RADARSEMARANG.ID, Kendal—Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuat program Rumah Layak Huni bagi tenaga kesehatan (Nakes).
Program berjargon, saatnya Rakyat Memiliki Rumah Sendiri itu diharapkan mampu menjadi solusi bagi nakes yang masuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan meluncurkan perumahan subsidi.
Program perumahan subsidi ini diluncurkan secara serentak Senin, 28 April 2025 di delapan provinsi.
Yakni Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Papua.
Kemenetian PKP dan Kemenkes tahun ini menargetkan bisa menyelsaikan 30 ribu unit dengan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyar (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).
Di Kendal, peluncuran rumah subsidi nakes dilakukan di Perumahan Delta Asri 9, Desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu.
Hadir Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPS diwakili oleh Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat Ahmad Avenzora.
Juga hadir Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama PT Dwihana Delta Megah Levy Purnama.
Bupati Kendal Dya Kartika Permanasari juga hadir bersama sejumlah pengembang perumahan di Jawa Tengah.
Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan apresiasinya terhadap Menteri PKP Maruarar Sirait dan BTN dan BP Tapera selaku penyalur pembiayaan rumah subsidi bagi nakes.
“Program ini luar biasa. Ini bagian dari 30 rumah yang dialokasikan khusus dari tiga juta rumah yang ditargetkan pemerintah. Saya yakin nanti angkanya bisa bertambah untuk nakes,” ujar Budi Gunadi.
Sementara Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan program rumah untuk nakes dapat terlaksana berkat kerja sama berbagai institusi.
Yaknj Kementerian BUMN, Kemenkes, BTN, BP Tapera, serta Kepala Daerah se Indonesia.
Ia meminta komitmen bagu para pengembang untuk meningkatkan kualitas perumahan yang dibangun untuk nakes.
“Program KPR Subsidi untuk 220 ribu unit rumah, dananya sudah ada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saya berpesan kepada pengembang jangan sampai kuantitas rumah subsidi meningkat tapi kualitasnya menurun,” kata Maruar Sirait.
Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi turut menyampaikan apresiasinya terhadap Kementerian Kesehatan, Kementerian PKP, BTN, dan BP Tapera atas penyediaan rumah bagi para nakes di provinsi Jateng.
“Jawa Tengah memerlukan sandang, pangan, dan papan. Program ini merupakan bagian dari layanan kesehatan yang harus dipenuhi sehingga layanan kita bisa paripurna, masyarakat keluar dari kemiskinan dan kesejahteraan terdongkrak,” tutur Gubernur Jateng.
Sementara itu, Direktur Consumer Banking Hirwandi Gafar mengungkapkan, dalam program ini BTN siap menyalurkan pembiayaan 30.000 unit rumah subsidi kepada nakes Indonesia.
Di Kendal, Jawa Tengah, Perumahan Puri Delta Asri 9 menjadi lokasi pilihan untuk peluncuran program rumah untuk nakes dan serah terima kunci simbolis karena lokasinya yang dekat dengan berbagai fasilitas umum, seperti sekolah, minimarket, puskesmas, dan gerbang tol.
“Yang dialokasikan 30.000 unit, mungkin nanti juga bisa ditambah alokasinya, dan di mana saja BTN berada, kita akan menyalurkan kepada para tenaga kesehatan, bidan maupun perawat. Tentu dalam hal ini BTN dan BP Tapera bersama dengan Kementerian PKP bekerja sama dengan BPS, mana saja titik-titik yang akan kita berikan sesuai kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” ujar Hirwandi.
Selama Januari hingga 28 April 2025, BTN telah menyalurkan KPR subsidi untuk para nakes sebanyak 1.327 debitur.
Selama lima tahun terakhir, BTN telah menyalurkan KPR Subsidi sebanyak 22.311 unit rumah subsidi untuk nakes.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, pemerintah telah melakukan gebrakan dan inovasi untuk mendorong peningkatan kinerja penyaluran rumah, contohnya penyesuaian batas penghasilan MBR baru-baru ini.
“Strategi segmentasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepastian dan aksesibilitas MBR terhadap KPR Subsidi, sekaligus memberikan kepastian bagi para pengembang dan bank penyalur sehingga tidak perlu khawatir terhadap keberlangsungan dan kepastian debitur untuk memiliki rumah pertamanya,” tambah Heru. (bud)
Editor : Tasropi