RADARSEMARANG.ID, Semarang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat aktivitas penambangan di Kabupaten Pemalang. Inspeksi ini dilaksanakan usai banjir bandang yang terjadi di Kawasan Gunung Slamet. Mulai dari Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, dan beberapa wilayah lainnya.
Ketua Komisi D DPRD Jateng Nur Saadah menyampaikan kunjungan ini dilakukan untuk memastikan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor di Kawasan Gunung Slamet.
“(Kunjungan) ini untuk cross check secara langsung bahwa informasi atau laporan yang kami dapatkan bahwa bencana longsor yang terjadi beberapa waktu yang lalu yang disinyalir akibat longsoran dari kegiatan penambangan,” kata Nur Saadah saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (4/2).
Dari hasil peninjauan, Ida sapaan akrabnya menegaskan lokasi tambang berada cukup jauh dari titik longsor. Jaraknya bahkan mencapai belasan kilometer sehingga tidak berpengaruh langsung.
“Setelah kita cek bahwa penambangan itu berada di bawah. Sementara longsoran atau bencana yang terjadi itu berjarak sekitar antara 11 sampai 14 km dari lokasi penambangan,” imbuhnya.
Pihaknya melakukan pemantauan bersama Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara. Menurutnya beberapa proyek penambangan yang dijalankan pengusaha saat ini sudah memenuhi ketentuan dan izin juga telah diperbarui.
Lebih lanjut Ida menyebut alih fungsi lahan di Kawasan Lereng Gunung Slamet ini justru yang menjadi penyebabnya.
Menurutnya perubahan lahan dari tanaman keras ke tanaman sayuran menjadi pemicu banjir dan longsor.
"Usut punya usut ternyata memang alih fungsi lahan di daerah yang lebih atas, di Lereng Gunung Slamet itu mungkin ada sayuran, kentang, dan macam-macamnya untuk tanaman pertanian yang hidupnya di perbukitan itu yang sangat mengkhawatirkan dan memicu terjadinya bencana longsor karena serapan air di daerah atas berkurang," tegasnya.
Pihaknya pun mengimbau agar Pemprov Jateng khususnya, Dinas Peternakan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tujuannya tak lain untuk meminimalisir alih fungsi lahan di lereng gunung.
"Intinya bahwa dinas terkait dalam hal ini Dinas Peternakan dan Pertanian juga Dinas Lingkungan Hidup itu bisa memberikan edukasi pada masyarakat bahwa alih funsgi lahan di Lereng Gunung itu sangat membahayakan untuk (menjadi pemicu) terjadinya longsor," pungkasnya. (kap)
Editor : Baskoro Septiadi