RADARSEMARANG.ID - Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tanah air sampai saat ini belum mereda, bahkan angka pekerja yang menjadi korban PHK atau layoff terus mengalami lonjakan dari waktu ke waktu, sebagai imbas kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Jawa Tengah menjadi provinsi tertinggi angka PHK di banding provinsi-provinsi lain di Indonesia. Dilaporkan sekitar 10.695 pekerja di PHK perusahaannya.
Di tempat kedua provinsi yang tinggi angka PHKnya sepanjang tahun ini adalah DKI Jakarta dengan 6.279 orang kena PHK, di susul Provinsi Riau dengan jumlah PHK sebanyak 3.570 orang.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker itu mengungkapkan alasan maraknya PHK di tanah air akhir-akhir ini karena faktor perubahan teknologi dan digitalisasi, seperti halnya terjadi kasus PHK di sejumlah perusahaan media beberapa waktu ke belakang.
"Untuk memitigasi ini dengan cara membangun dialog sosial antara perusahaan media dengan pekerjanya. Dialog sosial dibangun supaya targetnya tentu menghindari PHK."ungkap Indah.
Para pekerja yang menjadi korban PHK,tambahnya adalah mereka yang bekerja di sektor pengolahan, perdagangan besar dan jasa.
Tiga sektor itu yang selama ini menjadi penyumbang angka PHK tertinggi, termasuk di Jawa Tengah.
"Tiga sektor yakni pengolahan, perdagangan besar dan jasa yang paling banyak memutus hubungan kerja karyawannya"cetusnya.
PHK atau layoff menurut Indah, adalah langkah paling akhir yang terpaksa di tempuh, karena kondisi perusahaan yang tidak dalam kondisi sehat.
"Sebenarnya tidak ada perusahaan yang ingin PHK. PHK pekerja itu juga berat, keputusan berat buat seorang pengusaha mau di sektor apapun. Tapi kemudian kalau terjadi perubahan teknologi, akhirnya persaingan semakin besar dan perusahaan itu tidak mampu merespons dinamika persaingan. Lalu akhirnya terpaksa putusan paling akhir PHK, itu jalan terakhir," pungkasnya. (sls)