RADARSEMARANG.ID,Gelombang penolakan terhadap usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda semakin memanas.
Alih-alih mereda, kontroversi ini justru memicu efek domino yang lebih luas di masyarakat.
Kini, tokoh dan elemen masyarakat di Cirebon Raya mulai secara terbuka menyerukan percepatan pembentukan Provinsi Cirebon yang mandiri.
Langkah ini dianggap sebagai solusi paling konkret untuk melindungi kedaulatan budaya dan identitas lokal mereka dari ancaman “Sundanisasi”.
Kekhawatiran masyarakat kawasan Pantura semakin mendalam. Mereka melihat berbagai kebijakan, seperti penamaan Gedung Negara Jayadewata, format Acara Milangkala, hingga tradisi Ider-ideran, sebagai upaya yang perlahan menggerus nilai sejarah dan kearifan lokal Cirebon.
Secara historis, Cirebon memiliki identitas yang sangat khas sebagai bekas Kesultanan Cirebon dengan kebudayaan kosmopolitan yang kaya akan akulturasi Jawa, Sunda, Islam, Tionghoa, dan budaya pesisir.
Bagi masyarakat di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan), nama “Jawa Barat” dianggap jauh lebih netral dan geografis.
Sementara itu, label “Sunda” dinilai bias etnis yang berpotensi menghapus keberagaman identitas, bahasa, dan adat istiadat di wilayah Pantura.
Meski pihak pendukung perubahan nama berdalih bahwa “Sunda” merujuk pada wilayah geopolitik kuno, argumentasi tersebut dinilai belum mampu meredakan kecemasan publik.
Ahmad Jajuli, S.H., Mantan Ketua Dewan Kesenian Kota Cirebon (DKKC), menegaskan bahwa gerakan pemekaran ini memiliki dasar hukum dan sosiologis yang sangat kuat.
BPS sendiri telah secara resmi mengakui Suku Bangsa Cirebon sebagai entitas tersendiri, bukan sub-etnis dari suku lain.
Masyarakat pun menyayangkan sikap DPRD Jawa Barat yang cenderung membahas isu sensitif ini secara tertutup.
Baca Juga: Ini 8 Ciri-ciri Orang Sensitif Menurut Psikologi
Mereka mendesak agar dilakukan dialog publik yang inklusif melibatkan akademisi, sejarawan, budayawan, tokoh adat, agama, dan seluruh elemen masyarakat terdampak.
Jika aspirasi ini terus diabaikan dan perubahan nama tetap dipaksakan, gelombang tuntutan pemekaran Provinsi Cirebon diprediksi akan semakin masif dan tak terbendung, bagaikan bola salju yang terus menggelinding.(tas)
Editor : Tasropi