RADARSEMARANG.ID, Semarang – Penghentian operasional sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah masih menyisakan tanda tanya bagi sekolah dan penerima manfaat.
Hingga kini, pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat dan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait kelanjutan layanan maupun mekanisme distribusi makanan bagi sekolah yang terdampak.
Sedikitnya 31 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Magelang diketahui menghentikan operasional.
Selain itu, dapur MBG yang beroperasi di SMK Bagimu Negeri Semarang juga sementara tidak melayani distribusi makanan.
Baca Juga: Begal Kembali Teror Semarang Selatan, Pelajar SMK Jadi Korban Pembacokan
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menjelaskan bahwa tidak seluruh penghentian operasional SPPG disebabkan kendala pencairan dana.
Sebagian dapur saat ini sedang menjalani proses evaluasi sebagai bagian dari pengawasan pelaksanaan program.
"Sebagian dapur SPPG itu tutup karena sedang menjalani proses evaluasi. Tidak semuanya karena masalah dana yang belum cair," ujarnya di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (9/6).
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Jawa Tengah. Sejumlah daerah lain juga sedang menjalani proses pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat dan Badan Gizi Nasional, terutama di tengah proses pergantian pimpinan lembaga tersebut.
Sekolah Terdampak Masih Menunggu Skema Pengganti
Hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai langkah yang akan ditempuh untuk memastikan layanan MBG tetap berjalan bagi sekolah yang sebelumnya bergantung pada dapur yang kini berhenti beroperasi.
Termasuk kemungkinan pengalihan distribusi makanan ke dapur lain atau skema sementara selama proses evaluasi berlangsung.
"Sementara belum ada informasi lanjutan mengenai hal itu. Kami masih menunggu petunjuk," kata Taj Yasin.
Ketidakpastian tersebut menjadi perhatian karena program MBG dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi peserta didik secara rutin.
Setiap gangguan distribusi berpotensi memengaruhi penerima manfaat yang selama ini bergantung pada program tersebut.
Baca Juga: Stop Main Clickbait! Pakar Psikologi Digital Ingatkan Influencer Punya Tanggung Jawab Sosial
Evaluasi Dipicu Laporan dari Lapangan
Taj Yasin menegaskan bahwa kewenangan menentukan status operasional SPPG berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menunggu hasil evaluasi yang saat ini sedang berjalan.
Ia menjelaskan, sebagian evaluasi dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat maupun pemerintah kabupaten terkait pelaksanaan program di lapangan.
Beberapa laporan yang masuk antara lain menyangkut ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, kesesuaian menu dengan standar gizi, hingga aspek teknis pelaksanaan program.
"Sebagian penutupan itu juga merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat maupun laporan para bupati terkait ketidaktepatan sasaran, ketidaksesuaian menu gizi, dan sebagainya," jelasnya.
Proses evaluasi tersebut diharapkan dapat memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai tujuan, sekaligus menjawab berbagai persoalan yang muncul selama implementasi di daerah.
Editor : Baskoro Septiadi