Data dukung antara lain dari Bapelitbangda, Dinpertan Pangan, DinPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perumahan dan Peemukiman, Dinpermades P2KB, Kantor Pertanahan dan stakeholder lainnya.
Kabid Tata Ruang dan Pertanahan, Naning Prihatiningrum mengatakan, sejumlah OPD diundang khusus untuk koordinasi penyelesaian LSD yang ada di wilayah Kabupaten Demak.
"Koordinasi ini sebagai tindaklanjut dari hasil verifikasi aktual tim verifikasi dan klarifikasi LSD dari Kementerian ATR/BPN terhadap rencana tata ruang (RTR),"ujarnya. Koordinasi juga untuk membahas kesepakatan penyelesaian LSD tersebut.
Menurutnya, sebagaimana yang terjadi di daerah lain, Kabupaten Demak mengalami permasalahan yang sama. Yaitu, adanya perbedaan penetapan kawasan yang sudah ditetapkan oleh Pemkab Demak melalui Perda RTRW Nomor 1 Tahun 2020 dengan SK Menteri ATR tahun 2021 tentang penetapan LSD.
"Meski kita telah menetapkan RTRW, maka harusnya LSD ditetapkan berdasarkan apa yang ditetapkan dalam perda. Namun, penetapan oleh LSD juga bukan tanpa dasar. Maka, perlu kesepakatan soal LSD inj,"katanya.
Kepala Dinputaru, Ahmad Sugiarto mengatakan, para kepala OPD dan pejabat pendamping turut hadir dalam koordinasi itu untuk memastikan kelengkapan data pendukung. Selain itu, agar dapat memahami pengembangan kawasan sesuai aturan yang berlaku.
"Kita minta bantuan kepada OPD dan mitra kaitannya dengan data dukung untuk digunakan sebagai bukti klarifikasi LSD,"ujarnya. Data dukung antara lain, foto eksisting yang menunjukkan bahwa LSD realitasnya bukan lahan sawah sehingga diusulkan untuk dikeluarkan dari LSD. (hib/web/bas) Editor : Agus AP