Buruh Berharap UMP Jateng 2027 Naik 14 Persen

Khafifah Arini Putri • Dipublikasikan Sabtu, 21 November 2026 | 04:48 WIB
Demo buruh desak kenaikan UMP 2027 di depan Kantor Gubernur Jateng, Kamis (12/11) lalu.
Demo buruh desak kenaikan UMP 2027 di depan Kantor Gubernur Jateng, Kamis (12/11) lalu.

 

RADARSEMARANG.ID - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 memasuki batas akhir. Pemerintah memberikan tenggat waktu kepada seluruh gubernur untuk menetapkan UMP paling lambat 21 November 2026. Namun, hingga kini, Jumat (20/11), besaran UMP Jawa Tengah belum diumumkan. Penetapannya masih menunggu keputusan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

Di tengah penantian tersebut, buruh berharap kenaikan UMP tahun 2027 mencapai 14 persen. Jika usulan itu dikabulkan, UMP Jateng yang pada 2026 sebesar Rp 2.327.386,07 akan naik menjadi Rp 2.653.220,12. Artinya, ada tambahan Rp 325.834,05 dibandingkan tahun ini.

Ketua PD FSPTI-SPSI Jateng Gideon Suhartoyo mengatakan, Dewan Pengupahan Provinsi telah menyelesaikan pembahasan UMP 2027. Hasilnya, terdapat tiga usulan besaran upah dari unsur serikat pekerja, pakar dan eksekutif, serta pengusahaan.

Baca Juga: UMP Jakarta 2027 Tembus Rp6,13 Juta, Berapa Jika Semua Daerah Naik 7,1 Persen? Ini Perhitungannya

Ia menjelaskan dari unsur serikat buruh mengajukan UMP Jateng Rp. 3.179.065, naik 36 persen dengan pencapaian KHL 85 persen. Kemudian dari unsur pakar dan eksekutif mengajukan usulan UMP sebesar Rp. 2.655.454, naik 14 persen dengan capaian KHL 71 persen. Lalu dari unsur pengusaha mengajukan UMP Rp. 2.539.512, aik 9,11 persen dengan capaian KHL 67 persen.

Dari tiga usulan tersebut, pihaknya berharap gubernur mempertimbangkan angka tengah. Besaran kenaikan 14 persen dinilai sudah cukup mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pengusaha.

"Kalau harapan kita, dapat yang di garis tengah  sudah cukup ya (naik) 14 persen," ujarnya saat dihubungi Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (20/11).

Menurutnya, keputusan akhir tetap berada di tangan gubernur. Pihaknya berharap besaran yang ditetapkan tidak terlalu jauh dari usulan tengah tersebut.

"Selanjutnya terserah gubernur untuk mentapkannya memilih yang mana," bebernya.

Sementara Kepala Disnakertrans Jateng Ahmad Aziz belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait besaran UMP yang akan ditetapkan. Pemprov Jateng masih menunggu keputusan gubernur sebelum mengumumkan hasilnya.

"Tunggu penetapan gub (Gubernur Jateng) dan rilis," katanya.

Sebelumnya Aziz menyebut, pembahasan upah minimum 2027 belum bisa dilakukan karena pemerintah daerah masih menunggu data dari pemerintah pusat. Data tersebut meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi hingga KHL yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Kendati demikian sejumlah aspirasi dari federasi dan koalisi serikat pekerja telah diterima Pemprov Jateng. Seluruh usulan tersebut akan menjadi bahan kajian sebelum pemerintah mengambil keputusan.

Terkait besaran upah yang dinilai belum mencukupi kebutuhan pekerja, pihaknya mengaku akan menyampaikan persoalan tersebut dalam koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Baca Juga: Jadwal Resmi UMP dan UMK 2027 Ditetapkan Paling Lambat 21 dan 25 November 2026

"Besok kita sampaikan terkait dengan upah yang diterima oleh buruh sebagian di Jawa Tengah ini yang masih di bawah tiga juta," akunya.

Sebelumnya, tuntutan kenaikan upah juga disuarakan Koalisi Militan Buruh Jawa Tengah (KOMBAT) dalam aksi di depan Kantor Gubernur Jateng, Kamis (12/11) lalu. Mereka meminta pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Bahkan, buruh mengusulkan UMP Jateng 2027 mencapai Rp 3,7 juta. Mereka menilai upah saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya.

Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Tengah Maksuri mengatakan, rendahnya upah membuat sebagian pekerja harus mencari penghasilan tambahan setelah pulang bekerja.

"UMP Provinsi pinginnya Rp 3,7 juta (2027)," katanya saat ditemui di sela-sela aksi. (kap)

Editor : Baskoro Septiadi
Upah Minimum Provinsi Ahmad Luthfi JAWA TENGAH