RADARSEMARANG.ID, DEMAK-DPRD Demak mengingatkan Pemkab Demak agar serius menangani bencana banjir yang kerap terjadi tiap tahun.
Bencana tahunan ini sebetulnya telah bisa dibaca atau diprediksi melalui Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Dengan demikian, dampak bencana banjir bisa diantisipasi.
Ketua DPRD Demak, H Zayinul Fata menyampaikan, ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir di sejumlah daerah di Jawa Tengah karena curah hujan yang tinggi disertai angin kencang berpotensi terjadi di 27 daerah termasuk Demak.
Dia mencontohkan, pada Rabu (16/1/2025) lalu, terjadi banjir rob terjadi di Sayung Demak dengan ketinggian 40 cm hingga 60 cm. Kondisi ini berdampak pada terganggunya perekonomian masyarakat.
Tidak hanya itu. Juga terjadi banjir di 10 desa di Kecamatan Bonang yang terendam banjir rob mencapai ketinggian 50 cm. Banjir rob terjadi hampir tiap hari di pesisir Demak.
Yang terbaru, banjir di Desa Tlogoweru, Kecamatan Guntur akibat jebolnya tanggul Sungai Cabean dan jebolnya tanggul Sungai Tuntang di wilayah Mintreng Kecamatan Kebonagung, Selasa (21/1/2025).
DPRD meningatkan Pemkab Demak untuk serius menanggulangi banjir jangan sampai terjadi lagi seperti pada Maret 2024 yang melumpuhkan Demak dan menjadi banjir terparah dalam 30 tahun terakhir.
“Kami DPRD Demak sangat prihatin atas musibah banjir yang terjadi dan sekali lagi menginggatkan agar pemerintah daerah serius menanggulangi masalah banjir. Tidak hanya penanganan saat terjadinya banjir tapi juga serius mempersiapkan rencana kontijensi untuk memitigasi risiko terjadinya banjir demak dimasa mendatang” kata Zayinul Fata yang juga ketua DPC PKB Demak ini.
Zayin mengatakan, setidaknya perlu upaya mitigasi banjir yang harus dilakukan oleh Pemkab Demak. Yaitu mulai soal pengelolaan tata ruang dan lingkungan yang baik.
Kemudian, pembuatan peta wilayah rawan banjir, edukasi masyarakat tentang bahaya banjir, serta mempersiapkan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dengan mempersiapkan upaya preemptif dan preventif dalam penangangan banjir.
Preemptif adalah upaya pencegahan atau memberikan himbauan. Sedangkan, preventif yaitu pencegahan serta sosialisasi maupun penyuluhan untuk mengedukasi masyarakat.
“Kami melihat anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Demak ini masih kecil sekali. Perlu koordinasi yang serius antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) untuk mempersiapkan program penanggulangan banjir yang memadai dan komprehensif sehingga Demak bisa menyelesaikan masalah tahunan yang berulang yaitu banjir rob” ujar nya.
Berdasarkan PP 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, setidaknya ada beberapa jenis dana penanggulangan bencana yang disediakan pemerintah.
Diantaranya, dana kontijensi bencana. Yaitu, dana yang dicadangkan untuk menghadapi keungkinan terjadinya bencana tertentu.
Kemudian, ada dana siap pakai. Ini adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
Lalu, ada dana bantuan sosial berpola hibah. Yakni, dana yang disediakan pemerintash kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana.
“DPRD akan mendukung setiap upaya Pemkab untuk menanggulangi bencana banjir di Demak. Sebab, ini menjadi tugas bersama tidak hanya eksekutif tapi juga legislatif,"katanya.
Menurutnya, jika nantinya dibutuhkan, DPRD akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan BNPB untuk dapat membantu Pemkab Demak dalam menyelesaikan masalah banjir.
Ini agar masyarakat tidak lagi takut banjir saat musim hujan datang.
"Semua ini kami lakukan demi masyarakat demak”ungjap Zayin. (hib)
Editor : Tasropi