RADARSEMARANG.ID – Memasuki November 2026, nasib guru honorer atau guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) kembali menjadi perhatian. Terlebih, masa penugasan guru non-ASN di sekolah negeri yang selama ini menjadi pegangan pemerintah daerah akan memasuki batas akhir pada 31 Desember 2026.
Kondisi tersebut membuat ribuan guru honorer menaruh harapan terhadap kebijakan pemerintah, terutama mengenai keberlanjutan pekerjaan, kepastian penghasilan, hingga peluang memperoleh status sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Kabar baiknya, guru honorer yang memenuhi ketentuan masih dapat menjalankan tugas mengajar hingga akhir Desember 2026. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menerbitkan kebijakan yang memberikan kepastian penugasan bagi guru non-ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sepanjang 2026.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non-Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2026. Surat edaran ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan penugasan guru non-ASN selama masa transisi penataan tenaga pendidik.
Artinya, berakhirnya tahun 2026 tidak serta-merta membuat kegiatan belajar mengajar harus berhenti atau seluruh guru honorer langsung kehilangan pekerjaan. Pemerintah masih menyiapkan langkah lanjutan agar kebutuhan tenaga pendidik di sekolah tetap terpenuhi sekaligus menyesuaikan tata kelola kepegawaian dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, sebelumnya menegaskan bahwa penerbitan surat edaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian kepada guru non-ASN yang masih menjalankan tugas di sekolah negeri.
Dalam penjelasan resmi kementerian pada Mei 2026, Nunuk menyampaikan bahwa batas Desember 2026 bukan berarti guru non-ASN otomatis tidak diperbolehkan mengajar setelah periode tersebut. Pemerintah, menurut penjelasannya, masih mengupayakan penataan agar kebutuhan guru dan keberlangsungan pembelajaran tidak terganggu.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena persoalan guru honorer tidak hanya berkaitan dengan status pekerjaan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah.
Banyak sekolah negeri masih membutuhkan tenaga pengajar untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran, sementara proses pemenuhan guru melalui jalur ASN membutuhkan perencanaan, formasi, dan mekanisme tersendiri.
Perkembangan terbaru muncul pada Oktober 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan penataan guru mulai 2027. Kebijakan ini menjadi salah satu perkembangan penting bagi tenaga pendidik yang selama ini menunggu kepastian status kepegawaian.
Baca Juga: Aturan PPPK 2027 Mulai Jadi Sorotan, Nasib Guru Honorer dan 242 Ribu PPPK Paruh Waktu Terungkap
Dalam Siaran Pers Kemendikdasmen Nomor 858/sipers/A6/X/2026 yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, pemerintah menyatakan bahwa penataan guru akan mencakup PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu, serta pemenuhan kebutuhan guru melalui rekrutmen CPNS secara bertahap.
Abdul Mu'ti bahkan menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan dispensasi penugasan bagi guru non-ASN agar tetap dapat bekerja setelah 31 Desember 2026. Pernyataan ini menjadi kabar penting karena sebelumnya batas akhir penugasan dalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru honorer.
Dengan adanya rencana dispensasi tersebut, pemerintah menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan guru honorer tidak semata-mata dilakukan dengan menghentikan penugasan. Kebutuhan tenaga pendidik di sekolah tetap menjadi pertimbangan dalam proses penataan status kepegawaian.
Meski demikian, guru perlu memahami bahwa dispensasi penugasan tidak otomatis berarti seluruh guru honorer akan langsung diangkat menjadi ASN atau PPPK. Ada perbedaan antara izin atau kebijakan melanjutkan penugasan dengan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah. Kedua hal tersebut memiliki mekanisme dan ketentuan yang berbeda.
Di sinilah pentingnya membedakan guru non-ASN yang masih berstatus honorer dengan guru yang sudah mendapatkan pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu. Keduanya sama-sama berkaitan dengan penataan tenaga pendidik, tetapi tidak memiliki kedudukan kepegawaian yang sama.
Bagi guru yang masih berstatus honorer, kebijakan dispensasi menjadi salah satu hal yang perlu ditunggu tindak lanjutnya. Pemerintah daerah nantinya perlu menyesuaikan kebijakan penugasan dengan ketentuan resmi yang diterbitkan pemerintah pusat.
Sementara itu, bagi guru yang sudah berstatus PPPK paruh waktu, pemerintah telah menyampaikan rencana perubahan status yang lebih jelas. Dalam rapat kerja bersama Komite III DPD RI pada 6 Oktober 2026, Menteri Abdul Mu'ti menyatakan bahwa guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 melalui mekanisme otomatis tanpa seleksi.
Jumlah guru PPPK paruh waktu yang disebutkan dalam siaran pers tersebut mencapai 242.482 orang. Pemerintah juga menyiapkan pengalihan status mereka menjadi pegawai pemerintah pusat.
Rencana ini tentu menjadi perkembangan besar bagi guru yang sudah masuk dalam skema PPPK paruh waktu. Perubahan status tersebut diharapkan memberikan kepastian kepegawaian sekaligus memperjelas kedudukan guru dalam sistem aparatur negara.
Namun, kebijakan tersebut tidak boleh disalahartikan sebagai pengangkatan otomatis bagi semua guru honorer. Pengumuman pemerintah secara khusus menyebut guru PPPK paruh waktu. Guru yang belum memperoleh status PPPK tetap perlu memperhatikan kebijakan penugasan dan ketentuan lanjutan yang berlaku bagi guru non-ASN.
Baca Juga: Kabar Baik Guru Honorer! Rekrutmen CPNS Guru 2027 Disiapkan, Segini Kebutuhan Nasionalnya
Selain penataan PPPK paruh waktu, pemerintah juga menyiapkan langkah bagi guru PPPK penuh waktu. Berdasarkan keterangan Kemendikdasmen, guru PPPK yang memenuhi persyaratan administrasi akan mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi menjadi guru PNS secara bertahap mulai 2027.
Jumlah guru PPPK yang disampaikan pemerintah mencapai 935.316 orang. Penataan menuju pegawai pemerintah pusat direncanakan berlangsung secara bertahap pada periode 2027 hingga 2029.
Pemerintah juga menyiapkan rekrutmen guru CPNS untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang masih cukup besar. Dalam siaran pers yang sama, disebutkan kebutuhan guru mencapai 464.856 orang. Rekrutmen pertama direncanakan dimulai pada 2027, dengan penugasan awal pada 2028.
Rangkaian kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah sedang melakukan pembenahan tata kelola guru secara bertahap. Persoalannya bukan hanya mengubah status pegawai, tetapi juga memastikan jumlah tenaga pendidik tetap mencukupi untuk melayani peserta didik di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, Kemendikdasmen juga telah menjelaskan bahwa Indonesia masih menghadapi kekurangan sekitar 498.000 guru. Selain itu, sekitar 60.000 hingga 70.000 guru ASN memasuki masa pensiun setiap tahun. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa keberadaan guru non-ASN masih dibutuhkan dalam proses pembelajaran.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam penjelasan kementerian pada Mei 2026, menyampaikan bahwa pemerintah masih menyusun skema terbaik agar guru tetap dapat bekerja dengan menyesuaikan regulasi ASN.
Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan untuk mencari jalan tengah antara kepastian aturan kepegawaian dan kebutuhan riil sekolah. Apabila penataan dilakukan tanpa memperhatikan ketersediaan tenaga pengajar, sekolah yang selama ini mengandalkan guru honorer berpotensi mengalami kekurangan tenaga pendidik.
Persoalan lainnya adalah mengenai penghasilan. Bagi guru honorer, kepastian tetap mengajar tentu harus diikuti dengan kejelasan pembayaran honor, tunjangan, serta sumber anggaran yang digunakan oleh masing-masing pemerintah daerah.
Baca Juga: Bukan Hanya Guru Honorer, Nasib Tenaga Administrasi Sekolah Non ASN pada 2027 Juga Jadi Sorotan
Kemendikdasmen sebelumnya telah menyampaikan bahwa guru non-ASN yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja dapat memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG) sesuai ketentuan. Sementara itu, guru yang belum memenuhi persyaratan TPG atau belum memiliki sertifikat pendidik dapat memperoleh insentif sesuai peraturan yang berlaku.
Pada 2026, pemerintah juga memperkuat dukungan kesejahteraan guru non-ASN. Berdasarkan siaran pers Kemendikdasmen pada 26 Januari 2026, insentif guru non-ASN dinaikkan dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per orang per bulan.
Pemerintah menganggarkan sekitar Rp1,8 triliun untuk insentif tersebut dengan sasaran 377.143 guru. Selain itu, anggaran TPG bagi guru non-ASN juga disiapkan sekitar Rp11,5 triliun untuk 392.870 penerima sesuai persyaratan yang berlaku.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik. Meski demikian, tunjangan profesi maupun insentif tidak boleh dianggap sebagai pengganti kepastian status kepegawaian. Hak penerimaan tetap bergantung pada persyaratan, data, dan ketentuan program masing-masing.
Menjelang Desember 2026, guru honorer perlu memastikan data kepegawaiannya tercatat dengan benar. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan, terutama terkait identitas, satuan pendidikan tempat bertugas, status keaktifan mengajar, serta kelengkapan administrasi.
Guru juga perlu memastikan bahwa sekolah dan pemerintah daerah mengetahui status penugasannya. Apabila terdapat ketidaksesuaian data, sebaiknya segera melakukan koordinasi dengan operator sekolah, kepala sekolah, maupun dinas pendidikan setempat.
Langkah tersebut penting karena kebijakan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan aturan di tingkat pusat. Pelaksanaan penugasan, kebutuhan guru, kemampuan anggaran, dan administrasi kepegawaian juga melibatkan pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
Bagi guru honorer yang belum masuk dalam skema PPPK paruh waktu, perkembangan mengenai dispensasi penugasan setelah 31 Desember 2026 patut menjadi perhatian utama. Mereka perlu mengikuti pengumuman resmi mengenai mekanisme, persyaratan, serta bentuk penugasan yang akan diterapkan pada 2027.
Guru juga sebaiknya tidak langsung mempercayai informasi mengenai pengangkatan massal, penghapusan seluruh guru honorer, maupun pembukaan formasi tanpa dasar pengumuman resmi. Informasi mengenai perubahan status kepegawaian perlu diperiksa melalui Kemendikdasmen, Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan pemerintah daerah.
Sampai November 2026, arah kebijakan pemerintah menunjukkan adanya upaya menjaga keberlangsungan pembelajaran sekaligus menyelesaikan penataan tenaga pendidik. Kepastian bagi guru PPPK paruh waktu telah disampaikan untuk mulai 1 Januari 2027, sedangkan guru non-ASN yang belum berstatus PPPK masih menunggu tindak lanjut skema dispensasi penugasan.
Baca Juga: Nasib Guru Honorer Setelah 31 Desember 2026 Akhirnya Terungkap, Ini Kebijakan Pemerintah
Dengan demikian, Desember 2026 menjadi periode penting bagi perjalanan guru honorer di Indonesia. Batas akhir dalam surat edaran sebelumnya tidak dapat langsung dimaknai sebagai keputusan bahwa seluruh guru honorer harus berhenti mengajar. Pemerintah justru telah menyampaikan rencana dispensasi agar guru non-ASN tetap dapat bekerja setelah tanggal tersebut.
Harapan para guru kini tertuju pada kejelasan aturan pelaksanaan yang memberikan kepastian mengenai penugasan, penghasilan, dan keberlanjutan pekerjaan. Sebab, guru bukan sekadar bagian dari administrasi kepegawaian, melainkan tenaga pendidik yang setiap hari menjalankan tugas penting dalam membangun masa depan generasi bangsa.
Kebijakan penataan guru pada 2027 akan menjadi penentu penting bagi keberlanjutan pekerjaan ribuan tenaga pendidik non-ASN. Pemerintah diharapkan segera memberikan petunjuk teknis yang jelas agar guru, sekolah, dan pemerintah daerah memiliki pegangan yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi