RADARSEMARANG.ID – Masih banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mempertanyakan alasan bantuan sosial belum juga masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bank penyalur.
Di tengah harapan masyarakat untuk segera menerima pencairan bansos reguler, sejumlah penerima justru mendapati status bantuan mereka tertahan dan belum bisa dicairkan.
Namun kabar terbaru mulai membawa angin segar bagi sebagian KPM. Setelah sebelumnya banyak penerima mengalami status gagal cek rekening, kini perlahan terjadi perubahan data di sistem penyaluran bansos.
Perubahan tersebut terlihat di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) yang menjadi acuan utama dalam proses pencairan bantuan sosial pemerintah.
Kanal informasi Cek Bansos mengungkapkan bahwa pembaruan data dari pihak Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) mulai menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah KPM yang sebelumnya gagal cek rekening kini statusnya berubah menjadi Surat Perintah Membayar (SPM).
“Setelah ada perbaharuan data dari pihak Pusdatin, update status per hari ini, beberapa wilayah dan beberapa KPM ini berangsur-angsur kembali berubah menjadi SPM,” tutur kanal Cek Bansos.
Perubahan status tersebut menjadi sinyal penting bahwa bantuan sosial masih dalam proses penyaluran dan peluang pencairan susulan masih terbuka bagi KPM yang dinyatakan aktif.
Banyak penerima bansos kini hanya tinggal menunggu satu tahapan akhir sebelum bantuan benar-benar masuk ke rekening KKS masing-masing.
Dalam proses penyaluran bansos, status SPM menandakan bahwa surat perintah pembayaran sudah diterbitkan dan bantuan siap diproses oleh bank penyalur. Namun dana belum dapat dicairkan apabila status belum berubah menjadi Standing Instruction (SI).
Status SI menjadi tahap penting karena menunjukkan bahwa bank penyalur telah menerima instruksi final untuk mentransfer dana bantuan ke rekening penerima. Jika status sudah berubah menjadi SI, maka bantuan biasanya segera masuk dalam waktu tertentu sesuai proses perbankan.
“KPM tinggal menunggu perubahan status menjadi standing instruction atau SI, maka bantuan akan tersalurkan kepada KPM yang belum menerima pencairan namun masih aktif,” jelas kanal tersebut.
Banyak KPM yang sebelumnya khawatir karena bantuan tak kunjung cair kini mulai melakukan pengecekan ulang melalui pendamping sosial maupun operator desa. Sebab pada praktiknya, keterlambatan pencairan tidak selalu berarti bantuan dihentikan. Ada sejumlah faktor teknis yang membuat proses penyaluran tertunda.
Berdasarkan hasil penelusuran di SIKS NG, ditemukan bahwa salah satu penyebab utama bansos belum masuk ke rekening penerima adalah status yang masih tertahan di tahap berhasil cek rekening atau SPM. Kondisi inilah yang membuat bantuan belum bisa diproses lebih lanjut oleh bank penyalur.
“Inilah yang menyebabkan bantuan sosial kalian ini belum tersalurkan,” terang kanal Cek Bansos.
Kondisi tersebut cukup banyak dialami penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahap penyaluran terbaru.
Meski nama masih tercantum sebagai penerima aktif, bantuan belum bisa dicairkan karena proses administrasi di sistem belum sepenuhnya selesai.
Karena itu, KPM disarankan tidak langsung panik atau menganggap bantuan dicabut. Pemerintah masih melakukan sinkronisasi data secara bertahap agar penyaluran tepat sasaran dan sesuai kondisi terbaru penerima.
Untuk memastikan status bantuan, KPM dapat melakukan pengecekan melalui beberapa jalur resmi. Salah satunya melalui pendamping PKH di wilayah masing-masing. Selain itu, masyarakat juga bisa bertanya langsung kepada petugas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di tingkat desa, kelurahan, maupun kecamatan.
Petugas tersebut biasanya memiliki akses untuk melihat status terbaru penerima bansos, mulai dari keaktifan peserta, proses pencairan, hingga kendala yang menyebabkan bantuan tertunda.
Langkah pengecekan ini dinilai penting karena banyak KPM yang sebenarnya masih aktif namun belum mengetahui posisi status bantuan mereka di sistem. Dengan mengecek secara langsung, penerima bisa memperoleh informasi lebih jelas terkait tahapan pencairan bansos yang sedang berjalan.
