RADARSEMARANG.ID, Semarang - Jelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang. Sejumlah pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta dimintai oknum untuk membuat video testimoni apresiasi Presiden Joko Widodo.
Salah satunya Rektor Soegijapranata Catholic University (SCU) atau Unika Soegijapranata Semarang Ferdinandus Hindiarto.
Ferdi sapaan akrabnya bercerita selama lima hari ia diminta untuk membuat testimoni berupa video apresiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Jadi nomor satu (perintahnya) mengapresiasi prestasi Pak Jokowi selama sembilan tahun. Yang kedua bahwa Pemilu tahun 2024 itu kan intinya mencari penerusnya Pak Jokowi, intinya itu," jelas Ferdinandus saat ditemui di Kampus SCU, Selasa (6/2).
Sebagai pimpinan perguruan tinggi Ferdi mengaku lembaga pendidikan harus netral. Ia jelas menolak permintaan tersebut.
Bahkan berbagai tawaran pun disampaikan oleh oknum yang mengaku dari Polrestabes Semarang ini.
Tawarannya tidak dalam video melainkan berbentuk surat pernyataan. Hingga, Selasa (6/2) pukul 11.00 pihaknya masih di desak untuk membuat surat tersebut.
Ferdi bahkan dikirim contoh video dari perguruan tinggi lain. Kendati demikian pihaknya tetap menolak.
"Tawaran terakhir adalah tidak video tapi pernyataan dan diberi contoh juga oleh salah satu rektor di Semarang. Ya saya katakan tidak karena kami memilih sikap itu," tegasnya.
Menolak kata dia bukan berarti membenci. Menurut Ferdi sebagai kampus katolik mereka tunduk pada sebuah konstitusi vatikan. Sehingga mereka berbicara berdasarkan kebenaran.
"Intinya kami tidak membenci, tapi ketika itu hal baik tentu harus kami katakan baik, dan itu kebenaran tetapi jika ada sesuatu yang tidak pas ya kami harus mengatakan itu tidak pas, dan mari kembali ke hal-hal yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi," jelasnya.
Lebih lanjut, Ferdi menyebut sikap netral dari Presiden Jokowi tidak bisa ditolerir. Ia juga menegaskan kritik tersebut bukan untuk mencela paslon capres-cawapres tertentu ataupun memperkeruh pemilu 2024.
Sebelumnya dalam pertanyaan Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTKI) di Surabaya.
Sebagai perguruan tinggi harus menjadi penjaga demokrasi dan prinsip-prinsip konstitusi. Pihaknya meminta presiden dan jajarannya untuk bertindak sesuai porsi. Selain itu juga menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi.
"Kami sama sekali kami tidak partisan. Kami tidak mendukung, kami tidak mencela salah satu pasangan," imbuhnya
Sikap ini kata Ferdi, merupakan wujud cinta kepada Indonesia. Pihaknya tidak ingin pemerintah menerobos prinsip demokrasi dengan melakukan sederet pelanggaran etika demi kepentingan kelompok tertentu.
Mulai dari pelanggaran batas usia cawapres yang diputuskan Mahkamah Konstitusi. Kemudian penyataan presiden yang menyebut boleh berpihak.
Lalu penggelontoran bansos secara masif, hingga munculnya peringatan bagi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKKP).
"Bagi kami etika itu di atas segalanya, etika itu di atas hukum, hukum itu dibuat atas dasar etika, kira-kira itu. Dan kita melihat pernyataan beliau di November kan meminta semua ASN TNI Polri harus bersikap netral," tandasnya. (kap/bas)
Editor : Baskoro Septiadi