RADARSEMARANG.ID – Skema penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) bagi guru non-ASN resmi mengalami perubahan besar pada tahun 2026. Jika sebelumnya pencairan dilakukan setiap tiga bulan atau per triwulan, kini pemerintah menetapkannya menjadi setiap bulan.
Kebijakan ini langsung menjadi perhatian luas karena dinilai lebih responsif terhadap kebutuhan finansial para guru honorer di seluruh Indonesia.
Perubahan ini dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik). Kebijakan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari janji Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan saat peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025.
Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian dan meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN secara lebih konsisten.
Dilansir dari laman resmi Puslapdik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Rabu, 29 April 2026, skema baru ini diperkuat melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026. Aturan tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan sistem penyaluran bulanan yang kini mulai diterapkan secara nasional.
Dalam mekanisme terbaru, proses pencairan tunjangan sangat bergantung pada ketepatan waktu pembaruan data guru setiap bulan. Guru diwajibkan melakukan input atau memperbarui data paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
Data yang harus diperbarui mencakup satuan administrasi pangkal, beban kerja, Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), tanggal lahir, hingga status kepegawaian.
Baca Juga: TPG Saat Cuti Tetap Cair! Ini Aturan dan Detail Lengkap Sesuai Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2025
Setelah data diperbarui, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan melakukan sinkronisasi serta verifikasi antara sistem Dapodik dan Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIM-TUN).
Proses ini dilakukan paling lambat tanggal 13 setiap bulan untuk memastikan seluruh data yang masuk telah sesuai dan valid.
Tahapan berikutnya dilakukan oleh Puslapdik yang akan memvalidasi data serta menetapkan penerima tunjangan melalui penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) dan Surat Keputusan Tunjangan Khusus (SKTK).
Proses ini ditargetkan selesai paling lambat tanggal 15 setiap bulan. Setelah SK diterbitkan, pengolahan data penyaluran dilanjutkan hingga tanggal 20 sebelum dana akhirnya ditransfer ke rekening masing-masing guru setelah tanggal tersebut.
Khusus untuk bulan Desember, jadwal pencairan akan menyesuaikan dengan penutupan tahun anggaran. Penyesuaian ini dilakukan agar seluruh proses administrasi tetap berjalan sesuai ketentuan keuangan negara.
Perubahan sistem ini juga diikuti dengan kejelasan terkait besaran tunjangan yang diterima guru non-ASN. Untuk TPG dan TKG, besaran yang diberikan setara dengan gaji pokok guru ASN bagi mereka yang telah memiliki SK inpassing atau penyetaraan. Sementara itu, bagi guru yang belum memiliki SK inpassing, pemerintah menetapkan nominal tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan.
Adapun untuk Tunjangan Khusus Guru (TKG), terdapat fleksibilitas dalam kondisi tertentu. Misalnya, bagi guru yang bertugas di daerah terdampak bencana, besaran tunjangan dapat disesuaikan berdasarkan kebijakan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk merespons kondisi darurat secara lebih adaptif.
Pemerintah juga menekankan pentingnya validasi data dalam skema baru ini. Keakuratan dan ketepatan waktu penginputan data menjadi faktor utama yang menentukan kelancaran pencairan tunjangan.
Kesalahan kecil atau keterlambatan dalam memperbarui data dapat berdampak pada tertundanya proses penetapan hingga penyaluran dana.
Selain itu, terdapat ketentuan khusus bagi guru penerima tunjangan yang kemudian diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baik diangkat secara penuh maupun paruh waktu, penyaluran TPG dan TKG akan dihentikan setelah guru tersebut menerima Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT). Aturan ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih penerimaan hak keuangan dari negara.
Dari sisi anggaran, pemerintah menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN. Pada tahun 2026, alokasi anggaran untuk TPG mencapai sekitar Rp11,5 triliun yang diperuntukkan bagi 392.870 guru non-ASN.
Jumlah ini meningkat sekitar Rp663 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan adanya perhatian lebih terhadap sektor pendidikan.
Baca Juga: Jangan Kaget! Berikut Ini Daftar Tanggal Merah Mei 2026 dan Tips Hemat agar Libur Panjang Maksimal
Sementara itu, anggaran untuk TKG juga mengalami peningkatan menjadi sekitar Rp706 miliar, naik Rp95 miliar dari tahun 2025. Dana tersebut akan disalurkan kepada sekitar 28.892 guru yang memenuhi kriteria penerima tunjangan khusus.
Peningkatan ini diharapkan mampu memberikan dukungan lebih besar bagi guru yang bertugas di wilayah dengan kondisi tertentu.
Dengan diterapkannya skema penyaluran bulanan ini, pemerintah berharap proses pencairan TPG dan TKG menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan transparan. Sistem baru ini juga diharapkan dapat mengurangi keterlambatan yang sebelumnya kerap terjadi dalam skema triwulan.
Lebih dari itu, kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa peran guru non-ASN semakin mendapat perhatian dalam pembangunan pendidikan nasional. Dengan penghasilan yang lebih stabil setiap bulan, para guru diharapkan dapat lebih fokus dalam menjalankan tugasnya mencerdaskan generasi bangsa.
Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 2026 Resmi Cair, 25 Ribu Keluarga Baru Masuk Daftar Penerima
Ke depan, keberhasilan implementasi skema ini akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, sistem administrasi yang akurat, serta kedisiplinan para guru dalam memperbarui data.
Jika semua berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin kebijakan ini menjadi titik balik dalam meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN di Indonesia sekaligus memperkuat kualitas pendidikan secara menyeluruh.(dka)
Editor : Deka Yusuf Afandi