RADARSEMARANG.ID - Pasca demo yang berakhir kerusuhan pada akhir Agustus kemarin dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa,luka-luka maupun rusaknya sarana prasarana publik seperti gedung DPRD, kantor polisi dan fasilitas umum.
Kalangan Koalisi sipil mulai menyuarakan tuntutan yang mereka sebut sebagai tuntutan 17+8.
Tuntutan itu terus di gaungkan kepada pemerintah agar segera di realisasikan sebagai wujud keseriusan pemerintah mengelola negara.
Lantas apa itu tuntutan 17+8 yang di gaungkan kalangan koalisi sipil Indonesia?dan berikut daftar tuntutan tersebut.
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
3. Bekukan kenaikan gaji tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
Baca Juga: Calvin Verdonk Dikotrak 3 Tahun oleh Klub Raksasa Prancis LOSC Lille dengan Mahar Segini
12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
Baca Juga: BPNT Tahap 3 Mulai Cair, Keluarga Penerima Manfaat Peroleh Saldo Bansos Hingga Rp600 Ribu
Berikut daftar 8 tuntutan untuk DPR dan Soal Pajak
1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik.
Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja.
2. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.
3. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.
4. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil.
5. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
6. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.
7. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian. Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.
8. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi.
Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan injau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan.
Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat, khususnya buruh, serta evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.
Tuntutan 17+8 koalisi sipil itu mendapat dukungan dari berbagai kalangan salah satunya dari artis Desta Mahendra yang mengirimkan pesan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan tuntutan itu.
Dalam unggahanya Desta megatakan sebagai pemilih Prabowo dalam Pilpres kemarin dia menginginkan agar Prabowo berkomitmen mewujudkan tuntutan 17+8 tersebut.
"Yth Pak Presiden @Prabowo, ayo Pak.. Dulu saya memilih Bapak pasti karena ada harapan. Saya tidak akan bisa terus diam jika ada ketidakadilan. Ayo Pak Presiden, jangan buat kami sedih dan kecewa dengan pilihan yang sudah menjadikan Bapak pemimpin negeri ini,” tulis Desta dalam keterangan unggahannya di Instagram-nya,Selasa (2/9/2025). (sls)