RADARSEMARANG.ID, SEMARANG - Rangkaian Milad ke-61 tahun, Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, hari ini Sabtu (20/5/2024) digelar International Confrence on Cyber Scurity Based on Pancasila Justice and Sustainable Development.
Atau Seminar Internasional tentang Keamanan Cyber Berdasarkan Keadilan Pancasila dan Pembangunan Berkelanjutan.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Prodi Magister (S2) Ilmu Hukum.
Konferensi internasional tersebut dibuka oleh Rektor Unissula Prof Dr Gunarto SH MH.
Baca Juga: Profesi Ners Unissula Cetak Lulusan Terbanyak
Baca Juga: Hakim Agung Pelestari Lingkungan Raih Gelar Guru Besar di Unissula
Dekan FH Unissula Dr Jawade Hafidz SH MH mengatakan, tema ini adalah tema yang aktual.
Pasalnya cyber scurity, adalah persoalan fundamental. Bagaimana suatu negara mengamankan data-data yang cukup penting, di antaranya dokumen negara.
”Dalam hal ini, Prodi S2 Ilmu Hukum menginisiasi tema ini. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran serius dari masyarakat untuk mengamankan data di tengah-tengah perkembangan IT yang pesat. Juga bagaimana data-data elektronik tidak mudah diretas," jelasnya.
"Hal ini mengingat saat ini marak terjadinya apa yang dinamakan cyber crime, yakni tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet untuk mencuri data-data penting baik itu data seseorang atau negara,” tambajnya.
Sementara itu, Ketua Prodi S2 Imu Hukum FH Unissula, Dr Denny Suwondo SH MH mengatakan, seminar internasional dengan menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten ini dapat menambah wawasan mahasiswanya, terkait dengan cybercrime, khususnya dari pandangan sisi hukum.
Hal ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai cyber law, cyber security, dan perlindungan data-data penting milik negara ataupun perseorangan.=
Hadir sejumlah narasumber, di antaranya adalah Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia, Semuel Abrijani Pangerapan.
Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan, di era digital saat ini, dimana tidak ada batasan informasi via internet antar negara. Mengingat 221 miliar penduduk dunia saat ini mengakses internet.
Di Indonesia, sebanyak 80 persen warga negaranya telah memanfaatkan internet, dengan rata-rata waktu mengaksesnya tercatat 7 jam 38 menit dalam 24 jam.
”Tidak dipungkiri, kebocoran data di era digital berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Diantaranya penipuan, pencurian data-data penting dan lainnya. Masyarakat yang tidak tahu, rawan terkena penipuan digital. Misalnya penipuan ini dan itu lewat WhatsApp dan media sosial lainnya,” jelasnya.
Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah Indonesia terus menjaga dan mengatur ruang digital dengan peraturan-peraturan yang dibuat. Juga memberi literasi ke masyarakat dan proteksi beberapa lini ruang digital agar ruang digital bisa dimanfaatkan dengan baik dan bermanfaat.
”Misalnya, bekerjasama dengan semua operator seluler, memasang alat dan sistem dari serangan cyber crime, baik dari sistemnya, ideologi. Dan pastinya, negara memiliki peran untuk membuat payung hukum dalam upaya perlindungan data pribadi warganya,” jelasnya.
Hadir pula dalam kesempatan ini sebagai narasumber, Prof Yuzuru Shimada dari International Development of Nagoya University, Prof Bobur Sobirov PhD dan Jasur Ekhsonov MBA PhD dari Tashkent State University of Economics Uzbekistan, Prof Madya Dr Nik Salida Suhaila Nik Saleh yang merupakan Dekan University Sains Islam Malaysia, dan guru besar dari Fakultas Hukum Unissula Prof Dr Sri Endah Wahyuningsih SH MHum.
Hadir juga Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Unissula Dr Andre Winjaya Laksana SH MH dan Ketua Pembina Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Drs Azhar Combo.
Seperti diketahui, FH Unissula berdiri pada 20 Mei 1963, yang praktis tahun ini berusia 61 tahun. Dalam Milad ke-61 tahunnya, FH Unissula mengusung tema ‘Mengabdi dan Menginspirasi Negara’.
FH Unissula sendiri memiliki empat prodi yakni S1 Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan (MKn), Magister Ilmu Hukum, dan S3 Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH).
Seluruh prodi tersebut berhasil terakreditasi Unggul oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan berhasil meraih akreditasi Internasional dengan nilai Premier (A) dari badan akreditasi internasional, Accreditation Service of International School, Colleges & University (ASIC), dari Inggris. (fgr/web)
Editor : Tasropi