RADARSEMARANG.ID – Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kini menjadi salah satu rujukan penting pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program sosial dan ekonomi.
Di tengah pembaruan data tersebut, istilah desil semakin sering diperbincangkan masyarakat, terutama setelah muncul pertanyaan mengenai arti desil 1 hingga 10, siapa yang masuk desil 9 atau 10, serta apakah seseorang dengan penghasilan setara Upah Minimum Regional (UMR) otomatis berada di kelompok tertentu.
Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa desil bukanlah ukuran sederhana yang ditentukan hanya berdasarkan besar kecilnya gaji.
Desil merupakan pemeringkatan posisi relatif kesejahteraan keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, desil harus dipahami sebagai gambaran posisi relatif sebuah keluarga dalam pemeringkatan kesejahteraan.
Baca Juga: Desil 9 dan 10 Jadi Sorotan, Benarkah Tak Bisa Lagi Beli Pertalite?
"Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi," jelas Amalia melalui keterangan tertulis di Jakarta, sebagaimana dikutip dari BPS.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap angka desil sebagai ukuran tunggal untuk menentukan kondisi ekonomi seseorang atau sebuah keluarga.
"Angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga," ujarnya.
Secara sederhana, keluarga dalam DTSEN dikelompokkan ke dalam 10 bagian atau desil. Setiap kelompok mencakup sekitar 10 persen keluarga berdasarkan hasil pemeringkatan.
Desil 1 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Artinya, seseorang yang keluarganya tercatat pada desil 3 bukan berarti mempunyai penghasilan persis sesuai batas tertentu yang berlaku secara nasional. Begitu pula keluarga yang berada di desil 9 atau desil 10 tidak otomatis berarti mempunyai gaji dengan nominal tertentu.
Hal ini penting karena kondisi ekonomi keluarga tidak hanya ditentukan oleh pendapatan bulanan. Dua keluarga dengan penghasilan yang sama bisa memiliki posisi kesejahteraan berbeda karena kondisi rumah, jumlah anggota keluarga, pendidikan, kepemilikan aset, konsumsi listrik, akses air, pekerjaan, kesehatan, hingga kondisi sosial lainnya tidak sama.
Baca Juga: Pertalite Dikaitkan dengan Desil 1 sampai 10, Sebenarnya Desil Berapa yang Berhak Mendapat Subsidi?
BPS menyebut penentuan desil mempertimbangkan berbagai karakteristik secara bersama-sama. Di antaranya kondisi tempat tinggal, sumber air minum, energi atau bahan bakar memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta disabilitas.
Data tersebut kemudian diolah menggunakan metode statistik Proxy Means Test atau PMT untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan berdasarkan karakteristik yang dapat diamati.
Dengan mekanisme tersebut, perubahan satu indikator saja tidak otomatis membuat sebuah keluarga berpindah dari desil tertentu ke desil lainnya.
Posisi desil juga bersifat relatif sehingga dapat berubah apabila kondisi sosial ekonomi keluarga berubah atau posisi keluarga tersebut berubah dibandingkan keluarga lainnya.
Lalu, pertanyaan yang banyak muncul adalah apakah orang yang mendapatkan gaji UMR otomatis masuk desil 9 atau 10? Jawabannya, tidak bisa ditentukan hanya dari nominal UMR atau gaji minimum.
Upah minimum merupakan batas upah minimum yang ditetapkan pemerintah untuk pekerja, sedangkan desil merupakan hasil pemeringkatan kesejahteraan keluarga berdasarkan banyak indikator.
Dengan demikian, gaji setara UMR tidak mempunyai hubungan satu banding satu dengan desil DTSEN. Aturan mengenai upah minimum sendiri memiliki mekanisme penetapan tersendiri melalui kebijakan pengupahan pemerintah.
Untuk 2026, ketentuan mengenai upah minimum provinsi, kabupaten/kota, dan sektoral mengatur bahwa besaran tersebut ditetapkan melalui keputusan gubernur dan berlaku mulai 1 Januari 2026.
Baca Juga: Cara Daftar Bansos BPNT, PKH dan KIS PBI Juli 2026, Cek Desilmu Sekarang !
Sebagai contoh sederhana, seorang pekerja memperoleh gaji sesuai UMR. Namun, pekerja tersebut masih lajang, tinggal bersama keluarga di rumah yang kondisinya baik, memiliki akses fasilitas yang memadai, serta tidak mempunyai banyak tanggungan.
Kondisinya tentu berbeda dengan pekerja lain yang mendapatkan gaji sama tetapi harus menghidupi pasangan, beberapa anak, membayar kontrakan, memiliki anggota keluarga yang membutuhkan biaya kesehatan, atau berada dalam kondisi tempat tinggal dan akses layanan dasar yang berbeda.
Karena itu, gaji UMR saja tidak cukup untuk menyimpulkan seseorang masuk desil 1, 5, 9, maupun 10. Bahkan, istilah "UMR" sendiri dalam praktik sehari-hari sering digunakan masyarakat untuk menyebut upah minimum, meskipun nomenklatur resmi yang digunakan pemerintah adalah UMP untuk tingkat provinsi dan UMK untuk tingkat kabupaten/kota.
Besarannya dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ketentuan upah minimum juga berbeda dengan sistem pemeringkatan kesejahteraan dalam DTSEN.
Lantas, apakah orang dengan gaji tinggi pasti masuk desil 9 atau 10? Belum tentu juga.
Sebab, DTSEN tidak dirancang sebagai daftar berdasarkan slip gaji semata. BPS secara tegas menyatakan bahwa penentuan desil tidak hanya berdasarkan penghasilan, pekerjaan, daya listrik, atau kepemilikan barang tertentu. Seluruh karakteristik sosial ekonomi dipertimbangkan secara bersama-sama.
Dengan kata lain, tidak tepat apabila masyarakat membuat patokan seperti "gaji Rp3 juta pasti desil sekian", "gaji UMR pasti desil 9", atau "gaji Rp10 juta pasti desil 10".
Klaim semacam itu dapat menyesatkan karena tidak mempertimbangkan keseluruhan karakteristik keluarga dan posisi relatifnya dalam pemeringkatan DTSEN.
Pertanyaan mengenai desil menjadi semakin penting karena DTSEN kini digunakan sebagai basis data terpadu pemerintah. Data tersebut pada awalnya dibangun dengan mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),
Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Data tersebut kemudian diperkaya dengan berbagai data administratif serta disinkronkan dengan data kependudukan.
Pemanfaatan DTSEN diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, sementara BPS bertugas menyusun dan mengelola DTSEN.
Baca Juga: Masih Menunggu BPNT Agustus 2026? Cek Dulu Status dan Desil Anda, Ini Panduan Lengkapnya
BPS juga memiliki Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang berstatus berlaku.
Karena itu, desil tidak boleh dipahami sebagai "label orang kaya" atau "label orang miskin". Desil merupakan alat pemeringkatan yang membantu pemerintah melihat posisi relatif keluarga dalam distribusi kesejahteraan.
Desil 1 berarti keluarga berada pada kelompok dengan posisi kesejahteraan relatif paling rendah. Sebaliknya, desil 10 menunjukkan posisi relatif paling tinggi. Namun, angka tersebut tetap harus dibaca dalam konteks program pemerintah yang menggunakan DTSEN.
"Penggunaannya selalu perlu dibaca dalam konteks program yang bersangkutan," kata Amalia.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena desil bukan daftar otomatis penerima bantuan. Sebuah program pemerintah dapat memiliki kriteria penerima yang berbeda, sehingga keberadaan seseorang pada desil tertentu tidak serta-merta menjamin seseorang menerima seluruh program bantuan.
BPS juga menyebut posisi desil dapat berubah seiring perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga dan pemutakhiran data. Karena itu, masyarakat tidak perlu menganggap angka desil sebagai status yang bersifat permanen.
Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup sekitar 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga. Angka tersebut menunjukkan besarnya skala data yang digunakan pemerintah untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT Mei 2026 Cair Lebih Cepat! Desil 1 dan 2 Jadi Prioritas Utama
Pemutakhiran dilakukan melalui berbagai sumber, mulai dari data administrasi, sensus dan survei, pembaruan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, pengecekan lapangan atau ground check, hingga partisipasi masyarakat.
BPS menekankan bahwa masyarakat juga mempunyai peran dalam memastikan data mengenai dirinya dan keluarganya sesuai kondisi sebenarnya.
"Partisipasi masyarakat dalam memastikan informasi diri dan keluarganya sesuai kondisi sebenarnya juga menjadi bagian penting dari proses tersebut," ujar Amalia.
Bagi masyarakat yang penasaran dengan desil keluarganya, hal terpenting adalah memahami bahwa status tersebut tidak dapat dihitung hanya dengan membandingkan gaji dengan UMR. Nominal gaji memang dapat menjadi salah satu informasi yang menggambarkan kondisi ekonomi, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan posisi kesejahteraan dalam DTSEN.
Dengan demikian, pertanyaan gaji UMR masuk desil berapa? sebenarnya tidak memiliki satu jawaban yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Pekerja dengan gaji UMR dapat memiliki posisi desil berbeda karena kondisi keluarganya berbeda. Begitu pula pekerja dengan penghasilan lebih tinggi tidak otomatis berada di desil 9 atau 10.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi