RADARSEMARANG.ID, Semarang - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyebutkan penyebab banjir di Kota Semarang dan sekitarnya selama hampir dua pekan ini disebabkan karena curah hujan yang sangat tinggi.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dalam kesempatan itu, dia juga memastikan penanganan banjir di kawasan Kaligawe dan sekitarnya berjalan efektif setelah lebih dari sepekan wilayah tersebut terendam.
Dia menjelaskan, tinjauan ini dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan langkah-langkah penanganan banjir berjalan terpadu antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
"Presiden memberi perintah, untuk melihat sejauh mana penanganan banjir dilakukan, baik oleh Kementerian PUPR, BNPB, dan kementerian atau lembaga terkait bersama pemerintah provinsi yang dipimpin Bapak Gubernur," ujarnya usai meninjau Rumah Pompa Sringin dan Kolam Retensi Terboyo, Kota Semarang, Minggu (3/11).
Suharyanto menjelaskan, kondisi banjir di Semarang kini sudah berangsur membaik. Meski masih terdapat genangan di beberapa titik, namun diperkirakan dalam dua hingga tiga hari ke depan air akan surut sepenuhnya.
"Jadi kalau dilihat dari pusat kota sampai ke titik banjir, sudah jauh lebih baik. Dua sampai tiga hari ke depan kami pastikan sudah kering dan terkendali," jelasnya.
Menurutnya hasil koordinasi menunjukkan bahwa penyebab utama banjir adalah curah hujan ekstrem yang diprediksi BMKG masih akan berlangsung hingga awal 2026. Untuk itu, berbagai langkah mitigasi dilakukan, termasuk operasi modifikasi cuaca (OMC) dan perbaikan sistem pompanisasi.
"Di udara, sudah dilakukan operasi modifikasi cuaca dengan dua pesawat yang siaga 24 jam untuk mengurangi awan hujan lebat. Sementara di darat, Kementerian PUPR dan pemerintah daerah terus memperbaiki dan menambah pompa di titik-titik rendah," jelasnya.
Dia menjelaskan, sementara ini sejumlah pompa bantuan dari daerah lain seperti Kudus dan Rembang masih standby di Semarang hingga kondisi benar-benar stabil.
Pihaknya mengaku, kedepan bakal dilakukan uji coba pengurangan operasi modifikasi cuaca dan pengurangan jumlah pompa secara bertahap untuk melihat efektivitas sistem drainase yang baru diperbaiki.
"Tujuannya untuk memastikan apakah tanpa bantuan tambahan pun, air bisa mengalir dengan baik tanpa menyebabkan banjir lagi" ujarnya.
Selain itu, pihaknya menjelaskan rencana jangka panjang untuk mengatasi banjir di Semarang secara permanen melalui proyek pengendalian banjir yang sedang dikerjakan oleh Kementerian PUPR, yang saat ini baru mencapai sekitar 40 persen.
"Mudah-mudahan pada 2026 atau 2027 nanti proyek pengendalian banjir sudah selesai, sehingga tidak perlu lagi mitigasi jangka pendek seperti OMC atau pompanisasi tambahan," pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti memastikan bahwa penanganan warga terdampak banjir menjadi prioritas utama pemerintah kota.
Agustina menjelaskan, saat ini pemerintah kota memfokuskan berbagai upaya untuk memastikan kebutuhan dasar warga di wilayah banjir terpenuhi.
"Yang kita prioritaskan penanganan warga terdampak. Banyak sumber daya kami arahkan untuk membantu di wilayah yang masih tergenang, karena kalau harus ke lokasi banjir utama tentu tidak memungkinkan. Kami bersyukur karena perhatian pemerintah pusat sangat besar," tambahnya.
Empat hari sebelumnya, lanjut Agustina ditemukan titik hambatan air banjir menuju laut berupa timbunan tanah proyek sementara yang kini sudah dibuka oleh jajaran TNI dan BPBD, sehingga aliran air kembali lancar.
"Penyebab air tidak bisa masuk ke laut itu ternyata ada bundukan tanah proyek sementara. Sekarang sudah dibuka oleh Dandim dan BPBD, jadi alirannya sudah lancar," jelasnya.
Menurutnya dia, percepatan surutnya air kini tinggal menunggu penyesuaian sistem manajemen pompa dan buka-tutup saluran air. Namun Agustina menjelaskan, jika posisi air laut yang lebih tinggi dari muara sungai menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian banjir.
"Banjir ini juga dipengaruhi pasang air laut. Karena itu, kami berupaya memanfaatkan kolam-kolam retensi di sekitar sini sebagai pusat pembuangan air sementara," ujarnya.
Untuk penanganan jangka panjang, menurutnya kolam retensi Terboyo akan difungsikan bukan hanya sebagai pengendali banjir, tetapi juga sebagai sumber air baku bagi kebutuhan kota. Nantinya kolam ini, bisa dijadikan sumber air baku yang bisa diolah oleh PDAM.
"Kolam ini nanti bisa menjadi sumber air baku yang diolah PDAM. Jika itu berjalan, maka penggunaan air tanah bisa dikurangi sehingga penurunan permukaan tanah di Semarang juga dapat ditekan,"paparnya.
Selain itu, pemprov juga mengambil langkah strategis dengan tidak lagi mengeluarkan izin pengeboran air tanah baru (ABT) bagi industri. Adanya kolam retensi juga diharapkan menjadi solusi berkelanjutan untuk penyediaan air bersih sekaligus pengendalian banjir.
"Nanti juga akan dilengkapi dengan sistem pengendalian limbah dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) agar kualitas air tetap terjaga. Kolam ini terbuka, sehingga sistem IPAL dan SPALD-T harus berjalan agar airnya bisa diolah menjadi air bersih," papar dia.
Pihaknya juga menyoroti faktor alih fungsi lahan yang memperburuk kondisi banjir, seperti perubahan kawasan tambak menjadi industri dan daerah atas menjadi perumahan.
Menurut dia, banjir yang tak kunjung surut merupakan dampak dari proses pembangunan proyek pengendalian banjir jangka panjang yang belum selesai.
"Ini bagian dari proses, kita konsen dan tidak boleh menghentikan pembangunan tanggul laut, karena kalau berhenti, tahun depan kita akan menghadapi situasi yang sama," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah kota terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian PUPR, TNI, dan BNPB, dalam mempercepat perbaikan infrastruktur yang terdampak banjir.
"Kalau ada infrastruktur rusak akibat banjir, kami akan ajukan permohonan bantuan ke BNPB. Saat ini masih dalam proses inventarisasi,"katanya.
Ia juga berpesan agar masyarakat terdampak segera melapor ke lurah atau posko apabila membutuhkan bantuan logistik. "Pemkot pasti memperhatikan kebutuhan pangan dan logistik warga. Kalau ada yang terdampak, segera lapor lurah supaya bantuan bisa cepat disalurkan," pungkasnya. (den)