, ketika kita mempunyai keberanian untuk mengakui bahwa pilihan kita bisa saja salah. Wassalam. (*)
Editor : Baskoro Septiadi