RADARSEMARANG.ID – Pemerintah terus mempercepat transformasi digital dalam penyaluran perlindungan sosial (Perlinsos). Salah satu hal yang kini menjadi perhatian masyarakat adalah aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang digunakan untuk mendukung proses verifikasi identitas dalam sistem pendaftaran Perlinsos Digital.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola bantuan sosial (bansos), mulai dari proses pendaftaran, pencocokan identitas, pemutakhiran data, hingga pemeriksaan kelayakan calon penerima manfaat. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, masyarakat diharapkan lebih mudah mengakses layanan perlindungan sosial tanpa harus melewati prosedur administrasi yang panjang.
Keberadaan IKD menjadi penting karena pemerintah mulai menghubungkan data kependudukan dengan berbagai basis data kementerian dan lembaga. Melalui mekanisme tersebut, identitas masyarakat dapat diverifikasi secara digital sehingga mengurangi risiko kesalahan pencatatan, data ganda, maupun penyalahgunaan identitas dalam proses pendaftaran bantuan.
Portal resmi Perlinsos Digital bahkan telah menyediakan mekanisme masuk menggunakan IKD. Pada halaman portal Perlinsos Kementerian Sosial, masyarakat diarahkan untuk memilih menu masuk dengan IKD. Sistem tersebut digunakan untuk memastikan keaslian identitas pengguna sebelum mengakses layanan yang tersedia.
Dalam keterangannya pada portal resmi Perlinsos, pemerintah menjelaskan bahwa IKD diperlukan untuk memastikan keaslian identitas masyarakat. Warga yang belum mempunyai akun IKD diarahkan terlebih dahulu mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital dan melakukan pendaftaran.
Artinya, masyarakat yang ingin memanfaatkan jalur pendaftaran mandiri perlu memperhatikan kesiapan identitas digitalnya. Aktivasi IKD menjadi salah satu langkah yang dapat dipersiapkan sejak dini agar proses pengajuan melalui portal pemerintah dapat berjalan lebih lancar.
Perkembangan tersebut semakin penting setelah pemerintah mempercepat perluasan registrasi Perlinsos Digital sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan program perlindungan sosial pada 2027.
Kementerian Sosial menjelaskan bahwa Perlinsos merupakan serangkaian kebijakan dan program untuk melindungi masyarakat miskin, rentan, serta kelompok yang terdampak risiko sosial akibat tekanan ekonomi maupun bencana sosial.
Melalui portal digital, masyarakat dapat melakukan pendaftaran dan memantau program bantuan sosial secara lebih mudah dan transparan. Dua jenis bantuan yang tercantum dalam portal tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Program Sembako.
Baca Juga: Pengurus RT dan RW di Semarang Kini Jadi Agen Perlinsos, Apa Saja Tugas dan Kewenangannya?
Perubahan sistem ini juga berkaitan dengan arahan pemerintah untuk memperbaiki ketepatan sasaran bantuan. Selama ini, persoalan data penerima yang tidak mutakhir, penerima ganda, hingga masyarakat yang sebenarnya membutuhkan tetapi belum terdata menjadi tantangan dalam pelaksanaan program bansos.
Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Yessi Arnaz Ferari, dalam keterangan resmi pada 6 November 2026 menjelaskan bahwa masyarakat kini dapat mendaftarkan diri dalam sistem perlindungan sosial digital menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Menurut Yessi, proses registrasi dibuat lebih sederhana karena pemerintah mengintegrasikan data dari berbagai kementerian, lembaga, dan instansi terkait.
"Kalau dulu untuk dapat bansos itu banyak sekali itu prosesnya. Nah, dengan digitalisasi perlinsos ini, penerima bansos cukup membawa NIK dan ID Pelanggan PLN saja," jelas Yessi seusai mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlinsos Digital di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa setelah NIK dimasukkan, pemerintah akan melakukan proses integrasi data melalui sistem yang menghubungkan berbagai instansi.
"Prosesnya itu pemohon registrasi hanya meng-input NIK-nya saja. Nah, NIK-nya masuk, biar pemerintah di belakangnya yang akan menginteroperabilitaskan dengan kementerian, lembaga, dan instansi terkait sehingga hasilnya bisa dapat secara instan," imbuhnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi Perlinsos tidak sekadar memindahkan formulir pendaftaran ke internet. Pemerintah juga sedang membangun sistem pertukaran data agar proses pemeriksaan calon penerima dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.
Dalam sistem tersebut, Kemkomdigi mengembangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang berfungsi sebagai penghubung pertukaran data antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Identitas digital dari Dukcapil menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Dengan identitas yang dapat diverifikasi, pemerintah mempunyai dasar untuk mencocokkan data kependudukan dengan informasi sosial ekonomi yang dibutuhkan dalam proses perlindungan sosial.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Mira Tayyiba, juga menjelaskan pentingnya digitalisasi perlindungan sosial untuk mengatasi persoalan data penerima bantuan.
Dalam keterangan resmi Kemkomdigi pada 18 Mei 2026, Mira menyampaikan bahwa data bansos yang belum terintegrasi berpotensi menimbulkan duplikasi dan inkonsistensi.
"Data saat ini masih terfragmentasi, sehingga ada duplikasi dan inkonsistensi. Karena itu, proses verifikasi menjadi panjang dan sering menimbulkan drama bansos setiap tahun," ujar Mira.
Pemerintah kemudian mengembangkan pendekatan Digital Public Infrastructure (DPI) yang mencakup identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital. Pada tahap pengembangan tersebut, identitas digital dan pertukaran data menjadi bagian penting untuk mendukung proses verifikasi penerima manfaat.
Presiden Prabowo Subianto juga pernah menekankan pentingnya digitalisasi perlindungan sosial dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI serta DPD RI, 14 Agustus 2026.
Baca Juga: RT dan RW Jadi Agen Perlinsos, Apakah Mereka Bisa Menentukan Penerima Bansos?
Sebagaimana disampaikan melalui keterangan resmi Kemkomdigi, Presiden menegaskan, Rakyat tidak mampu tidak boleh membayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam penyederhanaan proses pendaftaran dan pemeriksaan bantuan sosial. Pemerintah ingin memastikan masyarakat yang memang membutuhkan tidak terbebani oleh prosedur administrasi yang berulang.
Lantas, bagaimana masyarakat mempersiapkan aktivasi IKD untuk mengakses Perlinsos Digital?
Langkah pertama adalah mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui toko aplikasi resmi pada telepon pintar. Masyarakat perlu memastikan aplikasi yang diunduh merupakan aplikasi resmi yang diterbitkan oleh pemerintah, bukan aplikasi pihak ketiga yang menggunakan nama serupa.
Setelah aplikasi terpasang, calon pengguna dapat mengikuti tahapan pendaftaran dengan memasukkan data yang diminta, seperti NIK, alamat email aktif, dan nomor telepon. Pengguna juga perlu mengikuti proses verifikasi wajah sesuai petunjuk aplikasi.
Tahapan berikutnya adalah melakukan verifikasi dan aktivasi melalui petugas Dukcapil. Masyarakat perlu mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau tempat pelayanan resmi yang menyediakan aktivasi IKD.
Petugas akan membantu proses verifikasi identitas dan pemindaian kode QR untuk mengaktifkan akun. Setelah proses selesai, masyarakat dapat masuk kembali ke aplikasi menggunakan PIN yang telah dibuat.
Penting diperhatikan bahwa aktivasi IKD tidak boleh dilakukan melalui sembarang tautan yang dikirimkan oleh orang tidak dikenal. Masyarakat sebaiknya tidak memberikan PIN, kode verifikasi, maupun informasi pribadi kepada pihak yang mengaku sebagai petugas pemerintah melalui pesan singkat atau telepon.
Ditjen Dukcapil Kemendagri sebelumnya telah mengingatkan adanya penipuan yang mengatasnamakan aktivasi IKD. Dalam surat edaran kepada pemerintah daerah pada 5 Juni 2025, Ditjen Dukcapil menegaskan bahwa aktivasi IKD dilakukan secara tatap muka di Dinas Dukcapil kabupaten/kota, UPT Dinas Dukcapil, atau tempat pelayanan resmi Dukcapil lainnya.
Setelah IKD aktif, masyarakat dapat mempersiapkan proses pendaftaran melalui portal Perlinsos Digital. Calon pengguna perlu memastikan alamat situs yang diakses benar-benar merupakan portal resmi pemerintah, yakni perlinsos.kemensos.go.id.
Pada portal tersebut tersedia pilihan masuk menggunakan IKD. Pengguna mengikuti petunjuk autentikasi yang ditampilkan sistem untuk memastikan identitasnya sesuai dengan data kependudukan.
Baca Juga: Cara Daftar Bansos Lewat Portal Perlinsos 2026, Wajib Siapkan IKD Sebelum Ajukan Bantuan
Selain pendaftaran mandiri, pemerintah juga menyiapkan jalur pendampingan melalui Agen Perlinsos. Skema ini menjadi perhatian karena tidak semua masyarakat mempunyai telepon pintar, memahami teknologi digital, atau sudah mengaktifkan identitas kependudukan digital.
Kementerian Agama dalam keterangan resminya pada 3 Oktober 2026 menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin menjadi Agen Perlinsos perlu memastikan memiliki IKD terlebih dahulu. Calon agen kemudian dapat mengakses portal khusus melalui agent-perlinsos.kemensos.go.id, melengkapi data diri, dan menjalani verifikasi wajah.
Direktur Perlindungan Sosial Mardi menjelaskan bahwa aktivasi IKD merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan calon agen. Ia juga mengingatkan masyarakat agar memastikan alamat situs yang digunakan tidak keliru.
"Untuk mendaftar, dilakukan dengan memasukkan NIK lalu mengisi data asal dari mana. Jadi tidak ada proses yang terbelit-belit," jelas Mardi dalam keterangan yang disampaikan Kementerian Agama.
Mardi juga menegaskan bahwa fungsi agen hanya membantu proses pendaftaran masyarakat. Agen tidak mempunyai kewenangan menentukan seseorang layak atau tidak layak menerima bantuan sosial.
Kementerian Agama turut menjelaskan bahwa penghulu, penyuluh agama, guru, dosen, pembimbing masyarakat, hingga tokoh agama dapat berpartisipasi menjadi Agen Perlinsos. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat tersebut diharapkan membantu warga yang membutuhkan agar tidak tertinggal dalam proses pendataan.
Dalam penjelasan Kementerian Agama pada 6 Oktober 2026, Agen Perlinsos disebut berfungsi sebagai fasilitator, bukan penentu kelayakan penerima bantuan. Keikutsertaan sebagai agen bersifat sukarela, tidak dibayar, serta dilarang memungut biaya atau memanipulasi data pendaftar.
Hal ini penting dipahami masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan sebagai penerima bansos dengan meminta sejumlah uang.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa memiliki IKD atau berhasil melakukan registrasi Perlinsos bukan berarti otomatis ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.
IKD hanya berfungsi sebagai identitas digital untuk mendukung autentikasi dan verifikasi kependudukan. Sementara itu, penentuan penerima bantuan tetap bergantung pada hasil pemeriksaan data sosial ekonomi, kondisi keluarga, kriteria program, serta ketentuan yang berlaku.
Dalam proses tersebut, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data untuk mendukung penyaluran program perlindungan sosial.
Baca Juga: Adu Suzuki Fronx vs Toyota Raize 2026, Mesin Hybrid Lawan Turbo, Siapa Lebih Unggul?
Ketentuan mengenai DTSEN diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Berdasarkan informasi resmi pada laman Cek Bansos Kemensos, DTSEN memuat data individu dan keluarga yang dilengkapi informasi kondisi sosial ekonomi serta peringkat kesejahteraan.
Masyarakat juga perlu memperhatikan sistem desil yang digunakan dalam pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen terbawah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Dalam keterangan pada layanan Cek Bansos, desil bersifat dinamis dan dapat diperbarui apabila kondisi masyarakat tidak sesuai dengan data yang tercatat. Pembaruan dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun mekanisme yang tersedia dalam aplikasi Cek Bansos.
Untuk sasaran PKH dan Program Sembako, keluarga pada desil 1 sampai 4 dapat diusulkan sebagai calon penerima sesuai kriteria dan ketentuan program. Namun, status desil maupun pengajuan tetap bukan jaminan bantuan langsung diberikan.
Karena itu, masyarakat yang sedang mempersiapkan pendaftaran Perlinsos Digital sebaiknya memastikan seluruh data kependudukan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Perubahan alamat, status keluarga, pekerjaan, maupun informasi lain yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian data.
Pemerintah juga terus mendorong perluasan pendataan sebagai persiapan implementasi perlindungan sosial pada 2027. Kementerian Agama menyampaikan bahwa hasil Rapat Tingkat Menteri pada 30 September 2026 membahas percepatan perluasan pendaftaran Perlinsos dan rencana implementasinya pada tahun mendatang.
Dengan demikian, aktivasi IKD menjadi salah satu persiapan penting bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan digital pemerintah, khususnya melalui jalur pendaftaran mandiri Perlinsos.
Masyarakat yang belum memiliki IKD dapat mulai mengurus aktivasi melalui layanan Dukcapil resmi. Sementara warga yang mengalami kesulitan menggunakan layanan digital dapat mencari informasi mengenai pendampingan melalui Agen Perlinsos di wilayah masing-masing.
Pemerintah berharap integrasi identitas digital, pertukaran data antarlembaga, serta pemutakhiran DTSEN dapat memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sosial. Upaya tersebut sekaligus diharapkan mengurangi persoalan data ganda dan memperluas jangkauan masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial.
Bagi masyarakat, hal paling penting saat ini adalah memastikan identitas kependudukan valid, memahami mekanisme registrasi, menggunakan portal resmi, dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. Dengan persiapan tersebut, proses pendataan Perlinsos Digital diharapkan berjalan lebih mudah sekaligus mendukung penyaluran bansos yang semakin transparan dan tepat sasaran.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi