RADARSEMARANG.ID - Film dokumenter Dirty Vote diketahui telah tayang lebih dari 13 juta penonton sejak dua hari dirilis.
Dikabarkan sebelumnya, film dokumenter Dirty Vote ditayangkan di YouTube pada Minggu (11/2).
Film Dirty Vote ini merupakan dokumenter eksplanatori yang memaparkan fakta suatu keadilan, rekam peristiwa, dan analisis akademis.
Meski demikian, berdasarkan keterangan dari channel YouTube Dirty Vote, film ini memaparkan sebuah desain kecurangan Pemilu 2024.
Beredarnya film dokumenter Dirty Vote ini telah mendapat berbagai tanggapan positif dan negatif dari berbagai tokoh dan pihak terkait.
Bahkan, peran penting Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjamin integritas Pemilu 2024 juga mendapat sorotan di film ini.
Salah satu pihak yang diketahui mengecam film ini adalah seorang juru bicara TKN yang menyebutnya sebagai pernyataan tidak bernyali.
Selain itu, film Dirty Vote menurut TKN tersebut tidak memiliki bukti apapun terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Pihak lain yang diketahui menolak film ini adalah mantan menteri Jokowi, yang tidak mau disebutkan namanya.
Ia menyebut film Dirty Vote sebagai propaganda yang berkedok sebagai aktivis padahal mereka mendukung salah satu paslon capres-cawapres.
Meski demikian, terdapat sejumlah tokoh yang mengapresiasi film Dirty Vote ini sebagai bagian dari pendidikan politik dan kritik kekuasaan.
Tokoh politik tersebut menilai bahwa, film Dirty Vote telah memberikan informasi yang penting dan relevan bagi masyarakat.
“Film ini adalah sebuah karya yang brilian dan berani serta fitnah yang benar karena dilengkapi dengan data,” kata tokoh politik tersebut dalam sebuah diskusi di media sosial.
Tokoh poitik lain yang memberikan tanggapan positif diketahui berinisial ‘SD’ yang juga merupakan mantan sekretaris kementerian BUMN.
Menurut ‘SD’, film Dirty Vote sebuah karya jujur dan berintegritas yang telah memberikan fakta-fakta kuat dan valid tentang kecurangan Pemilu 2024.
Sementara itu, Bawaslu menanggapi film Dirty Vote dengan mengungkapkan “silakan kritik kami, proses sedang berjalan…. tapi jangan sampai pemungutan suara terganggu gara-gara hal tersebut”.
Bawaslu juga menegaskan bahwa mereka telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.
Berikutnya adalah Dewan Pers yang juga diketahui memberikan tanggapan terkait film dokumenter Dirty Vote ini.
Dewan Pers menyatakan bahwa, film Dirty Vote bukan produk jurnalistik, namun bukan berarti film itu berisi fiksi atau berita bohong.
Alasannya, materi di film ini disajikan oleh tiga pakar, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari yang ketiganya diketahui merupakan ahli hukum tata negara.
"Yang terpenting, film ini berbeda dengan karya yang dibuat untuk propaganda dan provokasi. Masyarakat tidak perlu sampai ke perdebatan itu," ucap Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu.
Editor : Baskoro Septiadi