RADARSEMARANG.ID – Pencairan bantuan sosial atau bansos reguler dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk tahap II tahun 2026 kini memasuki masa pencairan terbesar pada bulan Juni.
Jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai daerah mulai menerima transfer saldo bansos ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Bantuan yang disalurkan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan nominal ratusan ribu rupiah sesuai kategori penerima.
Di tengah proses pencairan bansos PKH dan BPNT tersebut, masyarakat diminta lebih aktif melakukan pengecekan status kepesertaan secara mandiri melalui layanan digital resmi Kemensos.
Langkah ini menjadi penting karena pemerintah kini menerapkan sistem penyaluran bansos berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terbaru yang telah diperbarui bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Melalui sistem baru ini, penyaluran bantuan sosial tidak lagi hanya berdasarkan data lama, tetapi mengacu pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang dibagi ke dalam kategori desil ekonomi.
Status desil menjadi salah satu penentu utama apakah seseorang masih berhak menerima bansos atau justru dicoret dari daftar penerima bantuan.
Pemerintah menjelaskan bahwa masyarakat yang berada di desil 1 hingga desil 4 masih menjadi prioritas utama penerima bansos PKH dan BPNT.
Sementara warga yang dianggap mengalami peningkatan ekonomi dan berpindah ke desil 5 ke atas berpotensi kehilangan hak bantuan karena dinilai sudah lebih mampu dibanding kelompok masyarakat lain yang lebih membutuhkan.
Banyak masyarakat masih belum memahami arti desil dalam data bansos. Padahal, informasi tersebut kini sangat penting karena berkaitan langsung dengan pencairan bantuan sosial tahun 2026. Desil sendiri merupakan sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara nasional.
Desil 1 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi paling rendah atau kategori sangat miskin. Kelompok ini masuk dalam 10 persen rumah tangga termiskin di Indonesia dan menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial pemerintah.
Sementara desil 2 merupakan kategori masyarakat miskin yang berada pada kelompok 10 hingga 20 persen terbawah secara ekonomi. Kemudian desil 3 masuk kategori hampir miskin, yakni kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan rendah yang masih sangat rentan terhadap tekanan ekonomi.
Adapun desil 4 merupakan kelompok rentan miskin, yaitu masyarakat yang berada di ambang batas kemiskinan dan sewaktu-waktu bisa mengalami penurunan ekonomi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, kehilangan pekerjaan, atau kondisi ekonomi lainnya.
“Alokasi bansos diprioritaskan untuk masyarakat yang masuk desil 1 sampai desil 4,” demikian penjelasan kebijakan penyaluran bansos berbasis DTSEN yang kini diterapkan pemerintah.
Karena itu, masyarakat dianjurkan rutin mengecek status desil dan kepesertaan bansos mereka. Sebab, perubahan data ekonomi keluarga dapat memengaruhi kelanjutan pencairan bantuan.
Saat ini pengecekan status bansos dan desil dapat dilakukan langsung melalui HP tanpa harus datang ke kantor desa atau kelurahan. Masyarakat hanya perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan mengakses situs resmi Kemensos.
Cara cek status bansos dan angka desil cukup mudah. Pertama, buka browser di ponsel lalu masuk ke situs resmi cek bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id.
Setelah itu pilih wilayah tempat tinggal mulai dari provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan sesuai alamat KTP.
Baca Juga: Desil Bansos Adalah Penentu PKH dan BPNT, Ini Cara Cek dan Mengubahnya
Selanjutnya masukkan nama lengkap penerima manfaat sesuai identitas resmi. Setelah itu isi kode captcha yang muncul di layar dan tekan tombol “Cari Data”. Sistem kemudian akan menampilkan informasi lengkap terkait status bansos penerima.
Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengetahui apakah masih terdaftar sebagai penerima PKH atau BPNT, periode pencairan bantuan, hingga status desil ekonomi keluarga. Jika data menunjukkan status aktif dan berada di desil 1 sampai desil 4, maka peluang bansos tetap cair masih terbuka besar.
Sebaliknya, jika muncul keterangan “Data Tidak Ditemukan” atau status berubah menjadi tidak aktif, masyarakat disarankan segera berkoordinasi dengan operator desa atau perangkat kelurahan setempat. Langkah tersebut penting agar warga dapat mengajukan sanggahan atau pembaruan data melalui mekanisme musyawarah desa.
Pemerintah juga mengingatkan bahwa pencairan bansos Juni 2026 merupakan tahap akhir penyaluran triwulan kedua. Sepanjang tahun 2026, bansos reguler PKH dan BPNT dibagikan dalam empat tahap pencairan.
Tahap pertama mencakup periode Januari hingga Maret. Tahap kedua meliputi April, Mei, dan Juni yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian tahap ketiga akan disalurkan untuk periode Juli sampai September, sedangkan tahap keempat berlangsung pada Oktober hingga Desember.
Masyarakat penerima bansos diimbau rutin mengecek saldo rekening KKS melalui ATM bank Himbara maupun layanan mobile banking untuk memastikan bantuan sudah masuk. Dana bantuan yang telah diterima diharapkan dapat dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, membeli bahan pangan bergizi, serta mendukung kebutuhan pendidikan anak.
Dengan sistem penyaluran bansos berbasis DTSEN terbaru, pemerintah berharap bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran dan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, pembaruan data dan pengecekan status bansos secara berkala kini menjadi hal penting bagi seluruh penerima manfaat di Indonesia.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi