RADARSEMARANG.ID – Kabar mengenai Tunjangan Profesi Guru (TPG) kembali menjadi perhatian para tenaga pendidik memasuki Oktober 2026. Pemerintah menyampaikan bahwa guru yang tunjangan profesinya masih tertahan selama tiga bulan akan mendapatkan pembayaran secara rapel dalam waktu dekat, dengan kemungkinan pencairan pada Oktober 2026.
Informasi tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat menghadiri Wardah Inspiring Educators 2026 di Jakarta Concert Hall, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu, 26 September 2026. Mu’ti menyebut telah menerima laporan mengenai guru yang tunjangan profesinya belum cair selama tiga bulan.
"Saya tahu ada yang tiga bulan tunjangannya belum cair dan laporannya sudah sampai ke saya," kata Abdul Mu’ti.
Mendikdasmen kemudian menyampaikan bahwa pembayaran tunggakan tersebut sedang diproses dan kemungkinan diberikan secara rapel pada bulan berikutnya, yakni Oktober 2026.
"Percayalah Insya Allah dalam waktu dekat akan terima rapel tiga bulan tunjangannya," ujar Mu’ti. Ia juga kembali menyebut, "Insya Allah, di bulan depan," ketika menjelaskan kemungkinan waktu pencairannya.
Kabar ini menjadi penting bagi guru yang merasa hak TPG-nya belum masuk selama beberapa bulan. Namun, guru perlu memahami bahwa pernyataan mengenai rapel Oktober bukan berarti seluruh guru penerima TPG akan otomatis menerima tiga bulan sekaligus.
Rapel ditujukan bagi guru yang memang memiliki hak pembayaran yang tertunda dan telah memenuhi persyaratan serta proses validasi yang ditentukan pemerintah.
Pada 2026 sendiri terdapat perubahan penting dalam mekanisme pembayaran tunjangan guru. Kemendikdasmen menetapkan penyaluran tunjangan guru yang sebelumnya dilakukan setiap tiga bulan menjadi setiap bulan.
Pemerintah menjelaskan perubahan tersebut dilakukan agar guru mendapatkan kepastian yang lebih baik mengenai hak tunjangannya.
Karena itu, guru yang mengalami keterlambatan pembayaran TPG perlu lebih aktif memeriksa status datanya. Salah satu yang penting diperiksa adalah Info GTK. Layanan tersebut menampilkan data guru yang bersumber dari Dapodik dan sejumlah sumber data lain yang terintegrasi.
Pusat Informasi ULT Kemendikdasmen menjelaskan bahwa TPG dapat disalurkan apabila status data guru pada Info GTK dinyatakan valid. Guru juga harus memiliki sertifikat pendidik, Nomor Registrasi Guru (NRG), serta memenuhi kriteria penerima TPG sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Adu Irit BBM, Performa, Honda BR-V 2021 vs Suzuki XL7 2021
Artinya, guru yang sedang menunggu TPG 3 bulan dirapel Oktober 2026 sebaiknya tidak hanya menunggu dana masuk rekening. Pengecekan data menjadi langkah penting untuk mengetahui apakah terdapat kendala yang dapat memengaruhi penerbitan SKTP atau proses pembayaran.
Guru dapat memeriksa beberapa informasi penting pada Info GTK, termasuk status validasi data, informasi sertifikasi, data kepegawaian, rekening penyalur, serta informasi yang berkaitan dengan tunjangan profesi. Apabila ditemukan data yang tidak sesuai, guru dapat berkoordinasi dengan operator sekolah untuk melakukan pembaruan melalui Dapodik.
Persoalan data menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan karena proses pencairan TPG tidak hanya bergantung pada jadwal pemerintah. Ada sejumlah tahapan administrasi yang harus dilalui sebelum tunjangan dapat disalurkan.
Pusat Informasi ULT Kemendikdasmen mencatat sejumlah kendala yang dapat menyebabkan TPG belum tersalurkan. Di antaranya data belum valid di Info GTK, beban mengajar yang belum sesuai, data kepegawaian yang belum sinkron, rekening yang belum tervalidasi, hingga ketidaksesuaian data pada Dapodik.
Karena itu, guru yang menunggu rapel TPG Oktober 2026 perlu memastikan seluruh data tersebut dalam kondisi sesuai. Jika status Info GTK masih menunjukkan data belum valid, proses penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi atau SKTP dapat ikut terkendala.
SKTP menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembayaran TPG. Guru yang datanya belum memenuhi persyaratan perlu menunggu proses pembaruan dan validasi sebelum pembayaran dapat dilanjutkan. ULT Kemendikdasmen juga menyarankan guru melakukan pengecekan secara berkala apabila data masih dalam proses pembaruan atau penarikan.
Selain status validasi, rekening juga perlu diperhatikan. Guru perlu memastikan rekening yang tercatat untuk penyaluran tunjangan masih aktif dan sesuai dengan data penerima. Kendala pada rekening dapat menyebabkan proses transfer tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Untuk guru non-ASN, pemerintah juga mencatat sejumlah persoalan yang dapat muncul dalam penyaluran TPG. Selain validasi data, masalah rekening dan administrasi penyaluran juga perlu diperhatikan.
ULT Kemendikdasmen menyebut perubahan data yang dilakukan melewati batas waktu sinkronisasi dapat membuat penerbitan SKTP dan penyaluran TPG bergeser ke periode berikutnya.
Besaran TPG yang diterima guru juga tidak selalu sama. Guru ASN mendapatkan TPG sebesar satu kali gaji pokok sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, guru non-ASN yang memenuhi ketentuan memperoleh TPG sebesar Rp2 juta per bulan untuk kategori yang ditetapkan pemerintah.
Dengan demikian, jika seorang guru memang memiliki hak TPG yang tertahan selama tiga bulan, nilai rapel tidak bisa disamaratakan untuk semua penerima.
Guru ASN akan mengikuti besaran yang menjadi haknya berdasarkan gaji pokok, sedangkan guru non-ASN mengikuti ketentuan nominal dan status penerima yang berlaku.
Sebagai gambaran, guru non-ASN yang memenuhi ketentuan dan memiliki tunggakan tiga bulan dengan nominal Rp2 juta per bulan dapat memperoleh akumulasi Rp6 juta untuk tiga bulan tersebut.
Namun, angka tersebut merupakan ilustrasi berdasarkan nominal bulanan, bukan jaminan bahwa setiap guru non-ASN akan menerima Rp6 juta, karena pembayaran tetap bergantung pada periode yang memang menjadi hak penerima dan hasil validasi.
Begitu pula bagi guru ASN. Jika terdapat tunggakan tiga bulan, nominal rapel akan mengikuti hak TPG masing-masing berdasarkan gaji pokok pada periode yang bersangkutan. Karena gaji pokok setiap guru dapat berbeda, jumlah rapel yang diterima juga dapat berbeda.
Baca Juga: Adu Mesin dan Konsumsi BBM, Ini Perbedaan Toyota Raize 2023 atau Honda WR-V 2023
Hal lain yang perlu dipahami adalah rapel tiga bulan tidak sama dengan perubahan pola pembayaran TPG kembali menjadi tiga bulanan. Pemerintah telah menetapkan bahwa mulai 2026 penyaluran TPG dilakukan setiap bulan. Rapel merupakan pembayaran atas hak yang sebelumnya tertunda, bukan perubahan kembali terhadap sistem pembayaran bulanan.
Bagi guru yang saat ini menunggu TPG Oktober 2026, beberapa data sebaiknya diperiksa lebih awal. Pastikan sertifikat pendidik dan NRG telah tercatat dengan benar, data Dapodik sudah sesuai, beban mengajar memenuhi ketentuan, status kepegawaian tidak bermasalah, SKTP dapat diproses, dan rekening penyalur dalam kondisi aktif serta sesuai data.
Jika seluruh informasi sudah sesuai tetapi TPG belum masuk, guru dapat melakukan konfirmasi kepada operator sekolah, dinas pendidikan, atau mengikuti informasi resmi dari Kemendikdasmen. Guru juga sebaiknya tidak langsung menyimpulkan bahwa keterlambatan berarti tunjangan tidak akan dibayarkan.
Proses pencairan dapat berbeda berdasarkan kondisi data dan administrasi masing-masing penerima. Pernyataan Menteri Abdul Mu’ti mengenai rapel Oktober menjadi informasi penting mengenai penyelesaian tunggakan, tetapi waktu dana benar-benar masuk ke rekening dapat mengikuti proses teknis penyaluran.
Perkembangan ini sekaligus menunjukkan mengapa Info GTK menjadi salah satu layanan yang perlu diperhatikan guru pada periode pencairan TPG. Data yang terlihat di sistem menjadi bagian dari proses untuk memastikan guru memenuhi persyaratan pembayaran.
Guru yang sedang menunggu TPG 3 bulan dirapel Oktober 2026 juga perlu berhati-hati terhadap informasi yang meminta biaya tertentu dengan alasan mempercepat pencairan. Informasi mengenai pembayaran tunjangan sebaiknya diperiksa melalui kanal resmi pemerintah, sekolah, atau dinas pendidikan.
Jangan memberikan data pribadi, PIN, kode OTP, atau informasi perbankan kepada pihak yang mengaku dapat membantu mempercepat pencairan TPG. Guru cukup mengikuti mekanisme resmi yang ditetapkan pemerintah.
Pada akhirnya, kabar TPG 3 bulan dirapel Oktober 2026 menjadi perhatian terutama bagi guru yang memang mengalami tunggakan pembayaran.
Pernyataan Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada akhir September 2026 menunjukkan pemerintah sedang memproses penyelesaian pembayaran tersebut dan memperkirakan pencairan dapat dilakukan pada Oktober.
Guru yang merasa masuk dalam kelompok penerima dengan tunggakan sebaiknya memanfaatkan waktu ini untuk mengecek Info GTK dan memastikan tidak ada persoalan pada data. Validasi data, sertifikat pendidik, NRG, Dapodik, SKTP, serta rekening menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan agar proses pembayaran dapat berjalan sesuai ketentuan.
Baca Juga: Suzuki Baleno 2017 vs Toyota Yaris 2017, Adu Irit BBM, Performa dan Harga Bekas
Dengan demikian, pertanyaan mengenai TPG 3 bulan dirapel Oktober 2026 bukan hanya soal kapan uang masuk rekening. Guru juga perlu memastikan apakah dirinya memang memiliki tunggakan yang menjadi hak pembayaran, apakah data penerima sudah valid, dan apakah seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi.
Informasi terbaru mengenai pencairan tetap perlu mengikuti pengumuman resmi Kemendikdasmen dan perkembangan pada sistem Info GTK.
Sebab, meskipun pemerintah telah menyampaikan kemungkinan pembayaran rapel pada Oktober 2026, proses teknis penyaluran dapat berlangsung sesuai tahapan administrasi dan validasi masing-masing penerima.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi