Perawatan Candi Borobudur Terpaksa Gunakan Dana Saving

Agus AP • Dipublikasikan Rabu, 4 Agustus 2021 | 18:22 WIB
Keluarga asal Pekalongan merupakan rombongan pengunjung pertama yang bisa masuk di Zona 1 Candi Borobudur karena mengikuti simulasi yang digelar Balai Konservasi Borobudur, Jumat (26/6/2020). (Agus Hadianto/Jawa Pos Radar Semarang)
Keluarga asal Pekalongan merupakan rombongan pengunjung pertama yang bisa masuk di Zona 1 Candi Borobudur karena mengikuti simulasi yang digelar Balai Konservasi Borobudur, Jumat (26/6/2020). (Agus Hadianto/Jawa Pos Radar Semarang)
RADARSEMARANG.ID, Mungkid - Masa penutupan Candi Borobudur kembali ditambah sampai 9 Agustus. Setelah adanya perpanjangan PPKM. Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB) pun terpaksa menggunakan dana saving ataupun tabungan untuk perawatan di zona 2 Candi Borobudur. Karena tidak ada pemasukan dari pengunjung selama satu bulan lebih.

General Manager  TWCB Jamaludin Mawardi mengatakan dampak ditutupnya  Candi Borobudur karena PPKM, tidak hanya dirasakan TWCB. Namun juga dirasakan pedagang,  pemilik hotel, restoran dan para stakeholder.

"Jujur kami sebagai pengelola destinasi berharap kalaupun PPKM diperpanjang tapi sektor pariwisata ada kelonggaran. Seperti pengunjung diizinkan hanya 25 persen ataupun 50 persen," ujar Jamaludin kepada Jawa Pos Radar Magelang.

Mengingat sektor wisata sangat tergantung pada para pengunjung yang datang. Jamaludin tidak memungkiri selama PPKM, TWCB kehilangan pendapatan yang cukup banyak. Sedangkan mereka harus tetap mengeluarkan biaya untuk perawatan selama penutupan. Pihaknya enggunakan dana saving. Sehingga untuk sementara masih bisa diatasi. Namun pihaknya juga khawatir jika penutupan dilakukan terlalu lama.

"Selama ini untuk perawatan masih bisa dicover oleh perusahaan dengan saving. Tapi itu kan tidak bisa berlangsung lama. Ada keterbatasan kemampuan," katanya. Meski begitu mereka akan tetap mematuhi aturan dari pemerintah. Terlebih TWCB merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

"Karena perpanjangan PPKM adalah kebijakan pemerintah, maka kami sebagai BUMN harus tetap mendukung kebijakan itu. Hingga batas waktu yang ditentukan," tutur Jamaludin. (man/lis)  Editor : Agus AP
PPKM BOROBUDUR