RADARSEMARANG.ID – Kabar pencairan Tunjangan Profesi Guru atau TPG kembali menjadi perhatian para guru memasuki September 2026. Setelah sebelumnya terdapat pembayaran yang belum terselesaikan di sejumlah daerah, proses pencairan tunggakan TPG serta komponen Tunjangan Hari Raya (THR) yang berkaitan dengan tunjangan profesi mulai memasuki tahapan administrasi dan penganggaran.
Informasi mengenai pencairan September 2026 menjadi perhatian karena sebagian guru masih menunggu hak yang belum masuk ke rekening. Sejumlah pemerintah daerah disebut mulai menyiapkan proses pembayaran setelah penyesuaian anggaran dilakukan melalui
APBD Perubahan (APBD-P) 2026. Dengan demikian, pencairan tidak serta-merta berlangsung serentak di seluruh daerah, tetapi mengikuti kesiapan administrasi dan keuangan masing-masing pemerintah daerah.
Untuk guru yang masih menunggu tunggakan, September menjadi periode penting karena proses pembayaran mulai bergerak dari tahap pengesahan anggaran menuju penerbitan dokumen pencairan. Pada sejumlah daerah, skema yang disiapkan berupa pembayaran secara bertahap sampai akhir September.
Sementara itu, pemerintah telah memiliki dasar hukum mengenai pemberian THR dan gaji ketiga belas tahun 2026. Dalam ketentuan tersebut, guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN dan tidak menerima tunjangan kinerja dapat diberikan tunjangan profesi yang diterima dalam satu bulan sebagai bagian dari komponen THR.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar yang membuat komponen THR bagi guru penerima TPG kembali menjadi perhatian. Dalam regulasi pemerintah disebutkan, “bagi guru apabila tidak menerima tambahan penghasilan atau sebutan lain maka dapat diberikan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan berupa tunjangan profesi guru.”
Namun, pelaksanaan pembayaran tetap harus memperhatikan status kepegawaian, sumber gaji, pemenuhan persyaratan, serta mekanisme anggaran yang berlaku.
Karena itu, istilah THR TPG 100 persen tidak berarti seluruh guru otomatis menerima nominal yang sama. Besaran yang diterima mengikuti komponen penghasilan dan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing penerima.
Di tingkat daerah, salah satu kendala yang membuat pembayaran belum serentak berkaitan dengan proses penganggaran. Ketika kebutuhan pembayaran tambahan belum tercantum dalam APBD awal,
pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian melalui APBD Perubahan. Setelah dokumen anggaran disahkan dan memperoleh pengesahan sesuai mekanisme, proses pembayaran dapat dilanjutkan ke tahap administrasi keuangan.
Tahapan tersebut membuat guru perlu memahami bahwa pengesahan APBD-P belum berarti uang langsung masuk rekening pada hari yang sama. Masih ada sejumlah proses setelah anggaran tersedia, termasuk penerbitan dokumen pembayaran oleh instansi terkait.
Berdasarkan skema pencairan yang diberitakan sejumlah pemerintah daerah, periode awal September digunakan untuk penyelesaian evaluasi dan pengesahan administrasi. Setelah itu, pada sekitar 8 hingga 20 September 2026,
proses dapat berlanjut pada penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh instansi yang menangani pembayaran, kemudian diteruskan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh pengelola keuangan daerah.
Setelah SPM dan SP2D selesai, proses memasuki tahap transfer dari kas daerah menuju bank penyalur. Dalam skema yang dipublikasikan untuk pencairan September, periode 21 hingga 30 September 2026 menjadi rentang yang perlu diperhatikan karena dana dapat mulai ditransfer ke rekening guru secara bertahap.
Artinya, guru yang sudah masuk daftar penerima dan memenuhi seluruh persyaratan tidak selalu menerima dana pada tanggal yang sama. Perbedaan waktu dapat terjadi karena proses administrasi daerah, penerbitan dokumen pencairan, mekanisme kas daerah, hingga proses perbankan.
Pencairan tunggakan juga berpotensi dilakukan secara rapelan. Artinya, pembayaran yang masuk ke rekening dapat mencakup lebih dari satu komponen apabila memang terdapat hak yang belum dibayarkan dan seluruh persyaratan telah terpenuhi.
Komponen yang dapat muncul dalam pembayaran antara lain kekurangan atau tunggakan TPG, komponen TPG yang berkaitan dengan THR sesuai ketentuan, serta pembayaran lain yang memang masih menjadi hak guru apabila belum diselesaikan oleh daerah masing-masing.
Selain tunggakan daerah, guru juga perlu memperhatikan mekanisme TPG reguler September 2026. Penyaluran TPG reguler berjalan melalui proses tersendiri, mulai dari pemutakhiran data, validasi, penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP), sampai dengan penyaluran dana.
Informasi jadwal yang beredar untuk TPG September menunjukkan adanya tahapan cut off data pada 10 September, kemudian validasi data pada 11–19 September, penerbitan SKTP pada 19–25 September, dan estimasi penyaluran pada 25–30 September 2026. Jadwal tersebut perlu dipahami sebagai alur proses administrasi, bukan jaminan bahwa seluruh guru menerima dana pada satu tanggal yang sama.
Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan data guru sudah sesuai. Data kepegawaian, beban kerja, mata pelajaran, jam mengajar, tugas tambahan, serta informasi lain yang menjadi dasar pemberian tunjangan perlu tercatat dengan benar dalam sistem.
Ketidaksesuaian data dapat menyebabkan proses validasi tertunda. Karena itu, guru yang sedang menunggu TPG maupun pembayaran yang berkaitan dengan THR perlu berkoordinasi dengan operator sekolah, dinas pendidikan, atau instansi yang menangani administrasi tunjangan di daerah masing-masing.
Status administrasi juga perlu dicermati. Data yang sudah dinyatakan valid belum berarti dana sudah masuk rekening. Begitu pula status SKTP atau “Siap Bayar” tidak selalu identik dengan dana yang sudah diterima. Masih terdapat proses keuangan setelah persyaratan administrasi dinyatakan lengkap.
Dalam alur TPG reguler, proses secara sederhana dapat dipahami mulai dari pembaruan data, sinkronisasi, validasi, penerbitan SKTP, status siap bayar, penyaluran dana, hingga dana masuk ke rekening. Jeda waktu antara setiap tahap dapat berbeda tergantung kondisi administrasi dan mekanisme penyaluran.
Guru ASN juga perlu membedakan mekanisme TPG reguler dengan pembayaran yang bersumber dari anggaran daerah. Untuk pembayaran yang menjadi kewajiban daerah, kesiapan APBD-P dan dokumen keuangan menjadi faktor penting. Sementara itu, untuk guru yang pembayaran tunjangannya mengikuti mekanisme pemerintah pusat, proses penyalurannya memiliki jalur administrasi tersendiri.
Karena itu, kabar pencairan September 2026 sebaiknya tidak dimaknai sebagai pencairan serentak nasional pada satu tanggal. Daerah yang sudah menyelesaikan proses anggaran dan administrasi dapat lebih dahulu melakukan pembayaran, sementara daerah lain masih dapat berada pada tahap penyelesaian dokumen.
Guru yang belum menerima tunggakan tidak perlu langsung menyimpulkan bahwa haknya tidak dibayarkan. Hal pertama yang perlu diperiksa adalah status data, kelengkapan administrasi, status SKTP apabila berkaitan dengan TPG reguler, serta posisi dokumen pembayaran di tingkat pemerintah daerah.
Pengecekan juga penting dilakukan terhadap rekening penerima. Rekening yang digunakan harus sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem pembayaran. Kesalahan data rekening atau perubahan rekening yang belum diperbarui dapat menjadi salah satu faktor yang membuat dana tidak langsung diterima meskipun proses pembayaran sudah berjalan.
Baca Juga: Korban PHK Sulit Cari Kerja, Buruh Desak Batas Usia Kerja DIihapus
Bagi guru yang menunggu pencairan melalui pemerintah daerah, informasi dari dinas pendidikan dan badan pengelola keuangan daerah menjadi rujukan penting. Setiap daerah dapat memiliki jadwal teknis yang berbeda karena proses APBD-P, penerbitan SPM, SP2D, dan penyaluran melalui bank tidak selalu selesai bersamaan.
Kondisi tersebut juga menjelaskan mengapa kabar mengenai TPG dan THR 100 persen guru banyak dicari sepanjang September 2026. Guru tidak hanya menunggu nominal yang menjadi hak, tetapi juga ingin mengetahui tahapan pencairan agar dapat memastikan tidak ada kendala administratif.
Pemerintah sendiri telah menetapkan dasar pemberian THR tahun 2026 melalui Peraturan Pemerintah dan petunjuk teknis pembayaran. Untuk guru dan dosen yang memenuhi ketentuan, tunjangan profesi dapat menjadi salah satu komponen yang diperhitungkan dalam THR sesuai status dan sumber penghasilan masing-masing.
Dengan demikian, guru yang masih menunggu tunggakan TPG dan komponen THR 100 persen perlu mencermati perkembangan pembayaran hingga akhir September. Bagi daerah yang sudah menyelesaikan penganggaran, tahap berikutnya berfokus pada penyelesaian dokumen keuangan dan proses transfer.
Periode 21–30 September 2026 menjadi salah satu rentang yang patut diperhatikan dalam skema pencairan daerah yang sudah siap, meski waktu masuk rekening tetap dapat berbeda antarwilayah dan antarbank.
Penting pula bagi guru untuk tidak mudah percaya pada informasi yang menjanjikan pencairan pasti pada tanggal tertentu tanpa dasar resmi. Informasi paling aman tetap berasal dari dinas pendidikan, pemerintah daerah, sistem resmi terkait tunjangan, serta dokumen regulasi pemerintah.
September 2026 akhirnya menjadi periode yang dinantikan karena proses penyelesaian tunggakan TPG dan komponen THR bagi guru mulai memasuki tahapan pembayaran di sejumlah daerah. Bagi penerima yang datanya valid dan haknya memang masih tertunda, penyelesaian APBD-P membuka jalan bagi proses pembayaran, tetapi pencairan tetap berlangsung sesuai kesiapan administrasi masing-masing daerah.
Guru yang sudah menerima status valid atau siap bayar tetap perlu memantau rekening dan informasi resmi sampai transaksi benar-benar masuk. Dengan memahami perbedaan antara validasi, SKTP, siap bayar, SPM, SP2D, dan transfer rekening, guru dapat mengetahui posisi proses tanpa salah mengartikan status administrasi sebagai dana yang sudah cair.
Pada akhirnya, pencairan tunggakan TPG dan komponen THR 100 persen pada September 2026 menjadi kabar positif bagi guru yang telah lama menunggu haknya.
Namun, pencairan tetap mengikuti regulasi, ketersediaan anggaran, kelengkapan persyaratan, serta proses administrasi di masing-masing daerah. Informasi mengenai jadwal September perlu dijadikan referensi untuk melakukan pengecekan, bukan sebagai kepastian bahwa seluruh guru di Indonesia menerima dana pada hari yang sama.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi