RADARSEMARANG.ID, WONOSOBO - Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah (BPPKAD) Kabupaten Wonosobo tengah gencar untuk maksimalkan pendapatan daerah.
Dalam waktu dekat ini, objek pariwisata dan rekreasi bakal dikenakan pajak 10 persen.
Kepala BPPKAD Kabupaten Wonosobo M. Kristijadi menjelaskan, jika saat ini pemerintah diakui tengah gencar dalam mencari tambahan pendapatan dari berbebagi sektor.
Terutama dalam peningkatan pendapatan di sektor pajak dan retribusi.
"Nah ini momennya ada di tahun 2024. Kita punya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan pusat-daerah," kata Kristijadi kepada Jawa Pos Radar Magelang, baru-baru ini.
Di UU tersebut, menurutnya, akan banyak mengubah konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, ada beberapa pajak dan retribusi yang menurutnya akan banyak diubah melalui UU tersebut.
"Kita sudah buat raperdanya, turunan dari UU nomor 1 itu. Dan saat ini tahapannya sudah masuk ke fasilitasi gubernur," ujarnya.
Menurutnya, dengan adanya aturan hukum yang baru itu, pemerintah bisa memaksimalkan perolehan PAD di Wonosobo.
Sebab, ada beberapa objek pajak yang akan bertambah, meski di beberapa jenis retribusi, katanya, juga akan mengalami pengurangan.
"Nah sekarang kita masih menunggu itu. Insya’Allah di tahun 2024 akan lebih maksimal," klaimnya.
Meskipun, diakui Kristijadi, dalam beberapa tahun sebelumnya perolehan pajak dan retribusi di Kabupaten Wonosobo sudah mengalami kenaikan.
Namun seiring waktu penerimaan pajak musti terus dimaksimalkan.
"Contohnya selama ini objek wisata dan objek rekreasi yang dikelola oleh swasta belum dikenakan (wajib pajak), tahun 2024 Insya’Allah nanti akan kita kenakan 10 persen," terangnya.
Dengan munculnya beberapa objek yang akan dikenakan pajak itu, Kristijadi berharap akan ada peningkatan secara signifikan dari sektor pajak dan retribusi daerah. (git/aro)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!