Di sisi lain, ada pula penyebab lain yang membuat bantuan sosial benar-benar tidak dapat dicairkan meskipun sebelumnya aktif menerima bantuan. Salah satunya adalah status ter-exclude atau dikeluarkan dari daftar penerima bansos.
Status exclude menjadi perhatian serius karena penerima yang sudah masuk kategori tersebut tidak lagi bisa menerima pencairan bansos tahap berikutnya. Hal ini biasanya terjadi setelah adanya pemutakhiran data sosial ekonomi keluarga.
Beberapa faktor yang menyebabkan KPM masuk kategori exclude di antaranya perubahan kondisi ekonomi keluarga yang dinilai meningkat atau desil kesejahteraan naik. Dalam sistem DTSEN terbaru, pemerintah memang melakukan pemeringkatan ulang kondisi ekonomi masyarakat agar bantuan lebih tepat sasaran.
Apabila suatu keluarga dinilai sudah berada di tingkat ekonomi yang lebih baik dibanding sebelumnya, maka peluang untuk dikeluarkan dari daftar penerima bansos menjadi lebih besar.
Selain faktor ekonomi, adanya anggota keluarga yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri juga dapat menyebabkan bantuan dihentikan. Pemerintah menilai kelompok tersebut sudah memiliki penghasilan tetap sehingga tidak lagi masuk kategori prioritas penerima bantuan sosial.
Pembaruan data seperti ini dilakukan sebagai bagian dari proses validasi nasional untuk memastikan bansos benar-benar diterima masyarakat yang paling membutuhkan.
Meski demikian, di lapangan masih banyak masyarakat yang mengaku bingung karena perubahan status terjadi tanpa pemberitahuan langsung.
Akibatnya, tidak sedikit KPM yang mendadak kehilangan bantuan atau mengalami keterlambatan pencairan tanpa memahami penyebab pastinya. Karena itu, pendamping sosial dan aparat desa kini memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memahami perubahan data bansos.
Sejumlah penerima bansos juga mengaku sempat cemas ketika mendapati saldo rekening KKS kosong meski jadwal pencairan sudah diumumkan. Namun setelah dilakukan pengecekan, sebagian besar ternyata masih berada dalam proses administrasi dan belum masuk tahap SI.
Situasi ini membuat masyarakat diminta lebih aktif memantau perkembangan status bantuan mereka. Sebab perubahan data di SIKS NG bisa terjadi sewaktu-waktu mengikuti hasil sinkronisasi pusat dan daerah.
Pemerintah sendiri terus melakukan pembaruan data agar penyaluran bansos semakin akurat. Dengan adanya sistem DTSEN, validasi penerima kini dilakukan lebih ketat dibanding sebelumnya.
Data penerima akan terus dicocokkan dengan kondisi riil di lapangan, termasuk status pekerjaan, kepemilikan aset, hingga tingkat kesejahteraan keluarga.
Meski banyak KPM mengalami keterlambatan pencairan, munculnya kembali status SPM pada sejumlah penerima menjadi kabar positif yang cukup melegakan. Artinya, bantuan belum sepenuhnya gagal cair dan masih berpotensi masuk dalam penyaluran susulan.
Karena itu, masyarakat diminta rutin mengecek perkembangan status bansos melalui pendamping PKH maupun operator desa. Jika status sudah berubah menjadi SI, maka kemungkinan besar bantuan segera masuk ke rekening KKS penerima.
Di tengah meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat, bantuan sosial memang menjadi salah satu penopang penting bagi banyak keluarga.
Tidak heran jika setiap perkembangan pencairan bansos selalu menjadi perhatian luas dan memicu banyak pertanyaan dari masyarakat.
Bagi KPM yang masih aktif namun bantuan belum cair, proses penyaluran susulan masih terus berjalan. Selama status belum exclude dan data masih aktif di sistem, peluang menerima bansos tetap terbuka.
Sementara bagi masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai atau mengalami kendala pencairan, disarankan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar bisa memperoleh penjelasan resmi mengenai status bantuan mereka. (dka)
Editor : Baskoro Septiadi