RADARSEMARANG.ID – Guru perlu kembali mengecek data yang tercatat di Dapodik karena sejumlah informasi di dalamnya berkaitan dengan proses validasi tunjangan. Data yang tidak sesuai, belum diperbarui, atau belum terbaca pada sistem dapat berpengaruh terhadap proses penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi atau SKTP dan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerapkan proses validasi data guru yang terintegrasi dengan Info GTK.
Data yang ditampilkan di Info GTK bersumber dari Dapodik dan sejumlah sumber data lain yang saling terintegrasi. Karena itu, guru tidak cukup hanya menunggu informasi pencairan tunjangan, tetapi juga perlu memastikan data yang menjadi dasar validasi sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Pada 2026, proses penarikan data TPG dilakukan melalui siklus validasi bulanan. Berdasarkan penjelasan resmi Pusat Informasi ULT Kemendikdasmen, perubahan data guru yang dilakukan sebelum tanggal 15 pada bulan berjalan akan masuk dalam proses pembacaan sistem untuk siklus tersebut.
Selanjutnya, pada tanggal 16 sampai 19 dilakukan proses penarikan dan pengolahan data, sedangkan rekomendasi SKTP dengan status “Siap Bayar” diterbitkan pada tanggal 20 bagi guru yang datanya telah memenuhi ketentuan.
Artinya, pembaruan data Dapodik bukan sekadar persoalan administrasi sekolah. Data tersebut dapat menjadi bagian penting dalam rangkaian validasi yang berkaitan dengan tunjangan guru.
Apabila ada perubahan data tetapi belum diperbarui atau belum tersinkronisasi, guru perlu berkoordinasi dengan operator sekolah untuk memastikan pembaruan dilakukan melalui Dapodik.
Salah satu data yang perlu diperhatikan adalah identitas guru. Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat dan tanggal lahir harus sesuai dengan dokumen resmi.
Kemendikdasmen menjelaskan bahwa data identitas guru dari Dapodik dipadankan dengan data kependudukan dan pencatatan sipil untuk memastikan kesesuaiannya. Untuk guru ASN, data tertentu juga dipadankan dengan data BKN, termasuk informasi golongan dan jabatan.
Selain identitas, guru juga perlu mencermati data kepegawaian. Status kepegawaian yang tercatat pada sistem harus sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ketidaksesuaian data kepegawaian dapat menjadi salah satu hal yang membuat informasi di Info GTK belum menunjukkan status yang diharapkan.
Data kualifikasi pendidikan juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Kemendikdasmen menyebut data kualifikasi pendidikan diverifikasi melalui PDDIKTI.
Dengan demikian, guru yang mengalami perubahan atau memiliki pembaruan kualifikasi pendidikan perlu memastikan informasi tersebut tercatat dan dapat terbaca dalam sistem yang menjadi sumber validasi.
Baca Juga: Honda City 2005 vs Toyota Vios 2005, Masihkah Layak Dipakai di Tahun 2026
Data sertifikasi pendidik juga tidak kalah penting. Untuk dapat memperoleh TPG, status data guru harus memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Dalam penjelasan resmi mengenai Info GTK, Kemendikdasmen menyebut validitas TPG berkaitan antara lain dengan kepemilikan sertifikat pendidik, Nomor Registrasi Guru (NRG), serta pemenuhan kriteria penerima TPG sesuai ketentuan yang berlaku.
Guru juga perlu memperhatikan data beban kerja dan penugasan. Data jumlah jam mengajar, mata pelajaran, rombongan belajar, serta penugasan di sekolah perlu sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Kemendikdasmen menjelaskan bahwa analisis beban kerja guru mempertimbangkan jumlah jam tatap muka, alokasi jam mata pelajaran sesuai kurikulum, serta jumlah rombongan belajar. Acuan beban kerja guru yang dijelaskan dalam informasi tersebut adalah 24 jam mengajar per minggu.
Persoalan beban mengajar termasuk salah satu penyebab data belum valid yang disebut dalam informasi resmi mengenai kendala penyaluran TPG.
Selain beban mengajar, kendala juga dapat berkaitan dengan data kepegawaian, data rekening, maupun ketidaksesuaian data pada Dapodik.
Karena itu, guru yang sedang menunggu SKTP atau pencairan tunjangan sebaiknya tidak hanya melihat rekening. Pemeriksaan dapat dimulai dari Dapodik di sekolah,
kemudian dilanjutkan dengan mengecek informasi yang muncul pada Info GTK. Apabila ditemukan data yang tidak sesuai, guru dapat menyampaikannya kepada operator sekolah untuk ditindaklanjuti.
Data rekening juga menjadi bagian penting yang perlu diperiksa. Rekening yang tercatat pada sistem harus sesuai dan masih aktif agar proses penyaluran tidak mengalami kendala.
Dalam penjelasan Kemendikdasmen, sejumlah persoalan pencairan dapat terjadi karena perubahan nomor rekening, rekening tidak aktif atau dormant, maupun penolakan pada saat proses transfer.
Untuk guru ASN daerah, ketentuan teknis pemberian tunjangan pada 2026 diatur melalui Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2026. Regulasi tersebut mengatur pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan bagi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah.
Peraturan ini mulai berlaku pada 6 April 2026 dan mencabut ketentuan sebelumnya yang diatur melalui Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2025.
Dalam ketentuan tersebut, Tunjangan Profesi diberikan kepada Guru ASND yang memenuhi persyaratan, termasuk memiliki sertifikat pendidik. Regulasi 2026 juga mengatur mekanisme penyaluran tunjangan secara langsung ke rekening guru setelah melalui tahapan pemutakhiran data, sinkronisasi, validasi, dan penetapan sesuai mekanisme yang berlaku.
Perubahan kebijakan penyaluran TPG pada 2026 juga membuat pengecekan data semakin penting. Kemendikdasmen menjelaskan bahwa penyaluran TPG dilakukan secara bulanan berdasarkan SKTP yang ditampilkan pada Info GTK. Besaran yang diterima mengacu pada data gaji pokok yang tercantum pada Info GTK.
Baca Juga: Yaris Cross vs HR-V Adu Irit BBM dan Performa, Hasilnya Bikin Mikir Dua Kali
Jika guru mengalami perubahan gaji pokok karena Kenaikan Gaji Berkala atau KGB, data tersebut juga perlu diperbarui. Kemendikdasmen menyarankan agar data gaji pokok terbaru diperbarui pada Dapodik dan sekolah melakukan sinkronisasi.
Setelah itu, guru dapat berkoordinasi dengan admin SIMTUN pada Dinas Pendidikan sesuai jenjang dan kewenangannya apabila diperlukan proses pemuatan ulang data.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perubahan penugasan. Guru yang mendapatkan penugasan baru perlu memastikan data penugasan tersebut telah tercatat dengan benar di Dapodik.
Apabila data di sekolah sudah diperbarui tetapi belum muncul pada Info GTK, guru perlu memahami bahwa proses penarikan dan pembaruan data membutuhkan waktu sehingga informasi tidak selalu berubah secara langsung.
Kondisi tersebut menjadi alasan guru perlu melakukan pengecekan secara berkala. Data yang baru diperbaiki di Dapodik tidak selalu langsung terlihat pada Info GTK karena terdapat proses sinkronisasi, penarikan, dan pengolahan data.
Dalam siklus validasi TPG 2026, batas perubahan data sebelum tanggal 15 menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan jika guru ingin pembaruan tersebut terbaca dalam siklus bulan berjalan.
Bagi guru yang mendapati status SKTP belum valid, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah melihat bagian data yang menjadi sumber masalah. Jangan langsung menyimpulkan bahwa tunjangan tidak akan cair.
Status belum valid dapat disebabkan oleh data yang masih dalam proses pembaruan atau adanya informasi yang memang perlu diperbaiki.
Kemendikdasmen juga menegaskan bahwa jika data yang ditampilkan pada Info GTK belum sesuai, kondisi tersebut dapat terjadi karena proses pembaruan atau penarikan data masih berlangsung.
Guru disarankan menunggu proses tersebut selesai dan melakukan pengecekan secara berkala. Jika terdapat kesalahan pada data sumber, koordinasi dengan operator sekolah menjadi langkah yang diperlukan.
Dengan demikian, ada beberapa data yang sebaiknya menjadi perhatian guru saat mengecek Dapodik dan Info GTK, mulai dari identitas dan NIK, status kepegawaian, kualifikasi pendidikan, sertifikat pendidik dan NRG, data penugasan, beban kerja atau jam mengajar, data gaji pokok, hingga rekening penerima tunjangan.
Baca Juga: Benarkah Isi Pertalite dan Solar di SPBU Pertamina Harus Menunjukkan STNK? Begini Penjelasannya
Pemeriksaan tersebut penting terutama bagi guru yang sedang menunggu penerbitan SKTP maupun pencairan TPG. Data yang benar dan telah tervalidasi menjadi bagian dari proses administrasi sebelum tunjangan dapat direalisasikan sesuai mekanisme yang berlaku.
Pemerintah sebelumnya juga telah menekankan pentingnya pemutakhiran Dapodik dalam mendukung kelancaran penyaluran tunjangan guru. Dalam siaran pers Kemendikdasmen,
pemutakhiran Dapodik, verifikasi rekening melalui Info GTK, serta respons pemerintah daerah dalam memproses SKTP disebut sebagai beberapa faktor yang mendukung proses penyaluran tunjangan.
Karena itu, guru sebaiknya tidak menunggu sampai terjadi masalah pencairan untuk mengecek data. Pemutakhiran secara berkala dapat membantu menemukan lebih awal apabila terdapat perbedaan antara kondisi sebenarnya dengan data yang tersimpan dalam sistem.
Jika ditemukan kesalahan, guru dapat menyampaikan kepada operator sekolah dengan membawa dokumen pendukung yang sesuai. Setelah perbaikan dilakukan, pastikan sekolah melakukan sinkronisasi dan berikan waktu bagi sistem untuk melakukan proses penarikan data.
Bagi guru yang saat ini menunggu TPG, perhatian utama bukan hanya pada tanggal pencairan, tetapi juga pada status validasi data.
Selama data belum memenuhi ketentuan atau SKTP belum terbit, proses pembayaran dapat belum masuk ke tahap realisasi. Sebaliknya, apabila SKTP sudah valid, guru dapat memantau proses pembayaran melalui informasi yang tersedia pada Info GTK dan rekening yang terdaftar.
Dengan mekanisme TPG 2026 yang menggunakan siklus validasi bulanan, pengecekan Dapodik dan Info GTK menjadi bagian penting yang tidak sebaiknya dilewatkan guru.
Pastikan data identitas, kepegawaian, sertifikasi, penugasan, beban kerja, gaji pokok, dan rekening sudah sesuai. Jika ada perubahan, segera koordinasikan dengan operator sekolah agar dapat diperbarui dan disinkronkan sesuai prosedur.
Guru juga perlu mengacu pada informasi resmi Kemendikdasmen karena mekanisme teknis dapat mengalami pembaruan. Dengan memastikan data sejak awal sudah benar dan mengikuti proses validasi yang berlaku, guru dapat memantau status SKTP dan pencairan tunjangan dengan informasi yang lebih akurat.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi