RADARSEMARANG.ID, Semarang - Sebanyak 62 ribu hektare lahan sawah di Jawa Tengah berkurang dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
Status Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional pun dinilai rapuh dan perlu dikaji ulang.
Hal itu disampaikan Anggota DPD RI Jawa Tengah Abdul Kholik dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Evaluasi Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
Menurutnya 62 ribu hektare lahan di Jateng itu hilang, berubah menjadi perumahan, objek wisata, dan kawasan industri.
Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pada tahun 2019 hingga 2024, luas lahan persawahan di Jawa Tengah berkurang dari 1.049.661 hektare menjadi 987.648 hektare atau 62.193 hektare.
Abdul Kholik mengatakan alih fungsi lahan yang berpengaruh langsung terhadap luas tanam dan produksi hasil pertanian, menjadi penyebab kondisi ketahanan pangan di Jateng semakin menurun.
Tren penurunan lahan ini menggambarkan ketahanan pangan di Jateng yang rapuh. Sebab itu pihaknya mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperhatikan kondisi ini.
"Ini menunjukkan bahwa status lumbung pangan Jawa Tengah sebenarnya cukup rapuh dan perlu menjadi kesadaran semua pihak termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat," jelas Abdul Kholik di Kantornya.
Pihaknya menambahkan apabila Jateng diproyeksikan sebagai lumbung pangan nasional. Maka pemerintah pusat harus hadir.
Sebab selama ini pemerintah hanya memberikan label namun tidak memberi dukungan serius.
"Kalau mau konsisten kami diberi dukungan, Jawa Tengah didukung secara full oleh pemerintah pusat agar menjadi lumbung pangan. Kalau tidak didukung lebih bagus jangan jadikan Jateng lumbung pangan," imbuhnya.
Di sisi lain, pemerintah pusat juga perlu memperhatikan nasib dan kesejahteraan petani. Mulai pemberian pupuk subsidi, benih, infrastruktur pertanian, dan lain-lain.
"Kami juga minta jaminan bahwa Jawa Tengah kalau menjadi andalan sebagai lumbung nasional, seluruh kebutuhan infrastruktur pertaniannya dipenuhi, ini harus ditegaskan," tegasnya.
Pihaknya juga meminta jika pemerintah pusat membangun proyek strategis nasional (PSN) di Jawa Tengah.
Maka harus menghindari lahan subur pertanian. Misalnya PSN kereta cepat Jakarta-Surabaya yang pasti akan melintasi Jawa Tengah. Lahan pertanian pun lagi-lagi bakal kena imbasnya.
“Kalau nggak bisa menghindari (lahan subur) teknologinya harus dimaksimalkan, jangan gunakan land-nya. Data mengatakan jalan tol menghabiskan 500 hektare lahan sawah subur. Ini kan kembali, pemerintah ingin Jateng lumbung pangan tapi kebijakannya gak sinkron dengan semangat untuk itu,” tandasnya. (kap/bas)
Editor : Baskoro Septiadi