RADARSEMARANG.ID – Pemerintah kembali membuka peluang bagi tenaga non-ASN melalui Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu 2025.
Skema baru ini dijadwalkan dimulai pada 22 Agustus 2025 dan langsung menjadi sorotan ribuan honorer di berbagai daerah.
Ditengah pendaftaran tersebut, kini para PPPK Paruh Waktu 2025 mulai meributkan mengenai lokasi penempatan yang bisa diatur secara mandiri oleh para PPPK Paruh Waktu
Meski sama-sama berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK memiliki mekanisme berbeda dengan PNS. Hal ini harus dipahami oleh para PPPK Paruh Waktu
Jika PNS diangkat sebagai pegawai tetap, PPPK ini justru diikat dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
Skema paruh waktu sendiri dirancang pemerintah untuk memberi fleksibilitas, baik bagi instansi yang kekurangan tenaga dengan keterbatasan anggaran, maupun bagi pegawai yang hanya mampu bekerja dengan jam kerja terbatas.
Menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN), penempatan PPPK Paruh Waktu tidak dapat ditentukan sendiri oleh pelamar. Unit kerja dan lokasi akan disesuaikan langsung dengan kebutuhan instansi pemerintah.
“Setiap pegawai non-ASN yang telah terdata wajib diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Namun, penempatan unit kerja disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan kualifikasi pegawai,” tegas Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho.
Tentu, dengan adanya peluang ditempatkan di unit kerja sesuai keinginan pribadi relatif kecil, kecuali jika memang kebutuhan instansi sejalan dengan latar belakang dan kompetensi pegawai.
Baca Juga: Gaji PNS Sudah, Kini Pemerintah Bakal Menambah dengan Tunjangan Tambahan
Seleksi PPPK Paruh Waktu 2025 juga menghadirkan jalur pelamar prioritas.
Mereka dianggap punya peluang lebih besar dibanding peserta umum, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 15 dan 16 Tahun 2025.
Tiga kategori utama yang diprioritaskan meliputi:
Pegawai non-ASN terdaftar di database BKN dan masih aktif bekerja di instansi pemerintah.
Pegawai non-ASN yang belum masuk database BKN, tetapi sudah bekerja minimal dua tahun berturut-turut.
Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang tercatat di Kementerian Pendidikan.
Selain itu, pelamar yang pernah mengikuti seleksi CPNS atau PPPK 2024 tetapi belum berhasil juga berpeluang masuk dalam daftar prioritas.
Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu
Banyak yang mengira gaji PPPK Paruh Waktu jauh berbeda dari skema penuh waktu.
Faktanya, sistem ini menggunakan perhitungan proporsional berdasarkan jam kerja, dengan acuan UMP/UMK atau gaji terakhir pegawai honorer (jika lebih tinggi).
Contoh perhitungan di Jawa Tengah 2025:
UMP: Rp 2.169.349
Jam kerja penuh: 176 jam/bulan
Jam kerja paruh waktu: 88 jam/bulan
Maka gaji paruh waktu:
Rp 2.191.349 ÷ 176 jam = Rp 12.451 per jam
Rp 12.451 × 88 jam = Rp 1.095.000 per bulan (belum termasuk tunjangan).
Selain gaji pokok, PPPK Paruh Waktu juga berhak atas:
Tunjangan keluarga (suami/istri dan anak).
Tunjangan jabatan (jika menduduki posisi tertentu).
Tunjangan pangan.
Tunjangan transportasi atau kinerja (menyesuaikan instansi).
Tak hanya itu, mereka tetap berhak atas jaminan sosial BPJS, cuti ASN, hingga fasilitas kerja yang mendukung kinerja.
Program PPPK Paruh Waktu 2025 memberi angin segar bagi tenaga honorer yang telah lama menunggu kepastian status. Namun, perlu digarisbawahi bahwa penempatan pegawai tidak bisa dipilih secara bebas oleh pelamar.
Segala keputusan terkait jabatan, unit kerja, dan lokasi sepenuhnya ditentukan berdasarkan kebutuhan instansi serta regulasi resmi BKN dan Kementerian PANRB.
Dengan mekanisme ini, pemerintah berharap rekrutmen PPPK Paruh Waktu mampu menjawab dua hal sekaligus membuka ruang kejelasan status bagi honorer. (dka)
Editor : Baskoro Septiadi