RADARSEMARANG.ID, Yogyakarta - Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW DMI) Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) 2025.
Mengusung tema “Peningkatan Keberdayaan, Kesejahteraan Pengurus Masjid dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Wakaf Uang”, kegiatan ini menjadi momentum strategis memperkuat peran masjid, tidak hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga motor kemajuan umat.
Ketua PW DMI DIY Prof. Muhamad dalam pidato menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memajukan masjid, baik dalam aspek pelayanan ibadah, pemberdayaan pengurus, maupun pengembangan ekonomi.
“Masjid harus memakmurkan dan dimakmurkan. Wakaf uang produktif adalah salah satu pintu untuk meningkatkan kesejahteraan umat,” ujar Prof Muhammad di di Hotel Ros-In Yogyakarta, saat Rakerwil Sabtu (9/8) lalu.
Rakerwil 2025 ini membahas program kolaborasi ekonomi syariah dan menetapkan langkah konkret peningkatan kualitas pengurus masjid, memperkuat literasi ekonomi umat, serta mengoptimalkan potensi wakaf produktif di seluruh kabupaten/kota DIY.
Sementara Sekretaris PW DMI DIY, Ahmad Fauzi, yang memandu sesi paparan, berharap hasil Rakerwil bisa menjadi teladan bagi daerah lain.
“Masjid harus hadir sebagai solusi, bukan hanya di bidang ibadah, tetapi juga sosial, pendidikan, dan ekonomi. Wakaf uang memberi ruang bagi kemandirian umat,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa hasil Rakerwil ini diharapkan dapat menjadi role model bagi daerah lain.
"Masjid harus hadir sebagai solusi, bukan hanya di bidang ibadah, tetapi juga sosial, pendidikan, dan ekonomi. Wakaf uang memberi ruang bagi kemandirian umat,” ungkapnya.
Dengan semangat kebersamaan, Rakerwil 2025 menjadi tonggak penting untuk mewujudkan masjid yang ramah jamaah, berdaya secara ekonomi, dan berdampak luas bagi masyarakat.
Pada kesempatan itu juga dilaksanakan penandatanganan MoU program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga rentan sosial keagamaan di Yogyakarta.
Program ini sangat penting dan strategis bagi kesejahteraan para pengelola dan pelaksana masjid yang sangat mulia ini.
Penandatangan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng - DIY Hesnypita dan Ketua PW DMI DIY Prof. Muhamad.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng - DIY Hesnypita mengajak para pemangku kepentingan, khususnya DMI DIY beserta jajarannya, untuk bersama-sama berjuang mewujudkan bantuan kesejahteraan bagi para pengelola masjid seperti takmir, imam, muadzin, dan marbot.
“Semuanya sangat berjasa untuk kemakmuran masjid yang perlu dan wajib dihargai atas pekerjaan yang ikhlas tersebut,” kata Hesnypita.
Ia juga menegaskan ke depan BPJS Ketenagakerjaan akan terus menginisiasi kerja sama serupa dengan organisasi keagamaan lain, sehingga semakin banyak tenaga keagamaan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
“Kami ingin memastikan tidak ada satu pun pekerja sosial keagamaan yang luput dari perlindungan negara,” imbuhnya.
Sementara itu Ketua PW DMI DIY Prof. Muhamad menyambut baik adanya MoU bersama BPJS Ketenagakerjaan ini, yang selama ini takmir dan perangkatnya belum banyak mendapat perhatian.
Untuk itu, DMI sangat mendukung perangkat yang ada di kabupaten/kota hingga kapanewon untuk membantu menyukseskan program strategis ini.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, Rudi Susanto, yang turut hadir dalam kegiatan ini, menyatakan kesiapan pihaknya untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah demi memperluas cakupan perlindungan tersebut.
"Pentingnya kehadiran negara untuk menjamin perlindungan kerja para marbot. Tugas marbot bukan sekadar merawat masjid, melainkan menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan rumah ibadah. Namun, pekerjaan tersebut kerap tidak terlihat dan kurang mendapat perhatian. Disinilah negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan," pungkasnya. (kap/web)
Editor : Baskoro Septiadi