RADARSEMARANG.ID – Kenaikan harga LPG non-subsidi kembali menjadi sorotan publik pada awal pekan ini. Per Senin, 20 April 2026, masyarakat pengguna LPG non-subsidi harus menghadapi kenyataan pahit setelah PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga yang mulai berlaku sejak Sabtu, 18 April 2026.
Kebijakan ini sontak memicu beragam reaksi, terutama dari kalangan rumah tangga menengah hingga pelaku usaha kecil yang selama ini bergantung pada LPG non-subsidi sebagai kebutuhan utama sehari-hari.
Penyesuaian harga LPG non-subsidi ini bukan tanpa alasan. Dalam keterangan resminya, Pertamina menyebut bahwa kebijakan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya harga minyak dunia yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Konflik yang belum mereda di wilayah tersebut memberikan dampak signifikan terhadap rantai pasok energi global, termasuk LPG. Lonjakan harga minyak mentah secara otomatis mendorong kenaikan biaya produksi dan distribusi, yang pada akhirnya harus disesuaikan di tingkat konsumen.
Namun demikian, publik mempertanyakan apakah seluruh beban kenaikan tersebut harus sepenuhnya ditanggung masyarakat tanpa adanya skema perlindungan yang lebih kuat.
Dalam surat edaran resmi yang disampaikan kepada para pimpinan agen, Pertamina menegaskan bahwa telah dilakukan penyesuaian harga jual LPG Non-PSO untuk kemasan tabung ritel. Kebijakan ini berlaku sejak 18 April 2026 hingga adanya pemberitahuan lebih lanjut terkait penetapan harga baru.
Artinya, belum ada kepastian sampai kapan harga yang telah dinaikkan ini akan bertahan. Kondisi ini tentu menimbulkan ketidakpastian di kalangan konsumen, terutama bagi pelaku usaha kecil seperti pedagang makanan yang sangat sensitif terhadap perubahan harga bahan bakar.
Mengutip dari laman MyPertamina, rincian harga terbaru LPG non-subsidi menunjukkan lonjakan yang cukup signifikan.
Untuk Bright Gas 12 kg isi ulang, harga kini mencapai Rp248.000 per tabung, naik drastis dari sebelumnya Rp192.000. Sementara itu, Bright Gas 12 kg dalam kondisi tabung baru berikut isi dibanderol hingga Rp762.000.
Tidak hanya itu, Bright Gas ukuran 5,5 kg juga mengalami kenaikan dari Rp90.000 menjadi Rp127.000 untuk isi ulang, sedangkan paket tabung dan isi mencapai Rp410.000.
Adapun LPG 12 kg isi ulang juga tercatat berada di angka Rp762.000, yang semakin menegaskan tren kenaikan harga energi di sektor non-subsidi.
Kenaikan ini tidak berdiri sendiri. Pertamina juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah produk bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan global terhadap sektor energi memang sedang berada pada titik yang cukup tinggi.
Namun, kebijakan yang menyasar berbagai jenis energi sekaligus ini memicu kekhawatiran akan efek domino terhadap harga barang dan jasa lainnya. Jika biaya operasional meningkat, bukan tidak mungkin harga kebutuhan pokok juga ikut terkerek naik.
Sejumlah pengamat energi menilai bahwa kebijakan penyesuaian harga ini memang sulit dihindari dalam konteks pasar global yang fluktuatif.
Namun, mereka juga menekankan pentingnya transparansi dalam penentuan harga agar masyarakat memahami alasan di balik setiap kenaikan.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat program subsidi yang lebih tepat sasaran agar kelompok rentan tidak semakin tertekan. Tanpa langkah mitigasi yang jelas, kenaikan harga energi berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi di masyarakat.
Di sisi lain, pelaku usaha kecil dan menengah menjadi kelompok yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan ini. Banyak di antara mereka yang mengaku harus memutar otak untuk menyesuaikan harga jual tanpa kehilangan pelanggan.
Dilema pun muncul, menaikkan harga berisiko kehilangan pembeli, sementara mempertahankan harga lama berarti mengorbankan keuntungan yang sudah tipis.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan energi tidak hanya berdampak pada sektor makro, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi