RADARSEMARANG.ID – Pembahasan mengenai aturan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2027 mulai menjadi perhatian para aparatur sipil negara (ASN), termasuk guru PPPK yang ingin mempersiapkan kondisi keuangan menjelang tahun anggaran berikutnya.
Kepastian mengenai besaran gaji pokok, tunjangan, masa kerja, hingga kemungkinan penyesuaian penghasilan menjadi informasi penting yang perlu dipahami sebelum menyusun perencanaan keuangan keluarga.
Hingga 23 Oktober 2026, acuan resmi yang dapat dijadikan dasar untuk memahami gaji PPPK adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sebagaimana telah diubah melalui Perpres Nomor 11 Tahun 2024.
Namun, besaran gaji yang berlaku pada 2027 tetap perlu mengikuti ketentuan resmi yang berlaku pada tahun tersebut. Informasi mengenai kenaikan gaji baru tidak seharusnya dianggap sebagai keputusan final apabila belum ditetapkan melalui regulasi yang berwenang.
Kondisi ini membuat PPPK perlu lebih cermat dalam membaca informasi tentang gaji ASN 2027. Kabar mengenai rencana kenaikan penghasilan, pembahasan anggaran, maupun usulan peningkatan kesejahteraan aparatur tidak otomatis berarti gaji akan bertambah dalam jumlah tertentu.
Ada tahapan kebijakan yang perlu diperhatikan sebelum perubahan nominal gaji benar-benar dapat dijadikan dasar perhitungan penghasilan.
Bagi guru PPPK, kepastian tersebut menjadi semakin penting karena penghasilan bulanan dapat terdiri atas beberapa komponen dengan ketentuan yang berbeda.
Gaji pokok merupakan komponen utama, sedangkan tunjangan mengikuti persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, menghitung penghasilan hanya berdasarkan kabar kenaikan gaji tanpa memeriksa aturan resmi berisiko menimbulkan perkiraan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Baca Juga: Gaji Minimum 2027 Bakal Naik? Ini Aturan Baru yang Wajib Diketahui Pekerja
Aturan gaji PPPK 2027 masih perlu dipastikan melalui regulasi resmi
Perpres Nomor 98 Tahun 2020 menjadi salah satu landasan hukum penggajian PPPK. Peraturan tersebut mengatur bahwa besaran gaji didasarkan pada golongan dan masa kerja golongan.
Selain itu, PPPK yang diangkat dalam jabatan tertentu dapat menerima tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku bagi PNS pada instansi pemerintah tempat mereka bekerja. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Perpres Nomor 11 Tahun 2024.
Perubahan pada 2024 menjadi hal penting yang perlu dipahami ketika membicarakan gaji PPPK pada tahun-tahun berikutnya. Perpres Nomor 11 Tahun 2024 mengubah lampiran Perpres Nomor 98 Tahun 2020 yang memuat ketentuan besaran gaji PPPK.
Dengan demikian, perhitungan gaji tidak seharusnya hanya mengacu pada tabel lama atau informasi yang beredar tanpa mencocokkannya dengan peraturan terbaru yang relevan.
Sampai terdapat ketentuan baru yang secara resmi mengubah besaran gaji untuk 2027, PPPK perlu menggunakan peraturan yang masih berlaku sebagai acuan, dengan tetap memperhatikan kemungkinan terbitnya kebijakan baru.
Hal ini berlaku bagi PPPK guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, maupun pegawai pemerintah lainnya yang status kepegawaiannya menggunakan skema perjanjian kerja.
Prinsip yang perlu dipegang adalah membedakan antara ketentuan yang sudah berlaku dan kebijakan yang masih berupa rencana. Informasi mengenai kemungkinan kenaikan gaji memang patut dipantau, tetapi nominal baru tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan perkiraan atau pernyataan yang belum diikuti ketentuan resmi.
Dalam konteks perencanaan keuangan, pendekatan yang lebih aman adalah menggunakan penghasilan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
Apabila pemerintah kemudian menerbitkan regulasi baru, perhitungan dapat diperbarui sesuai golongan, masa kerja, komponen tunjangan, dan tanggal mulai berlakunya aturan tersebut.
Baca Juga: Apakah Semua Guru Honorer Diangkat PPPK pada 2027? Ini Fakta yang Perlu Diketahui
Besaran gaji pokok PPPK tidak sama untuk setiap pegawai
Salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum menghitung gaji PPPK 2027 adalah perbedaan golongan dan masa kerja golongan. Kedua faktor tersebut menjadi dasar dalam menentukan besaran gaji pokok sebagaimana diatur dalam regulasi penggajian PPPK.
Artinya, dua pegawai yang sama-sama berstatus PPPK belum tentu menerima gaji pokok dengan nominal yang sama. Perbedaan golongan, masa kerja yang diperhitungkan, serta ketentuan kepegawaian masing-masing dapat memengaruhi jumlah yang diterima setiap bulan.
Bagi PPPK yang baru diangkat, informasi mengenai golongan dalam keputusan pengangkatan perlu diperiksa secara teliti. Sementara itu, pegawai yang telah bekerja selama beberapa tahun perlu memperhatikan
masa kerja golongan yang tercatat dalam administrasi kepegawaiannya. Data tersebut penting agar perhitungan gaji tidak hanya didasarkan pada perkiraan berdasarkan lama bekerja secara umum.
PPPK juga perlu membedakan antara kenaikan gaji pokok akibat penyesuaian skala gaji dan kenaikan gaji berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Keduanya tidak selalu memiliki mekanisme dan dasar yang sama.
Perubahan gaji pokok secara nasional membutuhkan landasan kebijakan yang sesuai, sedangkan kenaikan berkala berkaitan dengan persyaratan kepegawaian yang harus dipenuhi oleh pegawai bersangkutan.
Karena itu, tidak tepat apabila seluruh PPPK langsung memperkirakan akan menerima kenaikan dengan persentase yang sama pada 2027. Besaran dan waktu perubahan penghasilan harus dilihat berdasarkan regulasi yang berlaku serta kondisi kepegawaian masing-masing.
Baca Juga: Gaji PPPK 2027 Berbeda Tiap Golongan? Cek Simulasi Penghasilan dan Tunjangannya
Kenaikan gaji berkala juga perlu diperhitungkan
Selain kemungkinan penyesuaian gaji secara nasional, PPPK perlu memahami ketentuan kenaikan gaji berkala. Informasi manajemen ASN pada Badan Kepegawaian Negara menjelaskan bahwa kenaikan gaji berkala bagi PPPK
mengikuti persyaratan masa kerja golongan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kenaikan berkala perlu dibedakan dari kebijakan kenaikan gaji yang berlaku secara nasional.
Bagi pegawai yang telah memenuhi persyaratan, administrasi kenaikan gaji berkala perlu dipastikan melalui instansi masing-masing. Data masa kerja, penilaian kinerja, dan dokumen kepegawaian menjadi bagian yang perlu diperiksa agar hak penghasilan dapat diproses sesuai aturan.
Pegawai sebaiknya tidak hanya menunggu informasi mengenai kenaikan gaji nasional, tetapi juga memastikan perkembangan administrasi kepegawaiannya sendiri. Langkah tersebut penting karena perubahan penghasilan seseorang dapat dipengaruhi oleh ketentuan individual yang berbeda dari kebijakan penyesuaian gaji secara menyeluruh.
Meski demikian, kenaikan berkala tidak boleh dianggap otomatis berlaku pada tanggal tertentu tanpa pemeriksaan persyaratan dan administrasi. Ketentuan yang relevan tetap harus menjadi dasar untuk menentukan apakah seorang pegawai telah memenuhi syarat dan kapan perubahan nominal dapat diberlakukan.
Bagi guru PPPK yang sedang menghitung kebutuhan rumah tangga untuk 2027, memeriksa informasi kenaikan gaji berkala dapat membantu menghasilkan perencanaan yang lebih realistis.
Perkiraan penghasilan sebaiknya disusun berdasarkan dokumen kepegawaian yang tersedia, bukan semata-mata berdasarkan pengalaman rekan kerja yang memiliki golongan atau masa kerja berbeda.
Tunjangan PPPK harus dihitung secara terpisah dari gaji pokok
Hal lain yang tidak kalah penting adalah memahami perbedaan antara gaji pokok dan tunjangan. Perpres Nomor 98 Tahun 2020 mengatur pemberian tunjangan bagi PPPK sesuai ketentuan yang berlaku pada instansi pemerintah tempat pegawai bekerja.
Baca Juga: SKTP Belum Terbit Oktober 2026, Apakah TPG Guru Ikut Tertunda? Ini Penjelasannya
Karena itu, komponen penghasilan di luar gaji pokok perlu diperiksa berdasarkan jenis tunjangan, persyaratan penerima, dan aturan yang relevan.
Bagi guru PPPK, perhitungan penghasilan dapat memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tunjangan profesi guru apabila memenuhi persyaratan, serta komponen lain yang memang menjadi haknya berdasarkan ketentuan yang berlaku
Namun, tunjangan profesi tidak boleh langsung dianggap diterima oleh seluruh guru PPPK karena pemberiannya mengikuti persyaratan tersendiri.
Hal serupa berlaku untuk tunjangan keluarga, tunjangan pangan, atau komponen lain yang relevan dengan status dan ketentuan penggajian pegawai.
Setiap komponen harus diperiksa berdasarkan hak yang berlaku bagi pegawai bersangkutan. Tidak semua tunjangan memiliki persyaratan, besaran, maupun mekanisme pembayaran yang sama.
Perlu diingat bahwa total penghasilan yang diterima setiap bulan juga belum tentu sama dengan gaji pokok ditambah seluruh nominal tunjangan yang tercantum dalam perhitungan awal.
Potongan yang sah, pajak, iuran, serta mekanisme administrasi pembayaran dapat memengaruhi jumlah bersih yang masuk ke rekening pegawai.
Oleh sebab itu, istilah gaji PPPK sebaiknya tidak digunakan untuk menyebut satu angka yang dianggap berlaku bagi semua pegawai. Perhitungan yang akurat perlu memisahkan gaji pokok, tunjangan yang menjadi hak, serta potongan yang berlaku.
Guru PPPK perlu berhati-hati terhadap informasi kenaikan gaji 2027
Menjelang pergantian tahun, informasi mengenai kenaikan gaji ASN sering menjadi perhatian pegawai pemerintah. Namun, informasi yang beredar di media sosial, grup percakapan, atau berbagai kanal digital tetap perlu diperiksa sebelum dijadikan dasar pengambilan keputusan keuangan.
Klaim mengenai kenaikan gaji dengan persentase tertentu, tabel nominal baru, maupun tanggal pencairan yang disebut pasti perlu dibandingkan dengan dokumen resmi pemerintah. Jika belum terdapat dasar hukum yang jelas, informasi tersebut lebih tepat diperlakukan sebagai kabar yang belum terkonfirmasi.
Pegawai dapat memantau perkembangan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, situs kementerian atau lembaga terkait, serta instansi kepegawaian yang berwenang. Perhatian khusus perlu diberikan pada nomor peraturan, tanggal penetapan, ruang lingkup kebijakan, dan waktu mulai berlakunya ketentuan tersebut.
Baca Juga: Info GTK Oktober 2026 Masih Validasi, Ini Langkah yang Bisa Dilakukan Guru
Langkah yang perlu dilakukan sebelum menghitung penghasilan PPPK 2027
Sebelum membuat perkiraan penghasilan untuk tahun depan, PPPK sebaiknya memeriksa keputusan pengangkatan, golongan, masa kerja golongan, serta informasi gaji terakhir yang diterima. Data tersebut dapat digunakan sebagai titik awal untuk menghitung penghasilan berdasarkan aturan yang masih berlaku.
Selanjutnya, pegawai perlu mengidentifikasi komponen tunjangan yang benar-benar menjadi haknya. Bagi guru PPPK, pemeriksaan dapat mencakup status pemenuhan persyaratan tunjangan profesi guru apabila relevan, tanpa mencampurkannya dengan gaji pokok atau menganggapnya sebagai komponen yang pasti diterima setiap bulan.
Langkah berikutnya adalah memeriksa apakah terdapat regulasi baru yang mengubah skala gaji atau ketentuan tunjangan untuk 2027.
Apabila ada, pegawai perlu membaca tanggal mulai berlaku dan ketentuan pelaksanaannya. Perubahan yang telah ditetapkan pun tetap perlu dihitung berdasarkan golongan serta kondisi kepegawaian masing-masing.
Untuk menghindari kesalahan perencanaan, pegawai dapat membuat dua skenario anggaran. Skenario pertama menggunakan penghasilan berdasarkan ketentuan yang telah dipastikan berlaku.
Skenario kedua dapat disiapkan apabila kemudian terdapat kebijakan baru, tetapi tambahan penghasilan yang belum memiliki dasar resmi sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai uang yang pasti diterima.
Cara tersebut membantu pegawai mengatur pengeluaran rutin, kebutuhan pendidikan anak, cicilan, tabungan, dan dana darurat tanpa bergantung pada kabar kenaikan yang belum terkonfirmasi.
Perencanaan keuangan yang realistis tetap penting meskipun pembahasan mengenai penyesuaian gaji ASN menjadi perhatian publik.
Baca Juga: Info GTK Oktober 2026 Masih Validasi, Ini Langkah yang Bisa Dilakukan Guru
Pada akhirnya, aturan gaji PPPK 2027 perlu dipahami dengan mengutamakan kepastian hukum dan ketepatan data kepegawaian. Perpres Nomor 98 Tahun 2020 sebagaimana diubah melalui Perpres Nomor 11 Tahun 2024 menjadi acuan penting dalam memahami skema penggajian PPPK, tetapi perkembangan regulasi tetap perlu dipantau menjelang dan selama tahun 2027.
Bagi guru PPPK dan pegawai pemerintah lainnya, hal terpenting bukan sekadar menunggu kabar kenaikan gaji, melainkan memastikan golongan, masa kerja, kenaikan berkala, tunjangan, serta potongan telah diperhitungkan dengan benar. Dengan memahami komponen tersebut, perkiraan penghasilan akan lebih akurat dan keputusan keuangan dapat dibuat secara lebih bijaksana.
Selama belum ada ketentuan baru yang secara resmi menetapkan perubahan gaji untuk 2027, nominal kenaikan tidak seharusnya dipastikan berdasarkan rumor atau perkiraan. Pegawai perlu mengikuti pengumuman dan regulasi resmi agar tidak keliru menghitung hak penghasilan pada tahun mendatang.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi