RADARSEMARANG.ID – Sejumlah pertanyaan kritis dilemparkan kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Di antaranya datang dari mahasiswi Fakultas Kedokteran Unimus bernama Aulia Dwi Puspita, yang meminta tanggapan terkait isu adanya ada pejabat yang dapat di intervensi dalam pemerintahan.
Tak hanya Aulia, pertanyaan serupa juga datang dari seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora (FIPH), Setiawan. Ia menyampaikan, saat ini banyak pemuda kehilangan kepercayaan kepada pemimpin karena banyak yang korupsi dan menyalahgunakan wewenang.
Mendengar pertanyaan dari dua mahasiswa tersebut, Ahmad Luthfi merasa senang. Dijelaskan, ia melihat masa depan Jawa Tengah dan Indonesia akan lebih baik di tangan pemuda dan mahasiswa yang kritis.
Sebagaimana yang disampaikan di awal pidato yang mengutip pernyataan Bung Karno tentang sepuluh pemuda untuk mengguncang dunia.
Ahmad Luthfi menjawab satu persatu pertanyaan dua mahasiswa itu. Pertama, ia menjelaskan, menjadi pemimpin harus berjiwa melayani dan membangun kepercayaan dari masyarakat. Semua aspirasi dari masyarakat harus bisa diterima.
"Semua keluh kesah masyarakat kita layani. Kita membuka layanan aduan daring. Pengaduan langsung juga bisa ke kantor karena Kantor Gubernur adalah rumah rakyat, siapa pun boleh datang," jelasnya di depan ribuan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Senin, (8/9/2025).
Ahmad Luthfi juga menjelaskan, pemimpin di level manapun, baik provinsi, kabupaten/kota, maupun desa harus punya karakter kesatuan dan mampu menyelesaikan masalah masyarakat. Pemimpin juga harus punya kebijakan yang harus dilaksanakan dan diterima masyarakat.
"Tidak boleh ada intervensi dari siapa pun, diberikan apa pun, bahkan intervensi secara politik. Pemprov Jateng sudah menjalankan merit system atau sesuai kapasitas dan kemampuan," katanya.
Terkait integritas, Ahmad Luthfi memberikan analogi bahwa ikan itu busuknya dari kepala. Maka seluruh pimpinan di Jawa Tengah harus menjadi contoh di manapun ia berada dan bertugas. Bahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sudah membuat zona integritas dan sudah ada pendidikan antikorupsi sampai ke level desa.
"Kita sudah terbuka, di media sosial dan portal-portal yang dapat diakses oleh masyarakat. Transparansi anggaran dapat dilihat sehingga masyarakat dapat memberikan kritik dan masukan. Ini langkah agar tidak ada korupsi, serta tidak terjadi main bawah meja, main amplop, dan main mata," tandasnya (*)
Editor : Baskoro Septiadi