Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

TKD Dipangkas, Komisi A DPRD Jateng Minta Pendidikan Tetap Jadi Prioritas

K
Ketua Komisi A DPRD Jateng Imam Teguh Purnomo. (Dok DPRD Jateng)
Ketua Komisi A DPRD Jateng Imam Teguh Purnomo. (Dok DPRD Jateng)

Advertisement

 

RADARSEMARANG.ID - Pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat ruang fiskal Jawa Tengah (Jateng) semakin terbatas. Nilai pengurangannya bahkan mencapai Rp 1,5 triliun.

Menaggapi hal itu Ketua Komisi A DPRD Jateng Imam Teguh Purnomo menyampaikan kondisi ini tidak akan mengganggu pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang sudah diangkat.

Advertisement

Sebab belanja pegawai merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Karena itu, gaji ASN, tunjangan, dan kewajiban kepegawaian lainnya tetap menjadi prioritas.

Kendati demikian aibat berkurangnya pendapatan daerah, pemerintah harus melakukan penyesuaian prioritas anggaran. Dampaknya bisa berupa penundaan belanja pembangunan, berkurangnya program peningkatan kualitas pendidikan, hingga rekrutmen pegawai baru yang lebih selektif.

Advertisement

"Pemotongan transfer ke daerah memang membuat ruang fiskal Jawa Tengah menjadi lebih terbatas. Namun belanja pegawai yang bersifat wajib tetap harus dipenuhi. Yang menjadi tantangan adalah kemampuan daerah dalam menambah formasi baru, termasuk PPPK," ujar Imam saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Persoalan ini turut berkaitan dengan masih adanya 1.814 guru honorer di Jawa Tengah yang belum terselesaikan statusnya. Komisi A menilai keberadaan guru honorer yang terdiri dari guru tamu dan guru tidak tetap ini menunjukkan kebutuhan tenaga pendidik di sekolah masih cukup tinggi.

Karena itu guru honorer ini harus segera diberikan kepastian. Sebab tenaga pendidikan merupakan bagian dari pelayanan dasar yang harus tetap mendapat perhatian.

"Komisi A DPRD Jawa Tengah berpandangan bahwa penyelesaian 1.814 guru honorer tidak boleh berhenti hanya karena adanya penyesuaian fiskal. Pendidikan adalah pelayanan dasar yang harus tetap menjadi prioritas," ujarnya.

Menurutnya secara regulasi, pembukaan formasi PPPK masih memungkinkan dilakukan. Sebab, penentuan formasi tidak hanya bergantung pada besarnya TKD, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan ASN, analisis jabatan dan beban kerja, kemampuan fiskal daerah, serta kebijakan nasional penataan tenaga non-ASN.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dari Kota hingga Desa: Cara Negara Menyambung Pembangunan Antardaerah

Dari Kota hingga Desa: Cara Negara Menyambung Pembangunan Antardaerah

Pemerintah mengalokasikan Rp735 triliun untuk Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027 guna mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.

Buruh Berharap UMP Jateng 2027 Naik 14 Persen

Buruh Berharap UMP Jateng 2027 Naik 14 Persen

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 memasuki batas akhir. Pemerintah memberikan tenggat waktu kepada seluruh gubernur untuk menetapkan UMP paling lambat 21 November 2026.

Tekan Angka 915 Ribu Warga Jateng Belum Punya Rumah, Pameran Properti di Semarang Tebar Promo Rumah

Tekan Angka 915 Ribu Warga Jateng Belum Punya Rumah, Pameran Properti di Semarang Tebar Promo Rumah

Kebutuhan rumah layak huni di Jawa Tengah masih menjadi pekerjaan besar. Hingga Triwulan III 2026, backlog atau kekurangan kebutuhan rumah tercatat mencapai 915.170 unit.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer