RADARSEMARANG.ID, Semarang - Imbas larangan study tour atau karya wisata yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah, para penggiat wisata banyak merasakan dampaknya.
Mulai dari penurunan kunjungan obyek wisata, hingga pembatalan sewa transportasi.
"Karena beberapa stakeholder pelaku wisata juga sudah telepon ke kami terkait dengan penurunan jumlah kunjungan di obyek wisata juga pembatalan di transportasi terkait dengan larangan (study tour) tersebut," jelas Ketua Perkumpulan Penggiat Wisata (PPW) Nusantara Arief Amarudin kepada Jawa Pos Radar Semarang Minggu (19/5).
Baca Juga: Ternyata Disdikbud Jateng Sudah Melarang Sekolah Adakan Study Tour sejak Tahun 2020, Ini Alasannya
Pihaknya menyayangkan larangan yang dikeluarkan oleh Disdikbud Jateng. Menurutnya pemerintah harus lebih bijak dalam memberikan pernyataan.
"Kami sebenarnya menyayangkan statement dari para pimpinan yang ketika ada kejadian di Subang langsung memberikan vonis larangan. Seharusnya bisa lebih bijak ketika menyampaikannya, tidak harus melarang tapi bagaimana membuat regulasi yang tepat dan baik agar kegiatan itu juga berjalan dengan baik," ungkapnya.
Artinya ketika kegiatan study tour dilarang secara keseluruhan, tentu akan berpengaruh pada penggiat wisata, baik itu transportasi hotel, tempat wisata, dan lainnya.
"Semua sendi-sendi pelaku wisata akan terpengaruh dengan larangan tersebut," tambahnya.
Arief berharap Pemprov Jateng meniru Pemerintahan di Yogyakarta. Di mana tidak ada larangan study tour.
Namun ketika kegiatan tersebut dilaksanakan, maka sekolah harus mempertimbangkan armada yang digunakan.
"Saya menggaris bawahi kalau dari Pemerintah Yogyakarta lebih bijak, dia menyampaikan harusnya kegiatan study tour dilaksanakan tetapi tetap harus menggaris bawahi terkait dengan sarana. Terutama dengan armada yang harus maksimal (berumur) enam tahun," tandasnya.
Protes larangan study tour oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng juga muncul dari orang tua siswa.
Ketua Paguyuban angkatan kelas XI di SMAN 3 Semarang Nunung Aisyiyah menyatakan, kebijakan tersebut dinilai tidak bijaksana karena mengacu tahun ini sekolah telah menerapkan kurikulum merdeka belajar.
Dari kurikulum itu diharapkan pembelajaran tidak hanya monoton di dalam kelas tetapi ada pembelajaran juga yang dilakukan di luar kelas.
Salah satunya dikemas dengan studi budaya atau studi teknologi atau studi lingkungan sehingga anak-anak setingkat SMA bisa mengolah kreativitas dan minatnya dengan melihat dunia luar.
"Sebenarnya tidak relevan menyalahkan kegiatan study tour-nya karena kegiatan ini juga berdampak baik untuk para siswanya.Tetapi memang hal ini harus bersinergi dengan orang tua dan pihak sekolah supaya kegiatan dapat mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Anak juga butuh refreshing bersama dengan temen temannya," tuturnya.
Ia sudah menyampaikan pada pihak sekolah, namun menurutnya, pihak sekolah takut karena akan ada sanksi dari Disdikbud kalau masih tetap ada study tour.
"Anehnya Dinas Pendidikan di Kota Semarang memperbolehkan adanya studi lingkungan atau studi budaya itu. Dan mereka selalu melibatkan komite dan paguyuban di setiap kegiatan tersebut dan selalu terpantau baik dan lancar. Kenapa hanya dinas provinsi Jawa Tengah tidak bijaksana malah bikin aturan begitu," kritiknya.
Ia pun membandingkan dengan provinsi lain memperbolehkan kegiatan tersebut. Di mana sering ditemui bis rombongan SMA provinsi lainnya masuk ke kota lama sebagai destinasi studi budaya mereka.
Ia menilai aturan dari dinas tersebut malah terkesan menakuti sekolahan tanpa ada solusi atau kebijakan lainnya.
"Sekali lagi mohon untuk bisa dipertimbangkan kebijakan aturan tersebut. Atau dikaji ulang kembali minimal suara anak juga didengar keluhannya. Agar tidak merugikan banyak pihak," tandasnya. (kap/ifa/ton)
Editor : Baskoro Septiadi