Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rp 27,6 M untuk Perbaikan Jalan di Mojotengah

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
DPUPR sudah mulai mengerjakan beberapa titik jalan yang menjadi tanggung jawab Pemkot Pekalongan, pada Senin (8/3/2021). (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DPUPR sudah mulai mengerjakan beberapa titik jalan yang menjadi tanggung jawab Pemkot Pekalongan, pada Senin (8/3/2021). (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
RADARSEMARANG.ID, Wonosobo - Penanganan infrastruktur jalan untuk Kecamatan Mojotengah tergolong tinggi. Pasalnya dalam satu tahun ini saja, ada anggaran sebesar Rp 27,6 miliar untuk penanganan jalan dan jembatan wilayah tersebut.

"Tahun ini kita dapat anggaran sebesar Rp 166 miliar untuk pengerjaan proyek fisik dan umum," terang Kepala Bidang DPUPR Kabupaten Wonosobo Afton Riza F saat ditemui di Aula Kecamatan Mojotengah Rabu (3/8).

Dari total itu, untuk proyek fisik yang masuk di DPU PR mencapai Rp 157 miliar. Dan sekitar 17 persen dari besaran anggaran itu akan digunakan untuk menyelesaikan program penanganan jalan dan jembatan di Mojotengah. Anggaran yang akan digelontorkan untuk kecamatan tersebut mencapai Rp 27,6 miliar.

"Jumlahnya ada 11 titik yang akan kita garap di seluruh Kecamatan Mojotengah. Ada enam titik tahun ini yang akan kita kerjakan dengan anggaran yang cukup besar. Sementara lima ruas lainnya yang kecil-kecil," terangnya.

Enam titik pengerjaan itu meliputi ruas jalan Wonosobo ke Kalibeber, Njawar ke Kalibeber, Bumiroso ke Sukorejo, Wonoyoso ke Kebondalem, Ndero ke Krinjing Kecamatan Watumalang dan rehab untuk jembatan di Desa Keseneng. "Dan ini Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebagian besar telah kita keluarkan. Dalam waktu dekat ini sudah bisa dikerjakan," ujarnya.

Sesuai catatan di DPU PR, untuk kondisi jalan di Kecamatan Mojotengah sudah masuk di 65 persen tingkat kemantapan jalannya. Sementara 35 persennya masih dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat. Persentase ini masih lebih tinggi dibanding sembilan kecamatan lain yang ada di Wonosobo.

Selain menginformasikan masalah tersebut, Afton juga menambahkan, saat ini masih banyak masyarakat yang abai pada pembangunan gedung di sepadan jalan. Banyak warga yang masih membangun gedung tanpa menyisakan bahu jalan.

"Harusnya banguan gedung boleh berdiri itu minimal 7,5 meter dari as jalan. Jadi pemerintah saat akan melakukan pelebaran jalan itu tidak harus melakukan pengeprasan bangunan," ungkapnya.

Ia meminta kepada kepala desa maupun kelurahan yang hadir untuk bisa menginformasikan masalah tersebut ke masyarakat. Sehingga saat izin akan membangun gedung di pinggir jalan bisa langsung disampaikan aturan yang berlaku itu. (git/ton)

Advertisement
Advertisement
Editor : Agus AP
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer