RADARSEMARANG.ID, Semarang - Dominasi sektor kerja informal di Jawa Tengah menjadi salah satu komponen yang perlu diprioritaskan dalam sensus ekonomi yang kini tengah berjalan. Hal tersebut lantaran kontribusi sektor informal bagi pertumbuhan ekonomi lokal sangat besar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026, sektor kerja informal mencapai 13.04 juta orang atau sekitar 60 hingga 63 persen.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menekankan pendataan sensus ekonomi harus menjangkau sektor kerja informal.
“Pendataan sensus harus menjangkau sektor pekerjaan informal. Ekonomi kita (Jawa Tengah) tidak hanya ditopang sektor formal, tapi juga UMKM dan usaha-usaha digital yang kini tumbuh semakin pesat dan menjanjikan. Usaha mereka mungkin memang banyak dibilang kecil. Tapi sebenarnya kontribusi untuk ekonomi lokal sangat besar. Jadi, kita tidak bisa mengabaikannya,” tutur Ari.
Selanjutnya, menurut Ari, pendataan sektor kerja informal penting dilakukan agar para pelaku usaha menjadi salah satu sasaran program pembangunan.
Optimalisasi Inklusifitas Data. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menargetkan data yang akurat dan mutakhir. Kualitas data akan memengaruhi proses penyusunan kebijakan.
Untuk menghimpun data secara lengkap, khususnya pada sektor informal, memang banyak kendala yang akan dijumpai petugas di lapangan.
Sebut saja usaha kecil dan berpindah-pindah serta kekhawatiran masyarakat untuk membagikan informasi menjadi tantangan tersendiri.
Meski demikian, pendataan harus tetap berjalan sesuai target. Jika sektor informal tidak terdata, gambaran realitas ekonomi secara keseluruhan juga tidak akan terbaca.
Menyikapi hal ini, Ari menyebut DPRD berkomitmen untuk melakukan pengawasan secara komprehensif. Upaya tersebut dilakukan salah satunya untuk memudahkan proses penyusunan APBD.
“Kami di DPRD, melalui Komisi B akan mengupayakan pelaku ekonomi bisa terpetakan lewat fungsi pengawasan. Petani, pedagang, UMKM mikro, industri kreatif, semuanya akan menjadi bagian dari sasaran program pembangunan.” Ujar Ari.
Hasil Sensus untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Lebih dari sekadar pemetaan, data hasil sensus harus bisa diolah menjadi program-program untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.
Data sensus bisa menjabarkan karakter ekonomi Jawa Tengah, mana sektor yang tumbuh cepat dan mana yang membutuhkan dukungan.
Kaitannya dengan upaya menekan angka pengangguran, hasil sensus bisa dijadikan dasar untuk menciptakan lapangan kerja yang seimbang, di mana penyerapan angkatan kerja di industri bisa optimal.
Pemerintah bisa menyediakan program pelatihan atau penyediaan infrastruktur penunjang dalam berwirausaha. Hasil sensus juga harus dimanfaatkan untuk mengembangkan investasi secara bertanggung jawab.
“Dengan data yang sudah susah-payah diperjuangkan para petugas di lapangan, kami (pemerintah) akan terus melakukan koordinasi dan sinergi untuk menyusun kebijakan yang tepat.”
Bagi pekerja informal, persoalan jaminan sosial yang minim dan persoalan perlindungan kerja juga harus bisa diakomodir pemerintah.
Ari berharap hasil sensus bisa memberikan harapan bagi masyarakat untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik serta mewujudkan kemandirian ekonomi.
Editor : Miftahul A’la