RADARSEMARANG.ID – Guru honorer yang belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih memiliki kesempatan memperoleh sejumlah hak dan bantuan dari pemerintah pada 2026. Di tengah proses penataan tenaga non-ASN, pemerintah tetap menyiapkan berbagai kebijakan untuk menjaga kesejahteraan guru yang selama ini menjalankan tugas pendidikan di sekolah negeri maupun swasta.
Kabar ini menjadi perhatian bagi tenaga pendidik yang hingga sekarang belum mendapatkan kepastian pengangkatan sebagai ASN. Sebab, status belum menjadi PPPK bukan berarti seluruh kesempatan memperoleh bantuan pemerintah otomatis tertutup.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengumumkan sejumlah program peningkatan kesejahteraan guru non-ASN pada 2026. Program tersebut mencakup bantuan insentif bulanan, Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), serta kesempatan mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Bahkan, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp14 triliun untuk berbagai tunjangan bagi guru non-ASN pada 2026. Kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap tenaga pendidik yang belum memiliki status aparatur sipil negara, tetapi tetap berkontribusi dalam kegiatan belajar mengajar.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN.
Dalam siaran pers Nomor 58/sipers/A6/I/2026 tertanggal 26 Januari 2026, Kemendikdasmen menyampaikan bahwa pemerintah menganggarkan lebih dari Rp14 triliun untuk aneka tunjangan guru non-ASN.
Kebijakan tersebut mencakup peningkatan bantuan insentif, penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, serta perluasan kesempatan mengikuti program sertifikasi pendidik.
Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kepastian status dan perlindungan guru non-ASN agar mereka tetap dapat menjalankan tugas secara profesional.
Dengan demikian, guru honorer yang belum diangkat PPPK perlu memahami bahwa terdapat beberapa program yang dapat diperjuangkan sesuai status kepegawaian, kualifikasi pendidikan, data administrasi, dan persyaratan masing-masing bantuan.
Salah satu kabar penting bagi guru honorer pada 2026 adalah kenaikan bantuan insentif dari pemerintah. Kemendikdasmen menetapkan peningkatan insentif guru non-ASN dari sebelumnya Rp300.000 menjadi Rp400.000 per orang setiap bulan.
Kebijakan tersebut diumumkan secara resmi pada Januari 2026. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,8 triliun dengan sasaran sebanyak 377.143 guru penerima.
Baca Juga: Nasib Guru Non ASN 2027 Mulai Terungkap, Ini yang Perlu Diketahui Guru Honorer
Kenaikan ini menjadi tambahan dukungan bagi guru non-ASN, terutama mereka yang belum memiliki sertifikat pendidik dan belum memperoleh tunjangan profesi.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga menyampaikan pernyataan mengenai peningkatan kesejahteraan guru dalam keterangan kepada awak media pada 27 Februari 2026.
“Dari tahun 2005 sampai 2025, ada namanya insentif. Dan baru naik di zaman Presiden Prabowo menjadi Rp400 ribu,” ujar Teddy sebagaimana disampaikan melalui keterangan resmi Sekretariat Negara.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan insentif merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat dukungan terhadap tenaga pendidik.
Meski demikian, insentif Rp400.000 tidak otomatis diterima seluruh guru honorer. Penerima harus memenuhi kriteria dan ketentuan administrasi yang ditetapkan Kemendikdasmen.
Karena itu, guru perlu memastikan status keaktifan mengajar, kelengkapan data Dapodik, serta persyaratan lainnya sesuai petunjuk teknis yang berlaku.
Selain insentif bulanan, guru honorer yang belum diangkat PPPK juga berpeluang mendapatkan Tunjangan Profesi Guru. Pada 2026, besaran TPG bagi guru non-ASN yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebesar Rp2 juta per bulan.
Nominal tersebut meningkat dibandingkan ketentuan sebelumnya yang sebesar Rp1,5 juta per bulan. Namun, terdapat persyaratan penting yang harus diperhatikan. TPG bukan bantuan yang diberikan secara otomatis kepada seluruh guru honorer.
Guru harus mempunyai sertifikat pendidik dan memenuhi ketentuan administrasi, beban kerja, serta persyaratan lain sesuai regulasi penyaluran tunjangan.
Bagi guru non-ASN yang telah mempunyai penyetaraan atau inpassing, besaran tunjangan profesi disesuaikan dengan gaji pokok yang tercantum dalam surat keputusan inpassing.
Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada guru honorer yang telah memenuhi kualifikasi profesional untuk memperoleh tambahan kesejahteraan.
Dalam informasi resmi Kemendikdasmen mengenai kesejahteraan guru pada 2026, pemerintah juga menjelaskan bahwa penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru non-ASN dilakukan setiap bulan. Perubahan mekanisme penyaluran ini diharapkan membantu guru memperoleh haknya secara lebih teratur.
Bantuan berikutnya yang perlu diketahui adalah Tunjangan Khusus Guru atau TKG. Pada 2026, pemerintah menganggarkan TKG dengan besaran Rp2 juta per orang setiap bulan bagi guru non-ASN yang memenuhi persyaratan.
TKG merupakan dukungan pemerintah bagi guru yang melaksanakan tugas di daerah khusus sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya, tidak semua guru honorer dapat menerima tunjangan tersebut. Penetapan penerima mempertimbangkan lokasi penugasan, status guru, serta persyaratan administrasi yang telah ditentukan pemerintah.
Baca Juga: Nasib Guru Honorer pada 2027, Peluang Menjadi ASN, Kepastian Mengajar, dan Penghasilan
Program ini menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap guru yang menjalankan tugas pendidikan di wilayah dengan kondisi geografis maupun sosial yang memiliki tantangan tersendiri.
Bagi guru honorer yang bertugas di daerah khusus, informasi mengenai kelayakan penerima TKG perlu diperiksa melalui satuan pendidikan dan layanan resmi Kemendikdasmen.
Guru honorer yang belum mendapatkan sertifikasi juga memiliki kesempatan meningkatkan kompetensi melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Kemendikdasmen memberikan akses bagi guru non-ASN untuk mengikuti PPG, termasuk melalui jalur PPG Guru Tertentu maupun PPG Calon Guru sesuai persyaratan program.
Sertifikat pendidik menjadi salah satu persyaratan penting untuk memperoleh TPG. Dalam siaran pers Januari 2026, Kemendikdasmen menyampaikan bahwa lebih dari 750.000 guru non-ASN telah mengikuti PPG sepanjang 2024 hingga 2025 melalui berbagai jalur yang tersedia.
Pemerintah menegaskan bahwa kesempatan mengikuti PPG merupakan upaya memberikan kesempatan yang setara kepada guru untuk memperoleh pengakuan profesional.
Dengan memiliki sertifikat pendidik, guru non-ASN yang memenuhi ketentuan lainnya dapat memiliki peluang memperoleh tunjangan profesi.
Karena itu, guru honorer yang belum bersertifikat perlu memperhatikan pengumuman resmi mengenai seleksi, pemanggilan peserta, dan tahapan PPG.
Kepastian penugasan juga menjadi perhatian penting bagi guru honorer yang belum diangkat PPPK. Kemendikdasmen melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2026 memberikan penjelasan mengenai keberlanjutan penugasan guru non-ASN.
Dalam keterangan resmi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikdasmen pada 11 Mei 2026, dijelaskan bahwa guru honorer atau guru non-ASN di sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah masih dapat tetap menjalankan tugas mengajar seperti biasa sampai Desember 2026.
Kementerian juga menegaskan agar satuan pendidikan dan pemerintah daerah tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau merumahkan guru non-ASN yang termasuk dalam ketentuan tersebut.
Baca Juga: Aturan PPPK 2027 Mulai Jadi Sorotan, Nasib Guru Honorer dan 242 Ribu PPPK Paruh Waktu Terungkap
Salah satu persyaratan yang disebutkan adalah guru sudah terdata dalam Dapodik sampai dengan 31 Desember 2026 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Kemendikdasmen tetap memberikan dukungan berupa tunjangan profesi dan/atau insentif sesuai kelayakan penerima.
Sementara itu, pemerintah daerah dapat memberikan penghasilan tambahan berdasarkan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Kebijakan ini menjadi informasi penting bagi guru honorer yang khawatir kehilangan kesempatan mengajar akibat belum memperoleh pengangkatan PPPK.
Namun, ketentuan tersebut perlu dipahami sesuai ruang lingkup surat edaran. Tidak semua guru non-ASN di setiap jenis sekolah otomatis memperoleh perlakuan yang sama.
Selain bantuan kesejahteraan, pemerintah juga mempunyai kebijakan penataan tenaga non-ASN melalui skema PPPK Paruh Waktu. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelumnya menjelaskan bahwa PPPK Paruh Waktu merupakan salah satu solusi bagi tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data BKN dan telah mengikuti tahapan seleksi sesuai ketentuan.
Dalam keterangan resmi BKN pada 23 Januari 2025, pemerintah menjelaskan bahwa skema tersebut mencakup sejumlah jabatan, termasuk guru dan tenaga kependidikan.
Ketentuan mengenai PPPK Paruh Waktu kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
Peraturan yang berlaku sejak 26 Juni 2026 tersebut mengatur pengadaan, perjanjian kerja, hak dan kewajiban, pemberhentian, hingga kemungkinan pengalihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK.
Hal yang perlu diperhatikan, tidak semua guru honorer otomatis dapat diangkat melalui skema tersebut. Prosesnya tetap mengikuti ketentuan kepegawaian, kebutuhan instansi, dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Guru yang ingin mengetahui status penataan tenaga non-ASN dapat berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah atau badan kepegawaian sesuai kewenangannya.
Baca Juga: Guru Honorer Tak Perlu Cemas, Ini Kebijakan Terbaru Dana BOS untuk Tahun 2027
Guru yang telah memperoleh penetapan sebagai PPPK Paruh Waktu mempunyai status berbeda dibandingkan guru honorer biasa. Hak penghasilan PPPK Paruh Waktu diatur melalui ketentuan kepegawaian dan perjanjian kerja dengan instansi pemerintah.
Besaran penghasilan tidak dapat disamaratakan untuk seluruh guru karena mempertimbangkan ketentuan yang berlaku serta kondisi pengangkatan masing-masing.
Kemendikdasmen juga telah memberikan kebijakan relaksasi pembiayaan melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk mendukung pembayaran penghasilan guru dan tenaga kependidikan yang diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu pada 2026. Kebijakan tersebut dijelaskan melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut membantu menjaga keberlangsungan layanan pendidikan, termasuk mendukung tenaga pendidik di daerah yang mengalami keterbatasan pembiayaan.
Dengan demikian, guru perlu membedakan antara hak guru honorer non-ASN, hak penerima bantuan pemerintah, dan hak pegawai yang sudah resmi ditetapkan sebagai PPPK Paruh Waktu.
Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan guru honorer adalah kelengkapan data administrasi.Data Dapodik menjadi bagian penting dalam pendataan dan verifikasi berbagai program kesejahteraan guru.
Guru perlu memastikan identitas, status keaktifan mengajar, satuan pendidikan, riwayat pendidikan, dan informasi lain telah tercatat dengan benar. Selain itu, guru yang mengikuti program tunjangan profesi harus memastikan sertifikat pendidik dan persyaratan beban kerja telah sesuai dengan ketentuan.
Untuk bantuan insentif, guru juga perlu memperhatikan persyaratan khusus yang ditetapkan dalam petunjuk teknis tahun anggaran 2026. Informasi mengenai status penerima sebaiknya diperoleh melalui sekolah, dinas pendidikan, serta layanan resmi Kemendikdasmen.
Guru dapat mengakses laman resmi Kemendikdasmen di kemendikdasmen.go.id dan pusat informasi layanan pendidikan di puslapdik.kemendikdasmen.go.id. Sementara itu, informasi mengenai status kepegawaian dan penataan PPPK dapat dipantau melalui bkn.go.id dan menpan.go.id.
Baca Juga: Kabar Baik Guru Honorer! Rekrutmen CPNS Guru 2027 Disiapkan, Segini Kebutuhan Nasionalnya
Guru juga perlu berhati-hati terhadap informasi bantuan yang meminta pembayaran biaya administrasi atau menjanjikan pengangkatan PPPK secara instan.
Berbagai program pemerintah pada 2026 menunjukkan bahwa guru honorer yang belum diangkat PPPK masih mempunyai peluang mendapatkan dukungan kesejahteraan. Namun, setiap program mempunyai sasaran, persyaratan, dan mekanisme penyaluran yang berbeda.
Insentif Rp400.000 per bulan ditujukan kepada guru non-ASN yang memenuhi kriteria penerima. TPG Rp2 juta per bulan mensyaratkan kepemilikan sertifikat pendidik dan pemenuhan ketentuan lainnya.
Sementara itu, TKG diberikan kepada guru yang memenuhi kriteria penugasan di daerah khusus. Kesempatan mengikuti PPG juga menjadi jalur penting untuk meningkatkan kompetensi dan memperoleh sertifikasi profesi.
Di sisi lain, kebijakan penugasan guru non-ASN hingga Desember 2026 memberikan kepastian keberlanjutan tugas bagi guru yang masuk dalam cakupan surat edaran pemerintah.
Seluruh kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kesejahteraan guru tidak hanya dilakukan melalui pengangkatan menjadi ASN, tetapi juga melalui berbagai program bantuan dan tunjangan.
Bagi guru honorer yang masih menunggu kepastian status PPPK, memahami setiap hak dan persyaratan menjadi langkah penting agar kesempatan memperoleh bantuan pemerintah tidak terlewatkan.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi