RADARSEMARANG.ID - Nasib PPPK paruh waktu kembali menjadi sorotan. Menjelang 2027, kepastian perubahan status menjadi PPPK penuh waktu menjadi salah satu tuntutan utama yang disuarakan Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia (PPWI) kepada pemerintah dan DPR.
Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia (PPWI) meminta pemerintah dan DPR memberikan kepastian mengenai arah kebijakan tersebut.
PPWI bahkan menyampaikan tiga tuntutan yang berkaitan dengan status, anggaran, serta perlakuan terhadap seluruh PPPK paruh waktu.
Baca Juga: Tunjangan PPPK Diambil Alih Pusat, Pelatihan Guru Dibiayai APBN
Tiga Tuntutan PPWI untuk PPPK Paruh Waktu
Ketua Umum PPWI Herru Gama Yudha menyampaikan bahwa organisasi tersebut telah merumuskan tiga tuntutan dalam rapat pengurus dan anggota pada 23 September 2026.
Tuntutan pertama adalah kepastian kebijakan peralihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2027 untuk seluruh profesi.
PPWI meminta agar kebijakan tersebut tidak hanya memberikan kepastian kepada kelompok jabatan tertentu, tetapi juga memperhatikan PPPK paruh waktu dari berbagai bidang.
Tuntutan kedua berkaitan dengan dukungan anggaran dari pemerintah melalui APBN. PPWI meminta agar tersedia dukungan anggaran untuk proses peralihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu secara adil dan proporsional.
Sementara tuntutan ketiga adalah penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai perlakuan diskriminatif dalam kebijakan anggaran yang berkaitan dengan proses peralihan status PPPK paruh waktu.
Tiga tuntutan tersebut kemudian menjadi perhatian menjelang agenda yang akan berlangsung pada 7 Oktober 2026.
Pemerintah Sudah Bicara soal Guru PPPK Paruh Waktu
Di tengah tuntutan tersebut, pemerintah sebelumnya telah memberikan penjelasan mengenai masa depan guru PPPK paruh waktu.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa guru yang berstatus PPPK paruh waktu akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027.
Baca Juga: 240 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Berpeluang Diangkat Jadi Penuh Waktu Mulai 2027 Tanpa Tes Ulang!
Proses tersebut juga disebut tidak melalui tes ulang, karena para guru tersebut sebelumnya telah mengikuti rangkaian seleksi untuk menjadi PPPK.
Informasi serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani. Ia menyebut proses pengalihan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu dilakukan tanpa tes, dengan proses yang berlangsung mulai Januari 2027 hingga 2029.
Artinya, sudah terdapat penjelasan pemerintah dan DPR mengenai rencana peralihan untuk guru PPPK paruh waktu.
Namun, hal tersebut belum otomatis berarti seluruh PPPK paruh waktu dari semua jabatan langsung berubah status menjadi penuh waktu pada 2027.
Mengapa PPPK Paruh Waktu Menunggu Kepastian?
Persoalan status menjadi perhatian karena skema PPPK paruh waktu tidak hanya berkaitan dengan guru.
Ketentuan mengenai PPPK paruh waktu mencakup sejumlah jabatan nonmanajerial, termasuk bidang pendidikan, kesehatan, serta berbagai jabatan teknis dan operasional.
Karena itu, PPWI meminta adanya kebijakan yang memberikan kepastian bagi seluruh kelompok tersebut.
Bagi para PPPK paruh waktu, kepastian mengenai status kepegawaian juga berkaitan dengan aspek pendapatan, masa kerja, serta hak dan kewajiban sebagai bagian dari aparatur pemerintah.
Dalam aturan mengenai PPPK paruh waktu, pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu berkaitan dengan sejumlah tahapan dan pertimbangan, termasuk kebutuhan serta kemampuan anggaran dan evaluasi kinerja.
Apakah Semua PPPK Paruh Waktu Otomatis Menjadi Penuh Waktu pada 2027?
Pertanyaan ini menjadi salah satu hal yang paling banyak ditunggu.
Untuk guru PPPK paruh waktu, pemerintah telah menyampaikan rencana peralihan menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027 dan dilakukan tanpa tes.
Sementara untuk PPPK paruh waktu pada jabatan lainnya, PPWI masih mendorong pemerintah agar memberikan kepastian mengenai mekanisme dan jadwal peralihannya.
Dengan demikian, informasi mengenai PPPK paruh waktu perlu dilihat berdasarkan jabatan, instansi, kebutuhan formasi, anggaran, serta ketentuan yang berlaku.
Belum tepat apabila seluruh PPPK paruh waktu dari semua profesi disebut otomatis berubah menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.
Menunggu Kebijakan Pemerintah Berikutnya
Memasuki 2027, persoalan peralihan status PPPK paruh waktu diperkirakan masih menjadi perhatian para pegawai yang masuk dalam skema tersebut.
Tuntutan PPWI menunjukkan bahwa kelompok PPPK paruh waktu menginginkan adanya kepastian mengenai masa depan status kepegawaiannya.
Di sisi lain, pemerintah telah memberikan sinyal yang lebih jelas untuk guru PPPK paruh waktu melalui rencana peralihan mulai Januari 2027. (sls)
Editor : Baskoro Septiadi