RADARSEMARANG.ID, Semarang - Lima dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) Jawa Tengah (Jateng) hingga kini belum juga beroperasi.
Padahal seluruh bangunan telah rampung sejak 8 Desember 2025. Akibatnya, sebanyak 2.514 calon penerima manfaat belum merasakan program MBG.
Kelima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu berada di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak.
Di Kabupaten Jepara ada tiga titik, diantaranya di Desa Parang dengan 326 penerima manfaat, Desa Nyamuk ada 166 penerima manfaat, dan Desa Kemujan ada 1.041 penerima manfaat.
Sementara di Kabupaten Demak ada dua titik, yakni di Desa Tambak Gojoyo ada 449 penerima manfaat, dan Desa Tambak Seklenting dengan 532 penerima manfaat.
Investor SPPG 3T Jateng Rendra Bayu mengatakan mandeknya operasional bukan karena bangunan belum siap.
Bahkan dapur MBG d daerah 3T ini telah menyelesaikan seluruh tahapan administrasi, mulai appraisal, inspeksi, hingga penerbitan dokumen SLS.
"Jawa Tengah itu punya lima (SPPG di 3T), kebetulan pas di kepulauan. Jateng itu sebenarnya sudah tepat sasaran (untuk daerah 3T), tapi belum terealisasi. BGN (Badan Gizi Nasional) bilang nunggu moratorium," kata Rendra saat ditemui di Jalan MT Haryono Semarang, Selasa (30/6).
Meski demikian, hingga kini operasional belum dapat dimulai lantaran pencairan dana dari BGN belum terealisasi.
Rendra mengaku kondisi tersebut membuat para investor harus terus menanggung biaya operasional bangunan yang sudah berdiri selama tujuh bulan tersebut.
Padahal saat awal kontrak pada November 2025 lalu, BGN kata dia mengatakan akan mulai beroperasi pada Januari 2026. Namun, nyatanya hingga akhir Juni 2026 lima SPPG itu masih menganggur.
"Yang saya khawatirkan itu mangkrak. Yang realisasi atau rencananya itu dari bulan Desember, realisasinya sampai dengan sekarang belum beroperasi," bebernya.
Pihaknya merinci jumlah anggaran yang telah ia keluarkan untuk membangun lima SPPG itu cukup tinggi.
Misalnya untuk Desa Tambak Seklenting Rp 1,2 miliar, Desa Tambak Gejoyo Rp 1,4 miliar, Desa Kemujan Rp 1,7 miliar, Desa Parang Rp 1,9 miliar, dan Desa Nyamuk Rp 2,2 miliar. Hingga kini kata dia dana belum dicairkan secara penuh.
Bakan kata dia, setelah proses appraisal, nilai kontrak beberapa titik bahkan turun signifikan.
Meski demikian, seluruh pembangunan tetap diselesaikan sesuai target 35 hari sebagaimana petunjuk teknis dari BGN.
"Kita diberikan pembayaran 60 persen. Jadi kluster pertama itu sudah terbayar 60 persen, terus yang batch kedua, batch ketiga itu belum dibayar sama sekali dari BGN," ujarnya.
Menurut Rendra selama dapur belum beroperasi, pihaknya tetap harus mengeluarkan biaya rutin untuk menjaga kondisi bangunan.
Mulai dari membayar listrik, air, hingga menggaji petugas yang bertugas membersihkan dan merawat fasilitas agar tetap siap digunakan sewaktu-waktu.
"Kalau bayar listrik, air dan sebagainya satu SPPG sekitar Rp 1 juta hingga Rp 2 juta. Belum gaji orang yang bersih-bersih," akunya.
Tak hanya investor, puluhan relawan yang telah direkrut di masing-masing dapur juga masih menunggu kepastian. Mereka hampir setiap hari menanyakan kapan program MBG mulai dijalankan.
Pihaknya pun menegaskan kekhawatiran utamanya bukan hanya soal investasi yang belum kembali, melainkan masyarakat di wilayah 3T yang hingga kini belum menikmati program MBG.
Menurutnya, daerah kepulauan dan wilayah terpencil justru menjadi sasaran yang paling membutuhkan.
"Saya inginnya memang (segera) beroperasional sebenarnya. Karena impact-nya yang paling penting itu memang ke penerima manfaat yang mendapatkan MBG," katanya. (kap)
Editor : Baskoro Septiadi