RADARSEMARANG.ID — Dilansir dari situs rumahpendidikan.kemendikdasmen, mulai tahun 2026, Pengelolaan Kinerja di Ruang GTK akan mencakup lebih banyak guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia.
Guru dan kepala sekolah yang bekerja di sekolah swasta kini bisa menjalani Pengelolaan Kinerja melalui Ruang GTK.
Prosesnya tetap mudah, bermakna, dan berkualitas.
Pengelolaan kinerja dilakukan satu kali dalam setahun, tanpa perlu mengunggah dokumen.
Fokusnya adalah pada peningkatan praktik kerja yang bisa memberikan dampak nyata.
Untuk mengetahui peran, tahapan, dan panduan lengkap terkait Pengelolaan Kinerja 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah secara resmi melepas jadwal dan aturan terbaru Pengelolaan Kinerja Pendidik 2026 melalui Kepmendikdasmen Nomor 271/O/2025.
Aturan ini menegaskan mekanisme pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang lebih sederhana dan terintegrasi melalui platform Ruang GTK bagi guru ASN di sekolah negeri maupun swasta.
Aturan baru SKP 2026 yaitu Tidak Ada Unggah Dokumen Pemerintah melakukan penyederhanaan besar-besaran dalam prosedur birokrasi pendidikan mulai tahun depan.
Melalui prinsip “Mudah, Bermakna, dan Bermutu”, pengelolaan kinerja guru sekarang dirancang agar tidak melelahkan pendidik dengan urusan administratif yang rumit.
Salah satu perubahan utama dalam aturan baru ini adalah penghapusan keharusan mengunggah dokumen bukti pendukung bagi guru dan kepala sekolah.
Sebagai penggantinya, atasan hanya perlu melakukan konfirmasi langsung mengenai ketersediaan dokumen akuntabilitas di satuan pendidikan masing-masing.
Selain itu, siklus pengelolaan kinerja hanya dilakukan satu kali dalam setahun.
Penilaian tidak lagi berbasis pada akurasi poin, tetapi fokus pada dampak peningkatan kualitas pembelajaran di kelas.
Jadwal Lengkap Tahapan Kinerja 2026
Berdasarkan aturan terbaru, proses pengelolaan kinerja dibagi menjadi beberapa fase penting yang dimulai sejak awal tahun.
Berikut rincian jadwal dan tahapannya:
1. Tahap Pra-Perencanaan
Sebelum memasuki siklus utama, satuan pendidikan dan dinas pendidikan wajib melakukan pembaruan data kedudukan di unit organisasi (Unor) serta data kepegawaian.
Pada tahap ini, operator sekolah akan menyusun Tim Kinerja agar alur penilaian berjalan lancar.
2. Tahap Perencanaan (Januari 2026)
Pada bulan Januari 2026, guru mulai menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui platform Ruang GTK.
Guru diwajibkan memilih satu indikator praktik kerja, menentukan fokus perilaku kerja, serta merencanakan kegiatan pengembangan kompetensi yang relevan.
3. Tahap Pelaksanaan dan Penilaian
Fase pelaksanaan mencakup dialog persiapan, observasi kegiatan mengajar oleh atasan, hingga sesi refleksi lanjutan.
Setelah semua tahapan selesai, Pejabat Penilai Kinerja akan menentukan predikat kinerja tahunan yang kemudian otomatis masuk ke sistem e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Aturan tahun 2026 juga memperluas kelompok pendidik yang wajib menggunakan platform Ruang GTK.
Sebelumnya hanya mencakup ASN di sekolah negeri, kini kewajiban tersebut berlaku juga untuk:
- Guru dan Kepala Sekolah ASN yang bertugas di sekolah swasta.
- Guru Pendidikan Khusus (GPK) yang bekerja di Unit Layanan Disabilitas daerah.
- Struktur Penilai Juga Segera Ditentukan.
Struktur penilai telah ditetapkan secara jelas.
Untuk guru ASN, penilai kinerjanya adalah Kepala Sekolah.
Sementara itu, untuk Kepala Sekolah ASN, penilaiannya dilakukan oleh Kepala Dinas dengan bantuan Pengawas Sekolah yang tergabung dalam Tim Kinerja. (fal)
Editor : Baskoro Septiadi