RADARSEMARANG.ID, Kendal- Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu golongan yang harus netral dalam Pemilu 2024. Namun di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kendal ada sejumlah ASN yang melanggar netralitas.
Bupati Kendal Dico M Ganinduto telah menerima laporan terkait ASN Pemkab Kendal tak netral tersebut. Dico mengaku, telah menerima informasi terkait oknum ASN di lingkungan Pemkab Kendal yang melanggar netralitas. Bahkan, melihat bukti ASN tersebut hadir dalam kegiatan-kegiatan politik.
Hal itu disampaikan usai Rakor Cipta Kondisi Netralitas ASN menuju Pemilu 2024 di Pendopo Tumenggung Bahurekso Kamis (25/1/2024) sore.
"Ini sedang kami dalami dulu. Kalau memang ada unsur melanggar aturan ya akan segera ditindak lanjuti," jelasnya.
Saat ditanya terkait jumlah ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas, Dico masih irit bicara.
"Masih rahasia dong (jumlahnya)," sambungnya.
Pihaknya telah menyiapkan sanksi bagi ASN yang terbukti melanggar netralitas. Mulai sanksi disiplin dan sebagainya. Bupati juga akan melihat seberapa berat pelanggaran yang dilakukan ASN tersebut.
"Ada buktinya. Termasuk membuat status dukungan untuk Paslon juga tidak boleh. Itu kena disiplin," kata Dico.
Tak hanya itu, Dico mengimbau supaya ASN di lingkungan Pemkab Kendal bisa menjaga profesionalitas dan netralitas dalam Pemilu 2024. Termasuk tidak terlibat kegiatan politik maupun kampanye.
Pihaknya ingin ASN Kendal bisa menunjukkan kepada masyarakat agar bisa mendapat kepercayaan publik. Bahwa ASN ini bekerja secara profesional dan netral.
"Gak bisa ada jaminan (soal netralitas). Karena kan ada 10.000 ASN di Kendal. Makanya perlu dukungan dan pengawasan semua pihak," tegas Dico. (dev/zal)
Editor : Muhammad Rizal Kurniawan