RADARSEMARANG.ID, Cimahi – BPJS Kesehatan terus berinovasi meningkatkan kualitas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah terbaru yang digeber adalah mentransformasi layanan penyakit jantung melalui pendekatan Value-Based Health Care (VBHC). Konsep ini fokus pada hasil kesehatan (health outcomes) peserta dan efisiensi biaya perawatan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan bahwa transformasi ini wajib dilakukan untuk merespons lonjakan biaya medis yang luar biasa tinggi, sekaligus memastikan kesembuhan yang optimal bagi rakyat.
"Tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Dari data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit," terang Pujo, Rabu 16 September 2026.
Penyakit jantung saat ini masih menyedot anggaran jumbo. Pada 2025 saja, tercatat ada 29,7 juta kasus jantung yang diklaimkan ke JKN dengan total biaya mencapai Rp 17,35 triliun.
"Tingginya kebutuhan pelayanan jantung dalam ekosistem JKN perlu diantisipasi sejak dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan mengendalikan faktor risiko. Banyak kasus penyakit jantung yang merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu, untuk itu perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP," jelasnya.
Melalui konsep Value-Based Health Care, FKTP didorong untuk lebih aktif memantau kondisi pasien risiko tinggi. Sementara di rumah sakit, orientasi layanan diwajibkan bergeser pada mutu klinis yang konkret.
"Di rumah sakit, BPJS Kesehatan juga mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan outcome. Sejumlah pendekatan yang dikembangkan antara lain pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), dan staged revascularization," tambah Pujo.
BPJS Kesehatan kini resmi menjadikan indikator keselamatan pascatindakan dan kualitas pemulihan sebagai tolak ukur utama, bukan lagi sekadar mengukur proses.
"Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome," kata Pujo memungkasi.
Langkah BPJS Kesehatan ini mendapat dukungan penuh. Pamen Ahli Bidang Iptek dan Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso yang mewakili Pangdam III Siliwangi menyebut fasilitas canggih harus dibarengi akses yang cepat dan mudah.
"Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan," ujar Tri.
Di lapangan, Kepala RS Tingkat II Dustira, Muchlas Fahmi menegaskan komitmen pihaknya untuk memberikan layanan paripurna yang aman, bermutu, serta berorientasi penuh pada pasien JKN.
"Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira bisa dikatakan tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN," ungkap Muchlas.
Dukungan serupa juga datang dari Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar. Menurutnya, efisiensi lewat pendekatan outcome adalah solusi rasional untuk menekan angka kasus.
"Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup. Untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk menerapkan pola hidup sehat," ucap Timbul.
Timbul meyakini bahwa efisiensi berbasis hasil kesehatan ini akan menjadi pilar kuat untuk melindungi hak kesehatan rakyat di masa depan.(yan)
Editor : Baskoro Septiadi