Majelis hakim yang diketuai Kadarwoko memutuskan Kades Pretek Tasrip dengan hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Denda diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan sebesar Rp 26,5 juta. Jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. Selain itu Tasrip juga dituntut membayar uang pengganti Rp 143,4 juta
“Uang itu sebagai pengembalian kerugian keuangan negara yang dipergunakan untuk membayar uang pengganti. Lalu dikembalikan kepada Pemerintah Desa Pretek," terang Kasintel Kejaksaan Negeri Batang, Ridwan Gaos Natasukmana.
Sementara itu, sang bendahara juga didenda sebesar Rp 60 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan. Hamzah juga dituntut membayar uang pengganti Rp 201,1 juta. Batas waktu pembayaran uang pengganti adalah satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
"Hartanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana selama empat bulan penjara," ujarnya.
Keduanya terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggara 2018 -2021. Para terdakwa terbukti merugikan kerugian negara sebesar Rp 351,6 juta.
Mereka menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Semarang. Persidangan dilaksanakan secara virtual, Senin (6/3). Para terdakwa berada di Lapas Klas II Batang sedangkan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Semarang. (yan/zal) Editor : Agus AP