RADARSEMARANG.ID, KENDAL—Operasional tambang galian C mulai menuai kecaman dari berbagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kendal.
Pasalnya selain merusak lingkungan juga meresahkan warga.
Hal itu mengemuka saat Komisi C DPRD Kendal menerima audiensi dari sejumlah ormas dan LSM yang tergabung dalam Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak).
Mereka meminta perlindungan kepada para anggota dewan agar segera bertindak.
Terutama untuk meninjau kembali izin tambang galian C yang ada di Kendal. Pasalnya patut diduga banyak penambang yang melanggar izin.
Terutama reklamasi dan penghijauan kembali pasca penambangan.
“Mereka melakukan eksloitasi secara berelebihan, sehingga merusak lingkungan, menyebabkan banjir, longsor dan polusi serta kemacetan,” kata Koordinator Barak, Saefudin Idhom, di Gedung DPRD Kendal, Senin (20/1).
Terlebih operasional dam truk pengangkut material tambang galian C. Menurutnya membuat resah warga, pasalnga banyak atap yang tidak ditutup terpal.
“Sehingga mengakibatkan material berjatuhan dijalan dan membahayakan pengguna jalan lainnya,” tuturnya.
Hal senada dikatakan Abdul Ghofur. Jam operasional Dam truk juga banyak yang dilanggar.
Sesuai kesepakatan, adalah Pukul 08.00 WIB. Tapi banyak pagi-pagi buta dam truk sudah banyak yang beroperasi.
“Di Kaliwungu itu, subuh sudah ada truk yang beroperasi. Kalau begini, kasihan warga. Pagi saat mau beraktivitas kerja, sekolah, sudah macet. Jadi kami minta tolong ditertibkan,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi C DPRD Kendal, M. Saefudin mengaku berterima kasih atas laporan dan saran dari Barak.
“Kami selama ini di Komisi C juga sering melakukan sidak saat mendapatkan laporan masyarakat,” tuturnya.
Ia bersama anggota Komisi C akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Selanjutnya mengagendakan untuk studi izin tambang dj Pemprov Jateng.
Hal senada dikatakan Ketua Komisi C, Sisca Meritania. Ia menambahkan hal ini sudah masalah komplek. Sehingga Komisi C tidak bisa sendiri untuk menyelesaikannya.
“Perlu bantuan dari tindakan dari pemkab Kendal, Dishub, Satpol PP, DLH dan sebagainya. Termasuk dari aparat penegak hukum jika itu ada pelanggaran hukum,” tegasnya. (bud)
Editor : Tasropi