RADARSEMARANG.ID, Semarang - Sejumlah perwakilan buruh memilih walk out (WO) dalam rapat pleno penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2024.
Alasan WO, lantaran perwakilan buruh kesal, ide gagasan dan pendapat mereka tidak digubris.
Rapat pleno UMK 2024 dengan dewan pengupahan di Kantor Disnakertrans Jateng. Dewan pengupahan terdiri dari unsur perwakilan pemerintah, pengusaha dan serikat buruh.
Sekretaris DPW KSPI Jateng, Aulia Hakim membeber, pembahasan rapat pleno tersebut sangat memprihatinkan.
Sebab pemerintah dinilai menggiring opini kepada dewan pengupahan untuk tetap menyetujui PP nomor 51 tahun 2023.
"Ini sangat mengkhawatirkan, sehingga kami dari KSPI dan Partai Buruh melakukan pengawalan ini agar tidak melenceng. Tapi, ternyata Dewan Pengupahan kenceng, pemerintah tetap menggiring opini pada PP 51/2023 dan dari sisi pengusaha," ungkapnya.
Aulia menyebut, di pertengahan rapat pleno, dewan pengupahan dari unsur pekerja memutuskan untuk WO.
Sebab dirasa pendapatnya tidak didengar oleh pihak lain yang hadir. “Jadi rapat rapat pleno UMK hanya dari unsur pengusaha dan pemerintah saja,” tegasnya.
Desakan penolakan menggunakan PP nomor 51 tahun 2023 diakuinya, bukan tanpa alasan dan tanpa perhitungan.
Menurutnya, hal ini merujuk pada pertumbuhan ekonomi di Jateng. Yakni sebesar 5,23 persen pada Agustus 2023 lalu.
Ia menambahkan seharusnya hal itu menjadi pertimbangan pemerintah untuk lebih berani menaikkan UMK di Provinsi Jateng. Sehingga masyarakat kecil pun bisa merasakan pertumbuhan ekonomi tersebut.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Jateng, Ahmad Aziz mengatakan bahwa hasil rapat pleno tersebut sangat beragam sebab berasal dari beberapa pihak.
Nantinya rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana.
"Hasil rapat masih dalam tataran akan direkomendasikan kepada Pj Gubernur Jateng. Jadi belum bisa kami ekspose," ungkapnya. (kap/bud)
Editor : Baskoro Septiadi